Category Archives: Artikel

Sikap AMAN Kalteng Mengenai REDD+ dan RTWP

24 June 2011

Kami, Masyarakat Adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, pada tanggal 16-17 Juni 2011, mengadakan suatu Lokakarya Perencanaan Strategis untuk menyikapi berbagai issue terkait dengan REDD+ dan RTRWP di Kalimantan Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) AMAN Kalteng, serta utusan-utusan Masyarakat Adat dari 11 Kabupaten di Kalimantan Tengah.

 

Kami, Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, menegaskan, bahwa Masyarakat Adat merupakan pemegang hak atas wilayah dan hutan adat. Masyarakat adat memiliki berbagai kearifan lokal yang selama ratusan telah terbukti berhasil menjaga, mengelola dan mempertahankan hutan secara arif dan lestari. Proyek-proyek pembangunan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit, tambang, HTI dan pengembangan Lahan Gambut (PLG), merupakan penyebab utama kerusakan dan hilangnya hutan di Kalimantan Tengah.

Sebagai Pilot Project REDD+, Propinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan dunia dan menjadi tujuan investasi REDD+. Berbagai inisiatif mulai dikembangkan, antara lain melalui: kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang dikenal sebagai project Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norway yang tertuang dalam LoI, yang menjadi project dengan dana terbesar terkait REDD+. Selain itu, terdapat banyak inisiatif-inisiatif lainnya yang melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti The Clinton Foundation, WWF, FFI, BOS, CARE Internasional, Wetland dll.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang seharusnya menjadi acuan dalam pengelolaan ruang di Kalimantan Tengah, belum tuntas di diskusikan. Proses-proses pembuatan RTRWP juga tidak melibatkan Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil. Hal ini menambah kerumitan persoalan di Kalimantan Tengah, yang akan berdampak pada implementasi REDD+.

Menyikapi berbagai perkembangan di Kalimantan Tengah terkait REDD+ dan lain-lain, dengan ini, kami menyatakan, bahwa :
Berbagai Inisiatif REDD+ dan pembuatan RTRWP di Kalimantan Tengah, tidak dilaksanakan secara transparan dan mengabaikan situasi-situasi yang berkembang di Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat. Ketidakjelasan informasi dan tidak transparannya berbagai project REDD+ ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan di komunitas-komunitas Masyarakat Adat.
Komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah belum memahami REDD+ dan berbagai inisiatif yang muncul dari upaya ini. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai prinsip dan Hak Masyarakat Adat, tidak dijalankan dalam berbagai proses REDD+ dan pembuatan RTRWP. Hal ini menyebabkan Masyarakat Adat hanya menjadi object dari inisiatif-inisiatif ini, tanpa dapat terlibat sebagai pengambil keputusan atas berbagai inisiatif yang akan berdampak terhadap wilayah, hutan dan kehidupan Masyarakat Adat.
Belum tersedianya Strategi Daerah (Strada) REDD+ sebagai dampak dari belum ditetapkannya Strategi Nasional (Stranas) REDD+, menyebabkan ketidakjelasan acuan pelaksanaan REDD+ di Propinsi Kalimantan Tengah.
Kelembagaan REDD+ yang dirancang di Kalimantan Tengah, tidak dibentuk dengan melibatkan Masyarakat Adat, sehingga tidak mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat. Selain itu, Kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mengkoordinir dan mengatur semua inisiatif-inisiatif REDD+ di Kalimantan Tengah, sehingga terjadi pembiaran atas berbagai ketidakjelasan koordinasi dan informasi terkait inisiatif-inisiatif REDD+ ini.
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah mengandung ketidakjelasan wewenang dan fungsi antara Damang sebagai Kepala Adat dari Kelembagaan Adat Komunitas, dengan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan adanya tumpang tindih otoritas di komunitas. Selain itu, tidak terdapat aturan tentang peningkatan kapasitas Damang dan Lembaga adat, untuk mampu mengelola Kelembagaan Adat untuk berhadapan dengan berbagai intervensi dari luar.

Sementara itu, Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah tidak menjamin Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat atas ruang dan wilayah, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara individual. Lebih jauh lagi, PerGub ini tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pendanaan untuk implementasi di lapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan situasi di komunitas-komunitas Masyarakat Adat, kami, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, menyerukan :
PENGHENTIAN SEMENTARA semua proses-proses pendanaan REDD+ di Kalimantan Tengah, sampai hal-hal mendasar yang menjadi syarat utama dipenuhi.
Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Adanya kepastian Hak-Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, termasuk hak-hak kolektif atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Pelibatan penuh dan efektif Masyarakat Adat dalam seluruh proses perencanaan, implementasi dan monitoring terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah yang akan berdampak pada kehidupan mereka, termasuk dalam hal ini REDD+ dan RTRWP, harus dipastikan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hak Masyarakat Adat yang tertuang dalam FPIC (Free, Prior and Informed Consent).
Sosialisasi, penyebaran dan penyampaian informasi kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat mengenai setiap project REDD+ yang akan dilakukan di Kalimantan Tengah, harus dilakukan secara massive dan merata. Hal ini untuk menjamin keterlibatan penuh dan hak untuk mengambil keputusan di tingkat komunitas.
Pemerintah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi pengetahuan-pengetahuan tradisional Masyarakat Adat dalam pengelolaan hutan, sebagai modal dasar pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan mandate yang ditetapkan dalam kebijakan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung upaya-upaya identifikasi dan inventarisasi wilayah adat, yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat melalui pemetaan-pemetaan partisipatif.
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, yang melibatkan Masyarakat Adat dan masyarakat sipil di Kalteng, mengenai RTRWP Kalteng.
Perda No. 16/2008, harus menjamin hak-hak kolektif Masyarakat Adat atas Kelembagaan Adat yang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayah adat dan komunitas adatnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Pergub No. 13/2009 harus menjamin hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.

