Category Archives: Artikel

REDD, Berkah Apa Bencana Bagi Masyarakat Local !

Sumber : Milis Lingkungan – 15 Juli 2011
Sumber berita: Lembar Informasi PETAK DANUM, Edisi Juli 2011.

Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas untuk pertama kalinya dipercaya sebagai pilihan tempat dilakukannya project uji coba perubahan iklim dimana Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia bekerjasama dalam Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) untuk berkontribusi dan mendukung usaha dan perjanjian internasional UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) yang terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation Forest) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mantangai dan timpah dengan 14 desa/dusun. Salah satu dari program kerjasama IAFCP ini adalah pengembangan  proyek demonstrasi REDD yang diberi nama Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) dan berlokasi di kawasan Eks Proyek Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, direncanakan seluas 120.000 hektar yang terdapat 14 Desa/Dusun, di 2 Kecamatan yaitu: Timpah dan Mantangai.

Proyek REDD yang dijalankan KFCP adalah proyek Pelestarian Alam atau Konservasi untuk menyerap emisi (polusi udara) dari Negara Asutralia nun jauh disana. Dalam ketentuan per undang-undangan kawasan konservasi biasanya akan menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, dan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Lalu Bagaimana Nasib Masyarakat Adat yang terkena proyek REDD ini ? Apakah masih dapat mengambil hasil hutan? Masih dapatkan berkebun dan mengambil hasil kebun bila kebunya masuk kedalam areal REDD ? atau masihkan dapat mengambil ikan di sungai, danau-danau ?
Status Hukum Kawasan REDD
Pengelolaan hutan untuk kawasan konservasi di Indonesia, sudah di pastikan menggunakan UU 41/1999 dan UU KSDA no 5/1990. Dalam UU 41/1999, Bab V Pengelolaan Hutan,tata caranya diatur  pada  bagian satu, bagian dua dan bagian tiga: Perijinan usaha kehutanan – Pada pasal 25,26,27 dan 28 Bagian kelima: Perlindungan dan konservasi alam  Pasal : 46,47,48,49,50 dan 51. Di jelaskan dalam pasal 24: Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.dan Pasal 25: Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, areal REDD ini sebenarnya akan di kelola oleh sebuah lembaga yang berkedudukan di Indonesia dan secara tidak langsung dimiliki oleh lembaga atau perusahaan atau perorangan atau kelompok yang ada di Asutralia. Jenis Penggunaan Kawasan Hutan : Areal REDD+ luas 120.000 hektar, wilayah yang terkena Di 14 Desa/ Dusun Kecamatan Mantangai Kecamatan Timpah. Rujukan hukum menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumerdaya Alam (KSDA), Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Memahami Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi:
Dalam penetapan areal REDD dan BOS Mawas di wilayah Mantangai dan Timpah, menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam (UU 5/1990 KSDA). Kawasan REDD bisa menggunakan istilah Hutan Lindung, Hutan Konservasi atau nama lain yang intinya tidak terlepas dari konsep pelestarian alam. Dalam pasal 30 (UU5/90) disebutkan Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan hutan untuk kepentingan Konservasi dalam UU No 5/1990, pada Bab VI Kawasan Pelestarian Alam, dimana diatur dalam Pasal 29 yang menyebutkan:  (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari :  a. taman nasional; b. taman hutan raya; c. taman wisata alam.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara garis besar membagi tindak pidana kehutanan menjadi dua bidang:
A. Tindak Pidana Bidang Kehutanan yaitu TIPIHUT yang diatur dalam  UU NO. 41 TH 1999 Perbuatan yang dilarang:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1))
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (Pasal 50 ayat (2))
3. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (Pasal 50 ayat (3) huruf a)
4. Merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf b);
5. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: a.500  (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (Pasal 50 ayat (3) huruf c)
6. Membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d);
7. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e);
8. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, ataumemiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) huruf f); melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri (Pasal 50 ayat (3) huruf g);
9. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h);
10. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf i);
11. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j).
12. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k);
13. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf l); dan
14. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (Pasal 50 ayat (3) huruf m)

Sanksi Pidana

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (1))
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (2))
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3))
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4))
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5))
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6))
7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (7))
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (8))
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (9))
10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (10))
11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (11))
12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (12))
13.  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (Pasal 78 ayat (13))
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (Pasal 78 ayat (14))

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. (Pasal 78 ayat (15))

B. Tindak Pidana Bidang KSDAHE yaitu TIPIHUT yang diatur dalam UU NO. 5 TH 1990
Perbuatan yang dilarang:

* Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1))
* mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a);
* mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 ayat (1) huruf b)
* menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a)
* menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b)
* mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c);
* memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf d);
* mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf e).
* Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.) (Pasal 33 ayat (1))
* Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. (Pasal 33 ayat (3))

Sanksi Pidana

* Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1))
* Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2))
* Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3))
* Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4))

Informasi Fakta-Fakta Kasus:

