Penghentian Tebang Harus Tingkatkan Perekonomian

14 Maret 2011

Moratorium hutan harus mempertimbangkan peningkatan ekonomi masyarakat. Instruksi presiden yang akan mengatur moratorium hendaknya juga diisi penegakan hukum sesuai letter of intent dengan Norwegia.

Lektor Kepala Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Dodik Ridho Nurrochmat, Jumat (11/3), yang ditemui dalam ”Dialog Umum Kehutanan dan Perubahan Iklim” di Kementerian Kehutanan di Jakarta, mengatakan, moratorium hutan harus dibatasi wilayahnya. Moratorium yang dilakukan tanpa batas justru bisa mendatangkan kerusakan yang lebih besar.

Menurut Dodik, saat ini permintaan kayu lebih tinggi 50 persen dibanding ketersediaan kayu di pasaran. Hal ini mendorong penyelundupan dan peredaran kayu gelap. Apalagi jika ada moratorium. Lebih lanjut ia menyatakan, pengelolaan hutan sekunder merupakan salah satu poin dalam letter of intent (LoI).

”Hutan adalah sumber daya bernilai ekonomi. Tidak mungkin moratorium tanpa membuka keran pembangunan,” kata Dodik.

Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Yetti Rusli mengatakan, moratorium hutan primer dan hutan sekunder masih diperdebatkan.

Sementara itu, meski rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jeda Hutan mengalami keterlambatan selama dua bulan, program Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) tidak terhambat.

Menurut Ketua Satuan Tugas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, pemerintah tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan REDD+ yang telah ditandatangani melalui LoI antara Indonesia dan Norwegia di Kalimantan Tengah.

Mengenai kemajuan pembahasan Inpres Jeda Hutan, Kuntoro mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu meminta Wakil Presiden Boediono mengoordinasi pembahasan rancangan inpres.

”Diharapkan usulan rancangan inpres yang diajukan nanti satu saja. Tentu yang diajukan adalah rancangan yang telah disatukan dari Satgas REDD+ maupun dari Menteri Koordinator Perekonomian serta kementerian lain,” kata Kuntoro. (ICH/HAR/NMP)

Link : http://cetak.kompas.com/read/2011/03/14/03262741/penghentian.tebang.harus.tingkatkan.perekonomian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s