Selain hal-hal tersebut, menyikapi keluarnya Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut, kami menyatakan sebagai berikut :

Mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. NAMUN, upaya ini tidak akan dapat berjalan efektif melalui Instruksi Presiden. Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan ijin-ijin yang telah dikeluarkan selama ini. UU No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan yang menjadi pangkal persoalan kehutanan di Indonesia harus segera direvisi.
Inpres No. 10 tahun 2011 harus diganti ke dalam bentuk kebijakan lain yang berdimensi publik, karena hal-hal yang diatur di dalam kebijakan ini berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini juga harus menetapkan kriteria dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai sukses dan gagalnya implementasi kebijakan ini di lapangan.
Kebijakan mengenai kehutanan harus memperjelas tata kelola hutan di Indonesia, termasuk di dalamnya menjamin adanya kepastian hukum atas hak Masyarakat Adat atas sumberdaya hutan, baik yang ada di kawasan hutan maupun yang ada di luar kawasan hutan.
Secara khusus, kami menuntut Pelaksanaan Inpres No. 2 tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks PLG 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Secara substansi, Inpres ini hanya membolehkan 10 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam kenyataannya, terdapat 360 ribu hektar ijin untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan Eks PLG. Pelanggaran-pelanggaran ini harus ditindak secara hukum yang berlaku, termasuk dugaan terjadinya KKN dalam investasi-investasi ini.

Demikian pernyataan ini kami buat bersama-sama.
Wisma Soverdi, Palangkaraya, 17 Juni 2011
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah

Sumber: http://www.aman.or.id/in/publikasi/buku/360-sikap-aman-kalteng-mengenai-redd-dan-rtwp.html

Sejak Hari Pertama, Moratorium Sudah Dilanggar

Norwegia Tetap Untung dari Investasinya pada Para Pelanggar Moratorium

Sumber : Mailist – 17 Juni 2011

Bogor- Sebuah laporan terbaru telah mengungkapkan terjadinya pelanggaran atas aturan moratorium konversi hutan pada provinsi yang dijadikan percontohan, tepat pada saat moratorium tersebut ditandatangani dan dicanangkan di Jakarta.
Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) telah mendokumentasikan bagaimana hutan gambut di kawasan moratorium Kalimantan Tengah digunduli secara ilegal oleh PT Menteng Jaya Sawit Perdana (PT Menteng) pada tanggal 19 Mei 2011.
Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dan moratorium merupakan dua hal yang menjadi dasar perjanjian antara Indonesia dan Norwegia melalui proyek REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) senilai US$ 1 miliar.
Anehnya, Norwegia tetap mendapatkan keuntungan dari pelanggaran atas moratorium tersebut melalui saham yang mereka miliki di perusahaan induk PT Menteng, yaitu Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK).

 