1. Kasus Dusun Tuanan Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, Kab. Kapuas: 3 orang penduduk mengambil ikan di sungai setempat yang di klaim masuk ke dalam areal MAWAS. 3 orang penduduk dip roses oleh Polisi atas laporan pihak MAWAS. Artinya 3 orang penduduk ini di kenakan denda/sanksi mengambil ikan di wilayanya sendiri.
2. Taman Nasional Komodo di pulau Komodo; seorang nelayan di tangkap karena mencari ikan di wilayah perairan Taman Nasional Komodo, perahunya di BOM dan 3 orang nelayan di penjara selama 2 tahun (kasus tahun 2004).
3. Taman Nasional Lorelindu di Sulawesi tengah; Kasus tahun 2003, 20 orang petani di tangkap di di jebloskan di penjara selama 16 bulan, karena di tuduh merambah kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Padahal dulu sebelum Taman Nasional hadir, tanah-tanah yang mereka garap sekarang ini adalah Tanah Adat suku Kantu Sulawesi tengah.
4. Taman Nasional Kerinci seblat di Sumatera Selatan, Jambi. Kasus 2009, saat ini ada 15.000 jiwa petani terancam di usir atau di keluarkan dari kebun-kebunnya, karena di tuduh merambah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Padahal dulu sebelum Taman Nasional Hadir – tanah-tanah itu milik hak adat masyarakat.
5. Areal REDD dan Restorasi di Jambi; kasus 2008-2009, sebanyak 15.000 petani terancam di usir dari tanahnya karena areal wilayah tersebut masuk kedalam proyek REDD dan Restorasi sebuah perusahaan swasta atas bantuan kerjasama dengan Pangeran Carles di Inggris – di Jambi. Ada sekitar 14 rumah penduduk di bakar dan kebun-kebun kopi di tebangi oleh aparat kepolisian dan jaga wana.
6. Ada banyak kasus-kasus serupa yang mengancam masyarakat adat atas kehadiran proyek konservasi di Indonesia. Sebelum proyek hadir, kawasan hutan berada di wilayah adat masyarakat, setelah proyek hadir kawasan berada di wilayah konservasi. Sehingga banyak masyarakat adat yang akan berurusan dengan hokum atau pidana dalam mengelola sumberdaya alam di wilayahnya sendiri

Contoh kasus lainnya adalah Taman Nasional Sebangau, seluas + 568.700 hektar terdapat di wilayah Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya dan Pulang Pisau. Masyarakat di wilayah Kecamatan Sebangau beberapa Desa misalnya: Desa Bereng Bengkel, Danau Tundai, Sebaru, Kameloh Baru – setelah di tetapkannya menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau, masyarakat tidak bisa lagi mencari ikan di sungai – danau, mengambil hasil hutan baik kayu dan non kayu. Sebelum wilayah adat masyarakat di klaim ke dalam TN Sebangau, masyarakat adat setempat masih dapat melakukan aktivitas untuk hidup. Sekarang berhadapan dengan petugas dan hukum. Hal serupa uga di hadapi oleh warga 8 desa di Kecamatan Mandawai, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

Amerika Ultah, Indonesia Dijanjikan Hibah

Sumber : Tempo
04 Juli 2011
Oleh Atmi Pratiwi

Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaannya ke-235 tahun pada Senin 4 Juni 2011. Indonesia mendapat berkah dari peringatan hari jadi tersebut. Kamis 30 Juli lalu, delegasi United States Forest Service dan United Kingdom Department for International Development mendatangi kantor Kementerian Kehutanan untuk menyepakati komitmen bilateral mengenai perubahan iklim. Pemerintah Indonesia kembali mendapat dana hibah rehabilitasi hutan dari Negeri Paman Sam itu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengatakan Amerika Serikat menjanjikan komitmen dana sekaligus untuk menyambut perayaan kemerdekaannya. “USA (United States of America) senang, baru ulang tahun kemerdekaan. Malu-maluin kalau tidak terealisasi,” katanya kepada Tempo, Minggu 3 Juli 2011, kemarin.

Dalam komitmen bilateral tersebut disepakati pelaksanaan beberapa program, misalnya antara Indonesia dengan Amerika Serikat berupa USA-Indonesian Forest and Climate Change Support Project dengan pendanaan sebesar US$ 40 juta. Ada pula Debt for Nature Swap Tropical Forest Conservation Act (DNS TFCA) berupa pengalihan utang Indonesia menjadi kegiatan konservasi hutan dengan melibatkan masyarakat lokal dan nasional.

Hadi menjelaskan, “Uangnya dikelola dalam trust fund dengan steering committee terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah AS, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan kalangan bisnis.” Dana DNS TFCA ini dijanjikan sebesar US$ 19,8 juta. Namun, menurut Hadi, dana tersebut akan disimpan di Bank HSBC Singapura. “Karena Indonesia belum punya undang-undang untuk mengatur trust fund,” katanya. Selanjutnya, dana tersebut akan dikelola administrator, yaitu Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.

