Menko Kesra: Penanganan Perubahan Iklim Masih Tumpang Tindih

Sumber : Suara Karya
26 Mei 2011

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono mengungkapkan, saat ini penanganan permasalahan perubahan iklim masih tumpang tindih antarkementerian/lembaga terkait. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

    “Karena itu, DNPI perlu melakukan penguatanm koordinasi kelembagaan guna menangani tumpang tindih penanganan permasalahan perubahan iklim antarkementerian ini,” kata Agung Laksono, seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menetri tentang DNPI, di Kementerian Kesra, Jakarta, Rabu.

    Menurut Agung Laksono, Indonesia secara geografis berada pada wilayah yang rentan sekali terhadap perubahan iklim. Karena itu, perlu adanya upaya yang nyata dalam menangani perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

    “Di beberapa daerah telah terjadi kenaikan permukaan air laut. Begitu pula soal perubahan iklim yang ektrem yang menganggu musim di Indonesia, khususnya pada pola tanam dan musim panen, serta timbulnya penyakit akibat perubahan iklim ini,” kata Menko Kesra.

    Menurut Menko Kesra, DNPI diberi tugas untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna meneruskan upaya pemanfaatan peluang pendanaan dan kerja sama internasional dalam bidang pengendalian perubahan iklim, termasuk pengembangan mekanisme perdagangan karbon.

    “Dalam pemanfaatan peluang pendanaan dan kerja sama internasional ini, Indonesia menggunakan pendekatan hibah atau grant,” kata Agung Laksono.

    Agung Laksono juga mengemukakakn, setiap kegiatan pengendalian perubahan iklim, di antaranya REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradatioin), harus berorientasi dan mendukung kebijakan pro growth, pro job, pro poor dan pro environment/ pro green. “Sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat,” kata Agung.

    Agung optimistis dengan adanya 70 program yang ada di rencana aksi nasional gas rumah kaca (RAN GRK) yang tersebar d alaam program-program di kementerian/lembaga terkait maka sasaran pengurangan emisi sebesar 26 persen pada 2020 akan tercapai.

 Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=279332

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s