Dalam laporan terbarunya yang berjudul “Menjambret REDD”, Telapak dan EIA telah memperingatkan bahwa kekacauan regulasi dan adanya budaya kebal hukum di sektor perkebunan Indonesia dapat mengancam moratorium serta upaya-upaya penting untuk melindungi hutan dan mengurangi emisi karbon.
Saat PT Menteng melakukan pelanggaran atas moratorium, informasi dari pihak berwenang di Indonesia telah menunjukkan adanya ratusan perkebunan di Kalimantan Tengah yang beroperasi di luar hukum yang berlaku, dan jumlahnya bahkan melebihi jumlah usaha perkebunan yang legal.
“Kejahatan dan korupsi di sektor kehutanan Indonesia telah mengabaikan moratorium sejak hari pertama aturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata juru kampanye hutan EIA, Tomasz Johnson. “Tanpa adanya perbaikan penegakan hukum yang signifikan, maka REDD+ tampaknya akan gagal diterapkan di Indonesia.”
Penelitian EIA telah menunjukkan bahwa Government Pension Fund Global (GPFG) Norwegia telah berinvestasi pada perusahaan perkebunan dan industri kayu  di Indonesia, termasuk di empat grup utama yang mengoperasikan 24 anak  perusahaan perkebunan tanpa izin yang sesuai di provinsi percontohan Kalimantan Tengah.
EIA memperkirakan bahwa Norwegia telah mendapatkan uang dari perkebunan dan industri kayu di Indonesia, termasuk yang dilakukan dengan praktek ilegal, lima kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah dana hibah REDD+ seperti yang tercantum dalam Letter of Intent sebesar US$ 1 miliar.
“Mengandalkan moratorium dan dana hibah REDD+ saja tidak akan menyelesaikan permasalahan deforestasi di Indonesia, dan buruknya tata kelola hutan di negara ini, maka kita harus berhati-hati terhadap negara-negara seperti Norwegia yang justru mendapatkan untung dari deforestasi di Indonesia, “kata Direktur Kampanye Telapak, Hapsoro.
SERUAN UNTUK SEGERA BERTINDAK dalam menanggapi laporan Menjambret REDD Telapak/EIA Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus:
1.      Sesegera mungkin menghentikan dan melakukan investigasi atas kegiatan PT Menteng Jaya Sawit Perdana;
2.      Memperbaiki penegakan hukum secara signifikan di bidang perkebunan;
3.      Menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk mengaudit pembabatan hutan tanpa izin yang relevan;
4.      Memastikan peta moratorium diperkuat, dan bukannya diperlemah pada saatnya direvisi.
Pemerintah Norwegia harus:
1.       Sesegera mungkin melakukan investigasi terhadap grup perusahaan perkebunan KLK dan tiga grup lainnya yang beroperasi di Kalimantan Tengah, dimana Norwegia memiliki saham dengan jumlah signifikan;
2.       Melembagakan kebijakan formal dan melakukan koordinasi investasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan investasi Pension Fund mematuhi tujuan-tujuan REDD+ di Indonesia dan seluruh dunia;
3.       Menggunakan hak istimewanya dalam keuangan dan reputasi positifnya dalam perubahan iklim untuk membuka debat yang jujur dan terbuka di tingkat internasional mengenai bagaimana berinvestasi dan memastikan komoditas pasar yang bebas dari kejahatan dan deforestasi.

Untuk wawancara, silahkan hubungi:
Hapsoro, hapsoro@telapak.org atau 0815-857-19872
Tomasz Johnson, tomaszjohnson@eia-international.org atau 020-7354-7960

Untuk mendapatakan laporan briefing MENJAMBRET REDD, bisa diunduh di situs www.telapak.org atau menghubungi Sheila, sheila@telapak.org atau hubungi 0856-88-71996
CATATAN EDITOR:
1. Telapak adalah sebuah perkumpulan aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, serta masyarakat adat. Telapak bekerja bersama dengan masyarakat adat, petani, dan nelayan di Indonesia hingga terwujudnya kedaulatan dan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan. Salah satu misi utama Telapak adalah memimpin perubahan menuju kerakyatan dan kelestarian. Informasi mengenai Telapak dapat dijumpai pada website http://www.telapak.org
2. Environmental Investigation Agency (EIA) adalah organisasi lingkungan yang melakukan investigasi dan berkampanye melawan kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar, pembalakan liar, limbah beracun, dan perdagangan bahan kimia yang merusak ozon dan iklim. Informasi mengenai EIA dapat dijumpai di website http://www.eia-international.org

Hutan Masih Dibabat

Sumber : Kompas Cetak
09 Juni 2011

Di tengah Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang masih dipersoalkan, Greenpeace mengeluarkan laporan praktik pembabatan hutan alam yang masih mengancam. Mereka juga mengampanyekan secara global bahan baku kemasan mainan anak-anak yang mengancam keberlanjutan hutan alam Sumatera.

”Penghancuran hutan alam sekarang masih berlangsung,” kata juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, pada konferensi pers ”Barbie Dibungkus dengan Skandal Perusakan Hutan” di Jakarta, Rabu (8/6).

Barbie adalah produk mainan anak-anak yang diproduksi perusahaan Mattel di Amerika Serikat. Kemasan Barbie diteliti di laboratorium di Indonesia dan AS. Kemasan terbuat dari campuran kayu hutan alam tropis yang diproduksi Asia Pulp and Paper (APP).

Hasil investigasi Greenpeace itu diumumkan serentak di 20 negara, termasuk AS dan Eropa. Greenpeace mendesak perusahaan global menghentikan pembelian kertas dari perusahaan perusak hutan tropis.

”Selama ini pabrik kemasan yang digunakan produk Barbie hanya di dua negara, yaitu Indonesia dan China,” kata Bustar.

Juru bicara Mattel, Jules Andres, seperti dikutip The Telegraph, mengaku terkejut dengan reaksi Greenpeace. Padahal, mereka bisa menggunakan cara komunikasi yang lain.

Keterkejutan juga diungkapkan Managing Director Sustainability and Stakeholder Engagement APP Aida Greenbury. ”Saya terkejut mereka menyerang kami. Kami bangga menggunakan kertas daur ulang dan terus berupaya mendorong penggunaannya,” katanya seperti dikutip kantor berita AFP.