Adapun dengan pihak Inggris, akan dibentuk Multistakeholder Forest Partenership (MFP) pada Oktober 2011 hingga Maret 2012 dengan nilai bantuan US$ 2 juta. Adapun MFP tahap selanjutnya adakan bernilai tidak kurang dari US$ 10 juta. Janji pemberian hibah rehabilitasi hutan tersebut berkaitan pelaksanaan skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. REDD sendiri dijabarkan sebagai pemberian insentif oleh negara-negara industri bagi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk memelihara hutan.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima dana hibah dari Bank Dunia sebesar US$ 3,6 juta. Hibah tersebut diberikan melalui program Forest Carbon Partnership Facility yang diluncurkan 23 Juni lalu. Indonesia juga sudah pernah memperoleh janji bantuan rehabilitasi hutan US$ 1 miliar dari Norwegia jika mampu memenuhi target penurunan emisi 26 persen hingga tahun 2020. Tahap pertama pemberian bantuan tersebut, US$ 30 juta sudah diberikan akhir tahun lalu.

Link : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/07/04/brk,20110704-344630,id.html

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation Keprihatinan terhadap Hibah FCPF Bank Dunia yang abaikan kepentingan masyarakat

Jakarta, 27 Juni 2011

By Ina Nisrina

Heboh peluncuran FCPF menyembunyikan begitu banyak persoalan yang terkandung dalam proses dan substansi hibah itu sendiri.  
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation
Keprihatinan terhadap Hibah FCPF Bank Dunia  yang abaikan kepentingan masyarakat
Jakarta, 23 Juni 2011

Hari ini, tanggal 23 Juni 2011 Kementerian Kehutanan merayakan perolehan hibah Bank Dunia dalam kerja sama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) untuk kegiatan REDD+ Readiness Preparation Support sebesar US$ 3,6 juta. Lokakarya Peluncuran FCPF tersebut dilakukan dengan mengundang  berbagai kalangan  mulai dari para duta besar, wakil-wakil kementrian terkait dan Kementerian Kehutanan, lembaga keuangan dan donor, dan juga wakil-wakil LSM dalam dan luar negri. Lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi dan juga memperoleh masukan untuk pelaksanaan kerja sama tersebut. Keseriusan memperoleh masukan dalam lokakarya ini, patut dipertanyakan. Sebab, undangan dikirimkan hanya 3 hari sebelum lokakarya,  dan tidak ada dokumen yang dibagikan untuk dipelajari sebelumnya.

Heboh peluncuran FCPF menyembunyikan begitu banyak persoalan yang terkandung dalam proses dan substansi hibah itu sendiri.

Hibah ini mengabaikan penyebab utama persoalan hutan di Indonesia, yaitu klaim negara atas tanah dan hutan milik masyarakat adat dan setempat. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) masuk ke wilayah yang sampai saat ini sarat konflik kepentingan. Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan sampai saat ini terus berhadapan dengan korupsi, tidak ada kepastian dan pelaksanaan hukum, penindasan kelompok elit politik dan ekonomi yang memanfaatkan aparat militer dan para-militer. Persoalan yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan bukanlah merupakan persoalan yang berkaitan dengan urusan pohon-pohon saja dan konservasi pohon; melainkan lebih dari itu, merupakan persoalan masyarakat yang hak milik dan hak hidupnya dirampas.

Hibah Bank Dunia mengabaikan realitas bahwa pelanggaran hak azasi manusia terjadi akibat perampasan ini. Pengabaikan ini hanya akan meningkatkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan di Indonesia, secara kultural, sosial, ekonomi dan politik.

Pengabaikan ini terlihat dari proses yang buruk dalam memperoleh persetujuan dari masyarakat, termasuk perempuan; kegagalan dalam melihat kebutuhan mendesak penerapan aturan yang mampu melindungi masyarakat dalam proses persiapan dan tahap uji coba; kegagalan untuk belajar dari proyek-proyek uji coba yang sudah menimbulkan konflik dengan masyarakat; dan pengabaikan kepentingan perempuan untuk ikut dalam mengambil keputusan.

Keprihatinan terhadap proses yang buruk dalam memperoleh persetujuan dari masyarakat, termasuk perempuan

Hibah Bank Dunia banyak menggumbar janji berkaitan dengan partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun realitasnya, proses undangan peluncuran pun tidak memenuhi standar dasar partisipasi dan transparansi.

Rencana konsultasi publik FCPF yang akan dipaparkan dalam Lokakarya Peluncuran, tidak dibangun secara transparan dan partisipatif, melainkan dilakukan secara sepihak oleh Dewan Kehutanan Nasional dan Bank Dunia.  Padahal hibah mengklaim bahwa  konsultasi akan mengikutsertakan masukan dari masyarakat adat dengan menggunakan prinsip ‘free, prior and informed consultation leading to broad community support’ (konsultasi yang bebas/tanpa tekanan dengan informasi yang diberikan sebelumnya sehingga bisa memperoleh dukungan masyarakat secara luas).

Berdasarkan prinsip ini seharusnya rencana konsultasi publik dibangun oleh masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai pemangku kepentingan utama dalam persoalan ini. Banyak hal yang masih perlu dijawab oleh Kementrian Kehutanan dan Bank Dunia berkaitan dengan hal partisipasi dan konsultasi, misalnya:

Bagaimana aplikasi UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang berbicara mengenai ‘consent’ (persetujuan) dan bukan ‘consultation’ (konsultasi)?

