Moratorium Tebang Hutan Tak Cukup Tekan Deforestasi

Sumber : Tempo Interaktif
20 Mei 2011
Oleh Rosalina

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan Instruksi Presiden tentang moratorium tebang hutan tidak cukup menekan laju degradasi hutan dan lahan gambut. Karena itu pelaksanaan moratorium harus dibarengi dengan upaya pemberantasan pembalakan liar dan penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat setempat.

Selain itu, Satuan Tugas Reduction Emision from Deforestration and Degradation (REDD+) harus secepatnya membentuk kelembagaan REDD+, strategi nasional REDD+, pembentukan lembaga pengawasan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang mandiri untuk mengukur jumlah pengurangan emisi. REDD+ merupakan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta konservasi keragaman hayati.

“Dalam Inpres tersebut, penundaan pemberian izin baru dikecualikan untuk permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, investasi di bidang geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta lahan untuk tanaman padi dan tebu,” kata Hadi di Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011.

Kamis lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono meneken Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau disebut juga Inpres Moratorium tebang hutan. Aturan dalam Inpres mewajibkan Menteri Kehutanan setiap enam bulan melaporkan pelaksanaan moratorium kepada Presiden, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Kalimantan Tengah, kata Hadi, akan menjadi pilot project untuk melihat hasil pelaksanaan moratorium itu, seberapa besar penurunan emisi dari degradasi hutan. Sementara untuk tahun depan akan dipilih dari kandidat pilot project antara lain Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Jambi.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahudin Sampetoding menyambut positif terbitnya Inpres itu. Menurut Sampetoding, inpres tersebut sesuai dengan jiwa pengusahaan hutan dimana utan primer harus dipertahankan. “Inpres tersebut sudah tepat dimana hutan primer harus dipertahankan sementara hutan sekunder dimanfaatkan,” katanya.

Sampetoding juga menilai Inpres itu semakin memperkuat kepastian hukum di bidang pengusahaan hutan. Dia juga berharap pemerintah konsisten untuk mempertahankan kawasan hutan dan berharap Kementerian Kehutanan tidak mudah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan di kawasan hutan alam.

Hal itu seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 18 Tahun 2011 tentang Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan. “Kemenhut sekarang malah mempermudah penerbitan izin tambang di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman. Ini tentu saja tidak konsisten dengan upaya untuk mempertahankan kawasan hutan,” kata Sampetoding.

Link : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/05/20/brk,20110520-335763,id.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s