Tidak serius

Bustar mengatakan, pemerintah tidak serius menyelamatkan hutan alam primer dan lahan gambut. Ia menunjukkan salah satu perusahaan kertas dan bubur kertas terbesar di Indonesia yang masih menggunakan kayu dari hutan alam hingga tahun 2015.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut disebutkan, adanya pengecualian bagi pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan alam sepanjang izin di bidang usahanya itu masih berlaku.

”Pemerintah agar mengkaji keputusan ini. Mengkaji ulang Inpres Nomor 10 Tahun 2011 bukan berarti pencabutan konsesi,” kata Bustar.

Spesialis sistem informasi geografi Greenpeace, Kiki Taufik, mengatakan, inpres itu memiliki kejanggalan pada peta indikatif penundaan izin baru yang dilampirkan. Luas lahan gambut disebutkan 4,4 juta hektar. Data lain pemerintah menyebut lahan gambut masih 21,5 juta hektar.

Alihkan ke lahan kritis

Zulfahmi, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, menegaskan, pemerintah agar serius melindungi hutan alam dan lahan gambut tersisa. Semua izin konsesi yang merusak agar dikaji ulang dan dialihkan usahanya di lahan kritis yang saat ini mencapai 30 juta hektar. (NAW)

Link : http://cetak.kompas.com/read/2011/06/09/03131287/hutan.masih.dibabat

Indonesia Hentikan Pembukaan Hutan Primer

Sumber : WWF Indonesia

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden Jumat lalu yang berisi larangan pembukaan 64 juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang kaya cadangan karbon serta penghentian pemberian izin baru selama dua tahun kedepan. Moratorium yang berlaku sejak diterbitkan tanggal 20 Mei tersebut, merupakan bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2020 sebesar 26% dari skenario bisnis seperti biasa atau 41% dengan bantuan internasional -yang salah satunya didukung oleh Pemerintah Norwegia.

“Bagi WWF, pelarangan pembabatan dan pembukaan hutan primer dan lahan gambut selama dua tahun kedepan merupakan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk menuju perekonomian rendah karbon,” jelas Dr. Efransjah, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia.

April lalu Presiden Yudhoyono pada Business for the Environment Global Summitmengumumkan rencana pengurangan laju deforestasi dengan mengalokasikan pembangunan ekonomi di 30 juta kawasan yang telah terdegradasi. “Pemerintah dapat mulai fokus pada upaya nyata yang dibutuhkan untuk melindungi hutan sekunder yang memiliki cadangan karbon tinggi serta penting bagi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai sosial,” lanjut Efransjah.

Berdasarkan analisis yang dibuat oleh WWF, moratorium tersebut hanya akan menambah perlindungan 14% hutan primer, karena mayoritas hutan primer di Indonesia telah dilindungi hukum sebagai kawasan konservasi. Lebih lanjut menurut analisis WWF, secara potensial, reduksi emisi dari penggunaan lahan, perubahan fungsi lahan dan kehutanan (LULUCF) bisa lebih besar apabila cakupan moratorium ini diperluas hingga hutan sekunder. “Dampak moratorium ini akan sangat terbatas karena pengurangan emisi karbon dari deforestasi hutan primer hanya berada pada kisaran 4 %,” kataNazir Foead, Direktur Kebijakan dan Pemberdayaan WWF-Indonesia.

Secara umum, moratorium ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja sektor kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup serta sistem perencanaan tata ruang berbasis ekosistem, terutama di kawasan yang alokasi penggunaannya tumpang tindih. WWF juga meminta Kementerian dan badan pemerintah terkait untuk menggunakan rentang waktu dua tahun ini melakukan perbaikan sistem perizinan bagi hutan tanaman industri, perkebunan dan pertambangan di hutan sekunder dan areal penggunaan lain (APL). Penguatan analisis nilai ekologis dan sosial yang terkandung pada hutan (delianasi mikro dan makro) serta kalkulasi stok karbon dalam AMDAL misalnya, akan dapat berkontribusi pada upaya tersebut, lanjut WWF.

“Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya rentang waktu dua tahun ini untuk memperkuat komitmen yang telah dibuat oleh Indonesia, sehingga menjadi katalis bagi keterlibatan masyarakat internasional dalam upaya mengatasi masalah deforestasi”, jelas Dr. Efransjah. “Pemerintah Norwegia dan negara-negara donor lainnya harus siap untuk mendukung upaya Indonesia di bidang konservasi, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan pada hutan yang memiliki nilai penting bagi dunia. “

## ##

Untuk informasi lebih lanjut:

* Nyoman Iswarayoga, Climate & Energy Program Director, WWF-IndonesiaPhone: +62 811 1284868, niswarayoga@wwf.or.id
* Nazir Foead, Director of Governance, Community & Corporate Engagement, WWF-Indonesia +62 811 977604, nfoead@wwf.or.id

Catatan untuk Editor:
INPRES No. 10/2011 bisa di unduh di: http://assets.wwfid.panda.org/downloads/inpres_moratorium.pdf

Presiden Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburg 2009 mencanangkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41 % dengan dukungan internasional atau 26% dengan mengunakan sumber daya dalam negeri. Sektor kehutanan dapat berkontribusi sampai dengan 54% dari target reduksi ini.