Siapa yang membangun strategi untuk konsultasi dengan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan? Sejauh mana mereka dilibatkan dalam perencanaan konsultasi?

Siapa yang menentukan perwakilan dari masyarakat yang bergantung pada hutan, untuk terlibat dalam konsultasi-konsultasi tersebut?

Bagaimana membangun proses konsultasi dan melakukan konsultasi yang bebas dan tanpa paksaan, dengan informasi yang jelas dan benar, mengingat maraknya konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat perampasan tanah, hutan dan sumber-sumber kehidupan lainnya yang selama ini dialami oleh masyarakat yang bergantung pada hutan?

Keprihatinan terhadap pengabaian penerapan aturan perlindungan

Hibah ini tidak menerapkan aturan perlindungan dalam proses persetujuannya  oleh Bank Dunia dengan alasan bahwa hibah tidak untuk membiayai proyek REDD+ sehingga tidak ada dampak langsung dari hibah ini. Padahal,  hibah ini antara lain  memberikan arah investasi REDD+ di Indonesia dan opsi-opsi bagi hasil. Tanpa adanya sebuah penilaian sejauh mana dampak dari arahan ini terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kultural masyarakat, maka hasil yang dicapai melalui hibah ini juga mencerminkan pengabaian terhadap situasi masyarakat tersebut.

Pengabaikan aturan perlindungan juga dibenarkan oleh hibah Bank Dunia ini dalam arahan pelaksanaan proyek hibah ini, misalnya:

Tidak perlu mengembangkan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat secara khusus karena aspek ini sudah diintegrasikan ke berbagai kegiatan dalam hibah ini.  Apabila hal ini diabaikan, jelas kepentingan-kepentingan masyarakat adat tidak akan secara khusus diperhatikan.

Dokumen proyek hibah menyatakan bahwa tidak akan ada penggusuran sebagai bagian dari kegiatan REDD+. Jelas hal ini mengundang persoalan di masa depan karena dua hal: (1) kegiatan di sektor kehutanan dan konservasi banyak menimbulkan penggusuran mereka yang hidupnya bergantung pada hutan; (2) apabila diperkirakan tidak akan terjadi penggusuran, maka harusnya sudah menjadi ketentuan dalam kegiatan REDD+ bahwa tidak boleh terjadi penggusuran.  Sebaliknya, kerangka kebijakan yang ada dalam hibah di lain pihak menyatakan bahwa penggusuran akan berusaha dihindari sebisa mungkin. Ini merupakan sebuah ketentuan yang lemah dan bisa melegitimasi penggusuran masyarakat dari wilayah hutan.

 Keprihatinan terhadap pengabaian kepentingan perempuan untuk ikut dalam mengambil keputusan.

Dalam dokumen hibah FCPF untuk Indonesia (ISDS, 02/25/2011) tidak secara eksplisit diatur mengenai pelibatan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan:

  • Dalam studi penyusunan TOR, ketentuan –ketentuan yang mengikuti ketentuan Bank Dunia pada penilaian lingkungan, habitat alam, sumber daya dan budaya fisik, pemukiman kembali, dan masyarakat adat  saja; sementara aspek gender tidak dilakukan/direncanakan.
  • Masukan para pemangku kepentingan dan masyarakat adat diharapkan dalam proses konsultasi, tetapi tidak dipertimbangkan perlunya masukan dari perempuan
  • Kerangka acuan SESA (Strategic Environmental and Social Assessment) tidak memastikan keterlibatan perempuan  dalam keseluruhan diskusi terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, misalnya mekanisme berbagi pendapatan/keuntungan. Seharusnya diskusi yang dibangun tidak hanya terkait dengan mekanisme pendapatan/keuntungan, tetapi juga terkait dampak yang akan merugikan kehidupan mereka.
  • Kerangka Kerja ESMF (Environmental and Social management Framework) akan memberikan pertimbangan terhadap sumber kehidupan dan hak, termasuk hak masyarakat adat, dan seterusnya. Namun, tidak ada pertimbangan dan perhatian terhadap hak – hak perempuan.

 

Kontak Person:  

Puspa Dewy  : 0852 6024 1597  pdewy@solidaritasperempuan.org

Rivani Noor  :  0812 7414 5333  rivani@cappa.or.id

Link: http://csoforum.net/media-release/kertas-posisi/366-keprihatinan-terhadap-hibah-fcpf-bank-dunia-yang-abaikan-kepentingan-masyarakat.html

 

Sikap AMAN Kalteng Mengenai REDD+ dan RTWP

24 June 2011

Kami, Masyarakat Adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, pada tanggal 16-17 Juni 2011, mengadakan suatu Lokakarya Perencanaan Strategis untuk menyikapi berbagai issue terkait dengan REDD+ dan RTRWP di Kalimantan Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) AMAN Kalteng, serta utusan-utusan Masyarakat Adat dari 11 Kabupaten di Kalimantan Tengah.