Pidato Presiden Yudhoyono pada Business for the Environment Global Summit bisa di download di http://www.presidensby.info/DokumenUU.php/608.pdf.

Tentang WWF
WWF adalah salah satu organisasi lingkungan independen terbesar dan paling disegani di dunia, dengan hampir 5 juta supporter dan jaringan global yang bergerak di lebih dari 100 negara. Misi WWF adalah untuk menghentikan degradasi alam dan membangun masa depan dimana manusia dapat hidup secara harmonis dengan alam, melalui konservasi keragaman biologis dunia, penggunaan energi yang dapat diperbaharui, dan pengurangan polusi dan konsumsi yang tidak bijak, Kantor pusat WWF-Indonesia di Jakarta mengepalai 25 kantor lapangan di seluruh Indonesia. Visi WWF-Indonesia adalah “Konservasi keragaman hayati Indonesia demi kesejahteraan generasi saat ini dan masa datang”.

Link : http://www.wwf.or.id/?22501/Indonesian-decree-to-halt-primary-forest-loss

Moratorium Meliputi Kawasan Seluas 64 Juta Hektare

Sumber : Antara
20 Mei 2011
By Aditia Maruli

Inpres Moratorium hutan alam primer dan lahan gambut yang diterapkan pada kawasan seluas 64 juta hektare, menurut Kementerian kehutanan (Kemenhut), tidak akan mengganggu investasi sumber daya alam.

Penundaan pemberian izin baru selama dua tahun itu, kata Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto, di Jakarta, Jumat, akan dilaksanakan di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut seluas 62 juta hektare serta dua juta hektare kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang bergambut.

Hadi memastikan investasi di sektor kehutanan masih bisa berjalan karena ada kawasan hutan yang terdegradasi seluas 35,4 juta hektare yang bisa diusahakan.

Untuk itu, Kemenhut mencadangkan 13,2 juta hektare untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, 7,4 untuk IUPHHK Restorasi Ekosistem, IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 9,2 juta hektare, dan IUPHHK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5,5 juta hektare.

Untuk tahun ini, pelaksanaan moratorium sesuai Inpres No.10/2011 tanggal 20 Mei 2011 dilakukan di Kalteng.

Sementara pada 2012, propinsi yang menjadi pilot proyek untuk pelaksanaan moratorium akan dipilih di antara dari Aceh, Riau, Sumsel dan Kalbar, Kaltim, Papua Barat, dan Jambi. “Usulan terbaru yang masuk untuk daerah yang menjadi pilot proyek moratorium LoI adalah Sulteng.”

Hadi mengatakan, daerah yang arealnya paling luas diusulkan untuk pelaksanaan moratorium adalah Papua dan Kalimantan.

Rincian luas kawasan yang akan diusulkan untuk pelaksanaan moratorium LoI ini, menurut dia, adalah Aceh seluas 2,3 juta hektare, Kepulauan Riau 34.000 hektare, Riau 2,3 juta hektare, Sumbar 1,6 juta hektare, Sumut 1,2 juta hektare, Sumsel 1,5 juta hektare, Jambi 1,1 juta hektare, Babel 169.000 hektare, Lampung 459.000 hektare, dan Bengkulu 597.000 hektare.

Total areal di Sumatra yang diusulkan untuk “pilot project” moratorium LoI mencapai 11,3 juta hektare, Jawa seluas 886.020 hektare, Bali dan Nusa Tengara seluas 1.484.300 hektare. Sementara di Kalimantan, moratorium diusulkan pada kawasan seluas 15.904.650 hektare, Sulawesi 6.549.130 hektare, Maluku 1.917.400 hektare, Papua 23.050.300 hektare.

Menurut Sekjen Kemenhut, pemerintah melihat Inpres ini saja tidak cukup untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan gambut, sehingga pelaksanaan moratorium harus dibarengi dengan upaya pemberantasan illegal logging, penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat setempat (tenurial).

Selain itu, Satgas REDD+ juga harus secepatnya membentuk kelembagaan REDD+, strategi nasional REDD+, pembentukan “trust fund”, pembantukan lembaga pengawasan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang mandiri untuk mengukur berapa pengurangan emisi.

Dalam Inpres tersebut, penundaan pemberian izin baru dikecualikan untuk permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menhut, investasi di bidang geothermal, minyak dan gas bumi, ketenaga-listrikan, serta lahan untuk tanaman padi dan tebu.

Selain itu, moratorium ini juga dikecualikan untuk perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawaan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku maupun izin restorasi ekosistem.

Presiden dalam Inpres itu memberikan tugas kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Gubernur, dan bupati atau walikota untuk melaksanakan moratorium.

Inpres juga mewajibkan Menteri Kehutanan setiap enam bulan melaporkan pelaksanaan moratorium kepada presiden, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Sementara Kepala Unit Kerja Presiden Bidang pengawasan dan pengendalian Pembangunan atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+ untuk melakukan pemantauan.

Mereka juga harus melaporkan hasil pelaksanaan Inpres kepada presiden
(A027/M012)

Link : http://www.antaranews.com/berita/259523/moratorium-meliputi-kawasan-seluas-64-juta-hektare

LSM Sayangkan Moratorium Tak Cakup Hutan Sekunder

Sumber : Antara
20 Mei 2011
By Aditia Maruli

Sejumlah LSM lingkungan menyayangkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan (moratorium) Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang tak  mencakup hutan sekunder.

Sejumlah LSM itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace, WWF-Indonesia dan lembaga riset kehutanan internasional CIFOR melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, menanggapi Inpres moratorium yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (19/5).

Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Walhi, Muhammad Teguh Surya mengatakan Inpres yang menyebutkan moratorium izin untuk hutan konservasi, hutan lindung dan lahan gambut merupakan hal yang bodoh karena jenis hutan tersebut memang sudah dilindungi berdasarkan undang-undang Kehutanan junto kebijakan terkait lainnya.

Padahal, target inisiatif moratorium  sejak awal adalah  menyelamatkan kawasan hutan yang tersisa di luar kawasan yang memang sudah dilindungi.

“Hal ini juga dengan sangat jelas tertuang dalam Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia yang dittandatangani pada tanggal 26 Mei 2010 yang salah satu pointnya menyebutkan `A two year suspension on all new concessions for conversion of peat and natural forest`,” kata Teguh.

Walhi juga menyoroti istilah “Hutan Alam Primer” dalam Inpres yang tidak dikenal di dalam hukum kedua negara, baik Indonesia (UU No.41/1999 tentang Kehutanan) maupun Norwegia, sehingga Inpres No. 10/2011 tersebut cacat hukum karena tidak jelas referensi hukum yang digunakan.

“Istilah tersebut merupakan istilah teknis yang hanya digunakan untuk mempermudah melihat tingkat degradasi hutan bukan untuk sebuah kebijakan maupun dalam konteks pemberian ijin usaha,” katanya.

Walhi berpendapat bentuk dari kebijakan moratorium hutan seharusnya berbentuk undang-undang atau setidaknya Perpres, bukan dalam bentuk Inpres.

Oleh karena itu, Walhi tetap mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan moratorium konversi hutan yang sebenarnya.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Bustar Maitar menyambut baik diterbitkannya Inpres moratorium izin hutan dan merepresentasi adanya perubahan politis menuju upaya perlindungan hutan Indonesia.

“Tetapi kami juga prihatin bahwa hanya hutan primer dan sebagian kecil areal gambut yang tercakup dalam moratorium, bahkan sebagian besar areal yang termasuk dalam peta indikatif moratorium adalah kawasan konservasi dan lindung yang dilindungi oleh hukum,” katanya.

Menurut dia, puluhan juta hektare hutan Indonesia masih tetap akan dihancurkan. Pengumuman hari ini jauh dari Komitmen presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait perlindungan hutan dan membuat keraguan besar dalam pengimplemetasiannya.

Komitmen moratorium
Berdasarkan analisis peta yang dilakukan oleh Greenpeace, 104,8 juta ha hutan Indonesia seharusnya tercakup dalam moratorium untuk membuat komitmen SBY lebih berarti atau dengan komitmen moratorium sebesar 64 juta ha berarti masih ada sekitar 40 juta hektar (39 persen) hutan indonesia yang akan dihancurkan.

Sedangkan CIFOR melihat tidak dimasukkanya hutan sekunder yang luasnya sekitar 36 juta hektar dalam Inpres moratorium hutan menimbulkan pertanyaan akan kemampuan Indonesia untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen.

“Upaya-upaya penurunan emisi perlu difokuskan pada mempertahankan hutan yang ada tetap sebagai hutan,” kata Peneliti Utama untuk Perubahan Iklim di CIFOR, Louis Verchot.

Sementara WWF-Indonesia melihat karena Inpres moratorium tidak mencakup hutan sekunder, maka pemerintah agar memperkuat metode analisis dan kultural di hutan sekunder.

“Hal itu untuk melindungi hutan sekudner yang punya stok karbon yang tinggi, nilai keanekaragaman tinggi, nilai kultural yang penting, agar tidak dikonversim,” kata Direktur Iklim dan Energi WWF-Indonesia, Nyoman Iswarayoga.

Nyoman mencontohkan hutan sekunder yang banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Papu yang harus tetap dilindungi.