 

Kami, Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, menegaskan, bahwa Masyarakat Adat merupakan pemegang hak atas wilayah dan hutan adat. Masyarakat adat memiliki berbagai kearifan lokal yang selama ratusan telah terbukti berhasil menjaga, mengelola dan mempertahankan hutan secara arif dan lestari. Proyek-proyek pembangunan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit, tambang, HTI dan pengembangan Lahan Gambut (PLG), merupakan penyebab utama kerusakan dan hilangnya hutan di Kalimantan Tengah.

Sebagai Pilot Project REDD+, Propinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan dunia dan menjadi tujuan investasi REDD+. Berbagai inisiatif mulai dikembangkan, antara lain melalui: kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang dikenal sebagai project Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norway yang tertuang dalam LoI, yang menjadi project dengan dana terbesar terkait REDD+. Selain itu, terdapat banyak inisiatif-inisiatif lainnya yang melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti The Clinton Foundation, WWF, FFI, BOS, CARE Internasional, Wetland dll.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang seharusnya menjadi acuan dalam pengelolaan ruang di Kalimantan Tengah, belum tuntas di diskusikan. Proses-proses pembuatan RTRWP juga tidak melibatkan Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil. Hal ini menambah kerumitan persoalan di Kalimantan Tengah, yang akan berdampak pada implementasi REDD+.

Menyikapi berbagai perkembangan di Kalimantan Tengah terkait REDD+ dan lain-lain, dengan ini, kami menyatakan, bahwa :
Berbagai Inisiatif REDD+ dan pembuatan RTRWP di Kalimantan Tengah, tidak dilaksanakan secara transparan dan mengabaikan situasi-situasi yang berkembang di Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat. Ketidakjelasan informasi dan tidak transparannya berbagai project REDD+ ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan di komunitas-komunitas Masyarakat Adat.
Komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah belum memahami REDD+ dan berbagai inisiatif yang muncul dari upaya ini. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai prinsip dan Hak Masyarakat Adat, tidak dijalankan dalam berbagai proses REDD+ dan pembuatan RTRWP. Hal ini menyebabkan Masyarakat Adat hanya menjadi object dari inisiatif-inisiatif ini, tanpa dapat terlibat sebagai pengambil keputusan atas berbagai inisiatif yang akan berdampak terhadap wilayah, hutan dan kehidupan Masyarakat Adat.
Belum tersedianya Strategi Daerah (Strada) REDD+ sebagai dampak dari belum ditetapkannya Strategi Nasional (Stranas) REDD+, menyebabkan ketidakjelasan acuan pelaksanaan REDD+ di Propinsi Kalimantan Tengah.
Kelembagaan REDD+ yang dirancang di Kalimantan Tengah, tidak dibentuk dengan melibatkan Masyarakat Adat, sehingga tidak mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat. Selain itu, Kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mengkoordinir dan mengatur semua inisiatif-inisiatif REDD+ di Kalimantan Tengah, sehingga terjadi pembiaran atas berbagai ketidakjelasan koordinasi dan informasi terkait inisiatif-inisiatif REDD+ ini.
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah mengandung ketidakjelasan wewenang dan fungsi antara Damang sebagai Kepala Adat dari Kelembagaan Adat Komunitas, dengan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan adanya tumpang tindih otoritas di komunitas. Selain itu, tidak terdapat aturan tentang peningkatan kapasitas Damang dan Lembaga adat, untuk mampu mengelola Kelembagaan Adat untuk berhadapan dengan berbagai intervensi dari luar.

Sementara itu, Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah tidak menjamin Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat atas ruang dan wilayah, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara individual. Lebih jauh lagi, PerGub ini tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pendanaan untuk implementasi di lapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan situasi di komunitas-komunitas Masyarakat Adat, kami, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, menyerukan :
PENGHENTIAN SEMENTARA semua proses-proses pendanaan REDD+ di Kalimantan Tengah, sampai hal-hal mendasar yang menjadi syarat utama dipenuhi.
Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Adanya kepastian Hak-Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, termasuk hak-hak kolektif atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Pelibatan penuh dan efektif Masyarakat Adat dalam seluruh proses perencanaan, implementasi dan monitoring terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah yang akan berdampak pada kehidupan mereka, termasuk dalam hal ini REDD+ dan RTRWP, harus dipastikan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hak Masyarakat Adat yang tertuang dalam FPIC (Free, Prior and Informed Consent).
Sosialisasi, penyebaran dan penyampaian informasi kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat mengenai setiap project REDD+ yang akan dilakukan di Kalimantan Tengah, harus dilakukan secara massive dan merata. Hal ini untuk menjamin keterlibatan penuh dan hak untuk mengambil keputusan di tingkat komunitas.
Pemerintah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi pengetahuan-pengetahuan tradisional Masyarakat Adat dalam pengelolaan hutan, sebagai modal dasar pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan mandate yang ditetapkan dalam kebijakan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung upaya-upaya identifikasi dan inventarisasi wilayah adat, yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat melalui pemetaan-pemetaan partisipatif.
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, yang melibatkan Masyarakat Adat dan masyarakat sipil di Kalteng, mengenai RTRWP Kalteng.
Perda No. 16/2008, harus menjamin hak-hak kolektif Masyarakat Adat atas Kelembagaan Adat yang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayah adat dan komunitas adatnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Pergub No. 13/2009 harus menjamin hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.

Selain hal-hal tersebut, menyikapi keluarnya Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut, kami menyatakan sebagai berikut :

Mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. NAMUN, upaya ini tidak akan dapat berjalan efektif melalui Instruksi Presiden. Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan ijin-ijin yang telah dikeluarkan selama ini. UU No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan yang menjadi pangkal persoalan kehutanan di Indonesia harus segera direvisi.
Inpres No. 10 tahun 2011 harus diganti ke dalam bentuk kebijakan lain yang berdimensi publik, karena hal-hal yang diatur di dalam kebijakan ini berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini juga harus menetapkan kriteria dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai sukses dan gagalnya implementasi kebijakan ini di lapangan.
Kebijakan mengenai kehutanan harus memperjelas tata kelola hutan di Indonesia, termasuk di dalamnya menjamin adanya kepastian hukum atas hak Masyarakat Adat atas sumberdaya hutan, baik yang ada di kawasan hutan maupun yang ada di luar kawasan hutan.
Secara khusus, kami menuntut Pelaksanaan Inpres No. 2 tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks PLG 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Secara substansi, Inpres ini hanya membolehkan 10 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam kenyataannya, terdapat 360 ribu hektar ijin untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan Eks PLG. Pelanggaran-pelanggaran ini harus ditindak secara hukum yang berlaku, termasuk dugaan terjadinya KKN dalam investasi-investasi ini.

Demikian pernyataan ini kami buat bersama-sama.
Wisma Soverdi, Palangkaraya, 17 Juni 2011
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah

Sumber: http://www.aman.or.id/in/publikasi/buku/360-sikap-aman-kalteng-mengenai-redd-dan-rtwp.html

Sejak Hari Pertama, Moratorium Sudah Dilanggar

Norwegia Tetap Untung dari Investasinya pada Para Pelanggar Moratorium

Sumber : Mailist – 17 Juni 2011

Bogor- Sebuah laporan terbaru telah mengungkapkan terjadinya pelanggaran atas aturan moratorium konversi hutan pada provinsi yang dijadikan percontohan, tepat pada saat moratorium tersebut ditandatangani dan dicanangkan di Jakarta.
Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) telah mendokumentasikan bagaimana hutan gambut di kawasan moratorium Kalimantan Tengah digunduli secara ilegal oleh PT Menteng Jaya Sawit Perdana (PT Menteng) pada tanggal 19 Mei 2011.
Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dan moratorium merupakan dua hal yang menjadi dasar perjanjian antara Indonesia dan Norwegia melalui proyek REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) senilai US$ 1 miliar.
Anehnya, Norwegia tetap mendapatkan keuntungan dari pelanggaran atas moratorium tersebut melalui saham yang mereka miliki di perusahaan induk PT Menteng, yaitu Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK).

 

Dalam laporan terbarunya yang berjudul “Menjambret REDD”, Telapak dan EIA telah memperingatkan bahwa kekacauan regulasi dan adanya budaya kebal hukum di sektor perkebunan Indonesia dapat mengancam moratorium serta upaya-upaya penting untuk melindungi hutan dan mengurangi emisi karbon.
Saat PT Menteng melakukan pelanggaran atas moratorium, informasi dari pihak berwenang di Indonesia telah menunjukkan adanya ratusan perkebunan di Kalimantan Tengah yang beroperasi di luar hukum yang berlaku, dan jumlahnya bahkan melebihi jumlah usaha perkebunan yang legal.
“Kejahatan dan korupsi di sektor kehutanan Indonesia telah mengabaikan moratorium sejak hari pertama aturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata juru kampanye hutan EIA, Tomasz Johnson. “Tanpa adanya perbaikan penegakan hukum yang signifikan, maka REDD+ tampaknya akan gagal diterapkan di Indonesia.”
Penelitian EIA telah menunjukkan bahwa Government Pension Fund Global (GPFG) Norwegia telah berinvestasi pada perusahaan perkebunan dan industri kayu  di Indonesia, termasuk di empat grup utama yang mengoperasikan 24 anak  perusahaan perkebunan tanpa izin yang sesuai di provinsi percontohan Kalimantan Tengah.
EIA memperkirakan bahwa Norwegia telah mendapatkan uang dari perkebunan dan industri kayu di Indonesia, termasuk yang dilakukan dengan praktek ilegal, lima kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah dana hibah REDD+ seperti yang tercantum dalam Letter of Intent sebesar US$ 1 miliar.
“Mengandalkan moratorium dan dana hibah REDD+ saja tidak akan menyelesaikan permasalahan deforestasi di Indonesia, dan buruknya tata kelola hutan di negara ini, maka kita harus berhati-hati terhadap negara-negara seperti Norwegia yang justru mendapatkan untung dari deforestasi di Indonesia, “kata Direktur Kampanye Telapak, Hapsoro.
SERUAN UNTUK SEGERA BERTINDAK dalam menanggapi laporan Menjambret REDD Telapak/EIA Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus:
1.      Sesegera mungkin menghentikan dan melakukan investigasi atas kegiatan PT Menteng Jaya Sawit Perdana;
2.      Memperbaiki penegakan hukum secara signifikan di bidang perkebunan;
3.      Menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk mengaudit pembabatan hutan tanpa izin yang relevan;
4.      Memastikan peta moratorium diperkuat, dan bukannya diperlemah pada saatnya direvisi.
Pemerintah Norwegia harus:
1.       Sesegera mungkin melakukan investigasi terhadap grup perusahaan perkebunan KLK dan tiga grup lainnya yang beroperasi di Kalimantan Tengah, dimana Norwegia memiliki saham dengan jumlah signifikan;
2.       Melembagakan kebijakan formal dan melakukan koordinasi investasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan investasi Pension Fund mematuhi tujuan-tujuan REDD+ di Indonesia dan seluruh dunia;
3.       Menggunakan hak istimewanya dalam keuangan dan reputasi positifnya dalam perubahan iklim untuk membuka debat yang jujur dan terbuka di tingkat internasional mengenai bagaimana berinvestasi dan memastikan komoditas pasar yang bebas dari kejahatan dan deforestasi.