Sebelumnya, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan (moratorium) Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut.(N006/S019)

Link : http://www.antaranews.com/berita/259512/lsm-sayangkan-moratorium-tak-cakup-hutan-sekunder

Perpres Moratorium Kawasan Hutan Sudah Mendesak

Sumber : Antara
14 Mei 2011
By Aditia Maruli

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat menyatakan, peraturan presiden (Perpres) moratorium hutan Indonesia mendesak untuk segera dilakukan sehingga  ada perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dari eksploitasi penyebab kerusakan.

“Walhi melihat rencana adanya Perpres tentang moratorium hutan sangat baik dan mendukung untuk segera disahkan agar kawasan hutan di Indonesia dapat dilindungi secara hukum,” kata  Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Saifullah, di Padang, Sabtu.

Meski mendesak moratorium hutan tersebut untuk segera disahkan, namun dalam moratorium tersebut harus ada kejelasan tentang masuknya hutan produksi ke dalam moratorium itu dan tidak hanya hutan alam primer.

Walhi melihat Perpres tersebut mendesak untuk disahkan karena hampir seluruh daerah di Indonesia rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor, termasuk di Sumbar.

Moratorium yang bertujuan melindungi hutan dari eksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, menurut walhi, harus difokuskan pada hutan produksi, baik itu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, serta hutan produksi konversi.

Hutan produksi ini dari analisa Walhi merupakan jenis hutan yang sering dieksploitasi karena tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi jenis hutan tersebut, berbeda dengan hutan lindung dan konservasi yang sudah memiliki undang-undang yang melindungi.

“Perpres yang rencananya akan ditandatangani presiden tentang moratorium kawasan hutan ini harus mampu melindungi hutan produksi karena hutan tersebut menjadi sasaran utama orang yang tidak bertanggung jawab dan kerusakan paling besar terjadi di hutan tersebut,” jelas Khalid.

Khalid menambahkan,  hutan primer sudah ada UU nomor 41 tahun 1999, sehingga yang penting sekarang adalah hutan produksinya.
(KR-IWY/A027)

Link : http://www.antaranews.com/berita/258603/perpres-moratorium-kawasan-hutan-sudah-mendesak

Belum Ada Inpres, Kemenhut Modal Nekat Terapkan Jeda Tebang

Sumber : Media Indonesia

26 April  2011

Oleh : Fidel Ali Permana

Moratorium hutan yang sedianya disepakati pemerintah Indonesia bersama pemerintah Norwegia belum memiliki kepastian hukum. Pasalnya, instruksi presiden (inpres) yang dijadikan payung hukum jeda tebang dalam moratorium tersebut hingga kini belum ada. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku hanya bermodal nekat menerapkan jeda tebang.

“Inpres itu perlunya untuk menteri, tapi saya katakan jalan saja meski belum ada dasar hukumnya, kita saja yang nekat,” kata Zulkifli usai acara dialog bersama pemimpin redaksi media massa di Wisma Antara, Selasa (26/4).

Inpres tersebut merupakan dasar hukum yang diperlukan agar moratorium untuk menghentikan penebangan di hutan alam primer dan gambut dengan tidak memberikan izin baru seperti yang direncanakan dalam Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Amanat Nasional ini menjelaskan inpres yang sedianya sudah ada pada April ini masih dikaji Menteri Sekretaris Kabinet. Sambil menunggu inpres, Zulkifli mengaku tidak takut jika nantinya keputusan tersebut menuai masalah di kemudian hari.

“Saya bilang ke jajaran saya, tenang saja. Kalau ada yang mau nuntut, silakan ke saya, saya tidak takut,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah Norwegia menjanjikan akan memberikan kompensasi US$1 miliar untuk pemerintah Indonesia agar menghentikan penebangan di hutan alam primer dan lahan gambut. Namun, hingga kini belum ada kepastian kompensasi tersebut akan diberikan oleh Norwegia.

“Itu (moratorium) kan yang membuat kita, tidak diatur-atur oleh LoI Norwegia. Jadi tidak berdiri sendiri, itu bagian dari aksi nasional kita yang dicanangkan dalam Bappenas,” sebutnya.

Karena itu, Zulkifli menegaskan dirinya sudah melakukan pembatasan tebang di hutan alam primer bahkan sebelum LoI tersebut diteken pada Mei 2010. Pada awal 2010 dirinya menyatakan sudah tidak memberikan izin baru konversi hutan alam primer dan gambut. “Kita sejak awal sudah tidak beri izin, itu sudah jadi komitemen kita untuk menata hutan dan lingkungan kita,” tutupnya. (FD/OL-11)

Link : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/26/220999/89/14/Belum-Ada-Inpres-Kemenhut-Modal-Nekat-Terapkan-Jeda-Tebang

Kunjungan Dubes AS Ke Hutan Lindung Sungai Lesan

Sumber : Karbon Hutan Berau

26 April 2011

Oleh iwied

Jika beberapa waktu lalu hanya stafnya saja yang berkunjung ke Berau, tapi kali ini (19/04/2011) yang datang adalah Dubesnya langsung. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel berkesempatan berkunjung ke Berau selama 2 hari.  Dengan didampingi oleh 6 orang staff Kedubes, beliau juga mengikut sertakan 9 orang yang merupakan orang-orang kunci dari beberapa perusahaan besar seperti BNI46, Cargill, Bumi Resource, PT Berau Coal,  PT Mars, PT Smart.