Untuk wawancara, silahkan hubungi:
Hapsoro, hapsoro@telapak.org atau 0815-857-19872
Tomasz Johnson, tomaszjohnson@eia-international.org atau 020-7354-7960

Untuk mendapatakan laporan briefing MENJAMBRET REDD, bisa diunduh di situs www.telapak.org atau menghubungi Sheila, sheila@telapak.org atau hubungi 0856-88-71996
CATATAN EDITOR:
1. Telapak adalah sebuah perkumpulan aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, serta masyarakat adat. Telapak bekerja bersama dengan masyarakat adat, petani, dan nelayan di Indonesia hingga terwujudnya kedaulatan dan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan. Salah satu misi utama Telapak adalah memimpin perubahan menuju kerakyatan dan kelestarian. Informasi mengenai Telapak dapat dijumpai pada website http://www.telapak.org
2. Environmental Investigation Agency (EIA) adalah organisasi lingkungan yang melakukan investigasi dan berkampanye melawan kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar, pembalakan liar, limbah beracun, dan perdagangan bahan kimia yang merusak ozon dan iklim. Informasi mengenai EIA dapat dijumpai di website http://www.eia-international.org

Hutan Masih Dibabat

Sumber : Kompas Cetak
09 Juni 2011

Di tengah Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang masih dipersoalkan, Greenpeace mengeluarkan laporan praktik pembabatan hutan alam yang masih mengancam. Mereka juga mengampanyekan secara global bahan baku kemasan mainan anak-anak yang mengancam keberlanjutan hutan alam Sumatera.

”Penghancuran hutan alam sekarang masih berlangsung,” kata juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, pada konferensi pers ”Barbie Dibungkus dengan Skandal Perusakan Hutan” di Jakarta, Rabu (8/6).

Barbie adalah produk mainan anak-anak yang diproduksi perusahaan Mattel di Amerika Serikat. Kemasan Barbie diteliti di laboratorium di Indonesia dan AS. Kemasan terbuat dari campuran kayu hutan alam tropis yang diproduksi Asia Pulp and Paper (APP).

Hasil investigasi Greenpeace itu diumumkan serentak di 20 negara, termasuk AS dan Eropa. Greenpeace mendesak perusahaan global menghentikan pembelian kertas dari perusahaan perusak hutan tropis.

”Selama ini pabrik kemasan yang digunakan produk Barbie hanya di dua negara, yaitu Indonesia dan China,” kata Bustar.

Juru bicara Mattel, Jules Andres, seperti dikutip The Telegraph, mengaku terkejut dengan reaksi Greenpeace. Padahal, mereka bisa menggunakan cara komunikasi yang lain.

Keterkejutan juga diungkapkan Managing Director Sustainability and Stakeholder Engagement APP Aida Greenbury. ”Saya terkejut mereka menyerang kami. Kami bangga menggunakan kertas daur ulang dan terus berupaya mendorong penggunaannya,” katanya seperti dikutip kantor berita AFP.

Tidak serius

Bustar mengatakan, pemerintah tidak serius menyelamatkan hutan alam primer dan lahan gambut. Ia menunjukkan salah satu perusahaan kertas dan bubur kertas terbesar di Indonesia yang masih menggunakan kayu dari hutan alam hingga tahun 2015.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut disebutkan, adanya pengecualian bagi pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan alam sepanjang izin di bidang usahanya itu masih berlaku.

”Pemerintah agar mengkaji keputusan ini. Mengkaji ulang Inpres Nomor 10 Tahun 2011 bukan berarti pencabutan konsesi,” kata Bustar.

Spesialis sistem informasi geografi Greenpeace, Kiki Taufik, mengatakan, inpres itu memiliki kejanggalan pada peta indikatif penundaan izin baru yang dilampirkan. Luas lahan gambut disebutkan 4,4 juta hektar. Data lain pemerintah menyebut lahan gambut masih 21,5 juta hektar.

Alihkan ke lahan kritis

Zulfahmi, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, menegaskan, pemerintah agar serius melindungi hutan alam dan lahan gambut tersisa. Semua izin konsesi yang merusak agar dikaji ulang dan dialihkan usahanya di lahan kritis yang saat ini mencapai 30 juta hektar. (NAW)

Link : http://cetak.kompas.com/read/2011/06/09/03131287/hutan.masih.dibabat

Indonesia Hentikan Pembukaan Hutan Primer

Sumber : WWF Indonesia

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden Jumat lalu yang berisi larangan pembukaan 64 juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang kaya cadangan karbon serta penghentian pemberian izin baru selama dua tahun kedepan. Moratorium yang berlaku sejak diterbitkan tanggal 20 Mei tersebut, merupakan bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2020 sebesar 26% dari skenario bisnis seperti biasa atau 41% dengan bantuan internasional -yang salah satunya didukung oleh Pemerintah Norwegia.

“Bagi WWF, pelarangan pembabatan dan pembukaan hutan primer dan lahan gambut selama dua tahun kedepan merupakan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk menuju perekonomian rendah karbon,” jelas Dr. Efransjah, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia.

April lalu Presiden Yudhoyono pada Business for the Environment Global Summitmengumumkan rencana pengurangan laju deforestasi dengan mengalokasikan pembangunan ekonomi di 30 juta kawasan yang telah terdegradasi. “Pemerintah dapat mulai fokus pada upaya nyata yang dibutuhkan untuk melindungi hutan sekunder yang memiliki cadangan karbon tinggi serta penting bagi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai sosial,” lanjut Efransjah.

Berdasarkan analisis yang dibuat oleh WWF, moratorium tersebut hanya akan menambah perlindungan 14% hutan primer, karena mayoritas hutan primer di Indonesia telah dilindungi hukum sebagai kawasan konservasi. Lebih lanjut menurut analisis WWF, secara potensial, reduksi emisi dari penggunaan lahan, perubahan fungsi lahan dan kehutanan (LULUCF) bisa lebih besar apabila cakupan moratorium ini diperluas hingga hutan sekunder. “Dampak moratorium ini akan sangat terbatas karena pengurangan emisi karbon dari deforestasi hutan primer hanya berada pada kisaran 4 %,” kataNazir Foead, Direktur Kebijakan dan Pemberdayaan WWF-Indonesia.

Secara umum, moratorium ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja sektor kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup serta sistem perencanaan tata ruang berbasis ekosistem, terutama di kawasan yang alokasi penggunaannya tumpang tindih. WWF juga meminta Kementerian dan badan pemerintah terkait untuk menggunakan rentang waktu dua tahun ini melakukan perbaikan sistem perizinan bagi hutan tanaman industri, perkebunan dan pertambangan di hutan sekunder dan areal penggunaan lain (APL). Penguatan analisis nilai ekologis dan sosial yang terkandung pada hutan (delianasi mikro dan makro) serta kalkulasi stok karbon dalam AMDAL misalnya, akan dapat berkontribusi pada upaya tersebut, lanjut WWF.

“Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya rentang waktu dua tahun ini untuk memperkuat komitmen yang telah dibuat oleh Indonesia, sehingga menjadi katalis bagi keterlibatan masyarakat internasional dalam upaya mengatasi masalah deforestasi”, jelas Dr. Efransjah. “Pemerintah Norwegia dan negara-negara donor lainnya harus siap untuk mendukung upaya Indonesia di bidang konservasi, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan pada hutan yang memiliki nilai penting bagi dunia. “

## ##

Untuk informasi lebih lanjut:

* Nyoman Iswarayoga, Climate & Energy Program Director, WWF-IndonesiaPhone: +62 811 1284868, niswarayoga@wwf.or.id
* Nazir Foead, Director of Governance, Community & Corporate Engagement, WWF-Indonesia +62 811 977604, nfoead@wwf.or.id

Catatan untuk Editor:
INPRES No. 10/2011 bisa di unduh di: http://assets.wwfid.panda.org/downloads/inpres_moratorium.pdf

Presiden Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburg 2009 mencanangkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41 % dengan dukungan internasional atau 26% dengan mengunakan sumber daya dalam negeri. Sektor kehutanan dapat berkontribusi sampai dengan 54% dari target reduksi ini.

Pidato Presiden Yudhoyono pada Business for the Environment Global Summit bisa di download di http://www.presidensby.info/DokumenUU.php/608.pdf.

Tentang WWF
WWF adalah salah satu organisasi lingkungan independen terbesar dan paling disegani di dunia, dengan hampir 5 juta supporter dan jaringan global yang bergerak di lebih dari 100 negara. Misi WWF adalah untuk menghentikan degradasi alam dan membangun masa depan dimana manusia dapat hidup secara harmonis dengan alam, melalui konservasi keragaman biologis dunia, penggunaan energi yang dapat diperbaharui, dan pengurangan polusi dan konsumsi yang tidak bijak, Kantor pusat WWF-Indonesia di Jakarta mengepalai 25 kantor lapangan di seluruh Indonesia. Visi WWF-Indonesia adalah “Konservasi keragaman hayati Indonesia demi kesejahteraan generasi saat ini dan masa datang”.

Link : http://www.wwf.or.id/?22501/Indonesian-decree-to-halt-primary-forest-loss