Rombongannya tiba di bandara Kalimarau Berau Selasa malam 19/04/2011, dan langsung diterima oleh Makmur HAPK (Bupati Berau) di kediamannya sekaligus menjamu dengan hidangan malam malam khas Berau. Dalam jamuan ini, Bupati menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Dubes USA ke Kabupaten Berau. Hal ini memberikan peluang bagi Berau untuk dapat menunjukkan komitmennya dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau kepada dunia internasional. Sebagai ucapan terima kasih dan selamat datang, Scott diberikan sebuah mandau dan topi adat Dayak oleh Bupati.

Pada Rabu 20/04/2011 pagi, semua rombongan sudah bersiap di Hotel Bumi Segah untuk memulai perjalanan menuju Kawasan Lindung Sungai Lesan di Kecamatan Kelay. Iring-iringan pun berjalan perlahan menyusuri jalan menuju kampung Muara Lesan yang ditempuh dalam 2,5 jam. Kondisi jalan yang rusak tidak menghambat perjalanan rombongan. Setiba di kampung Muara Lesan, rombongan segera bersiap untuk menaiki ketinting yang sudah disiapkan oleh masyarakat kampung Muara Lesan dan Lesan Dayak. Sekitar 1 jam berketinting, rombongan tiba di Stasiun Riset Sungai Lesan yang terletak di tepi sungai Lesan dan sekaligus pintu masuk kawasan lindung.

Scott dan rombongan mendapatkan suguhan dari masyarakat Lesan Dayak berupa bubur putih sebagai ucapan selamat datang dan permohonan keselamatan selama berada di kawasan ini. Selama di kawasan, rombongan melakukan berbagai aktifitas seperti trekking di jalur penelitian pakan orangutan hingga ke menara pengamatan sejauh + 4km. Rombongan juga disuguhi atraksi menyumpit dan cara pengambilan madu secara tradisional oleh masyarakat Lesan Dayak.

Dalam kondisi yang seadanya karena memang kawasan ini jauh dari fasilitas memadai seperti listrik, apalagi signal telepon, tidak membuat rombongan jenuh. Justru dengan kondisi ini, Scott dan rombongan dapat melepaskan semua penat pekerjaan yang tentunya menyita waktu dan fikiran. Hanya mata kamera saja yang terus merekam setiap obyek dan moment penting selama di kawasan menjadi hiburan sendiri bagi semua rombongan yang ikut.

Bagi Berau, kunjungan ini menjadi penting mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya Berau melaksanakan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui program karbon hutan Berau yang tentunya akan sangat memerlukan dukungan dari semua pihak. Dengan kunjungan ini, komitmen ini dapat disampaikan kepada dunia internasional melalui Dubes USA di Indonesia. Perwakilan dari beberapa perusahaan juga telah berjanji untuk mendukung Berau dalam melaksanakan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang akan diwujudkan dalam program-program lanjutan.

Link : http://www.karbonhutanberau.org/id/2011/04/kunjungan-dubes-as-ke-hutan-lindung-sungai-lesan/

Indonesia can meet low carbon goals without sacrificing economic growth, says UK report

April 14, 2011

Indonesia can meet its low carbon development goals without sacrificing economic growth, reports an assessment commissioned by the British government.

The research, authored by Dominic Elson, finds that while costs of reducing emissions from deforestation and degradation (REDD) could amount to two percent of annual GDP by 2030, the benefits of shifting to a greener growth model would more than outweigh the outlays. Gains would come from reduced severity and impact of natural disasters, avoided air pollution and degradation of ecosystem services, and improved productivity—especially on degraded, non-forest land.

“Indonesia still has a substantial forest estate and extensive peatlands,” writes Elson. “Sensible management of these landscapes in the context of global carbon markets has great potential to release some of the ‘utility’ value that reflects the true economic, social and environmental value of the forest, not just the short term extraction value. This will improve the welfare of millions of rural Indonesians, whilst also setting the economy on a path of higher productivity and more resilient prosperity.”

 

Value of land use sector to Indonesian economy - trend 2004-2009
Value of land use sector to Indonesian economy – trend 2004-2009.

Elson notes that REDD offers to potential to reverse the declining contribution of the Indonesian forestry sector to the national economy. Despite increased expansion and associated deforestation, the forestry sector now accounts for more than a quarter less economic output than it did in 2004. Declining natural resources is a factor in the decline. Pulp and paper and plantations have also declined in relative significance since 2004.


Dominic Elson (2011). Cost-Benefit Analysis of a Shift to a Low Carbon Economy in the Land Use Sector in Indonesia. UK Climate Change Unit of the British Embassy, Jakarta.

Link: http://news.mongabay.com/2011/0414-elson_indonesia.html