Inpres Mampu Redam Kegiatan Pembakaran Hutan

Sumber : Analisa Daily
29 Mei 2011

Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2011 diperkirakan mampu meredam kegiatan pembakaran areal untuk lahan perkebunan dan pertanian di kawasan hutan dan lahan gambut.

Fire and Sustainability Head RAPP, Brad Sanders, di Jakarta Minggu (29/5) mengatakan Inpres tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut bisa efektif menurunkan pelepasan emisi sampai dua persen dari kegiatan pembukaan kawasan melalui sistem pembakaran pada tahun ini.

Namun untuk bisa mewujudkan potensi itu, katanya, Inpres ini juga harus dilaksanakan secara konsekuen sampai ke daerah,

Dia mengatakan perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dalam operasionalnya juga akan mendukung upaya penurunan emisi tersebut, termasuk RAPP.

Brad mengatakan karena sebagian besar areal konsesi HTI RAPP ada di Riau yang termasuk wilayah rawan kebakaran, sudah menjadi komitmen perusahaan untuk bisa menjaga dan mengendalikan kebakaran dan asap yang bisa melepaskan emisi karbon.

Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesinya, kata Brad, RAPP membentuk divisi penanganan kebakaran sendiri yang memiliki peralatan khusus, termasuk satu helikopter. Semuanya merupakan investasi awal perusahaan senilai 1,5 juta dolar AS.

Perusahaan juga mengalokasikan dana perawatan untuk berbagai peralatan tersebut sebesar 1 juta dolar per tahun.

Tiga Program Membuka Lahan

Brad menjelaskan dalam menjalankan Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaannya menerapkan 3 program dalam membuka lahan.

“Pertama, kami terapkan kebijakan no burn atau tidak membakar untuk membuka lahan. Ini untuk memastikan bahwa kami bisa efektif membuka lahan sekitar 70 ribu hektar setiap tahunnya tanpa merusak lingkungan dan hutan sekitar juga terlindungi,” kata Brad.

Selain itu, menurutnya, perusahaan juga membuat kontrak dengan masyarakat yang menjadi mitra untuk tidak menggunakan api dalam kegiatan pembukaan lahan, meski itu cara paling murah.

“Kami berikan juga edukasi pada masyarakat soal kebijakan tanpa bakar. Memang awalnya sulit karena bakar sudah menjadi budaya,”ujarnya.

Dikatakannya, seluruh pengolahan lahan di areal konsesi menggunakan sistem tanpa membakar (no burn) lahan, termasuk juga dengan para mitra yang bekerjasama dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 25.000 hektar.

Untuk menjaga tata air yang sangat berguna bagi upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran, RAPP menggunakan sekitar 25 persen dari total konsesinya di Riau untuk kawasan konservasi.

Sedangkan sisanya untuk non-konservasi, termasuk untuk tanaman kehidupan yang dipersiapkan untuk dikelola masyarakat sekitar hutan.

“Kami alokasikan 5 persen tanaman kehidupan dari seluruh konsesi,” jelas Brad.

Yang kedua, kata Brad, perusahaan juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah dan mengendalikan kebakaran dengan melatihnya menjadi Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) , Zulkifli Hasan, mengatakan, Inpres No. 10/2011 yang mengharuskan penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan gambut seluas 64 juta hektare selama dua tahun ke depan harus diikuti semua pihak.

Menurut Zulkifli, Inpres bagi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penundaan pemberian izin baru tersebut di daerah.

Karena itu, pihaknya tengah melakukan sosialisasi inpres tersebut di daerah agar pejabat daerah mengetahui pasti lokasi lahan dan kawasan hutan alam yang tak boleh dimanfaatkan selama dua tahun itu.

“Inpres ini mendukung upaya Kemenhut untuk menata kembali kawasan hutan serta menjadi komitmen melakukan pengelolaan hutan dengan prinsip lestari dan mengurangi emisi 26 persen pada 2020,” kata Menhut.

Dia menambahkan seharusnya Inpres ini memang bisa terimplementasi di seluruh Nusantara, tidak di daerah tertentu saja.

“Tidak adanya izin yang dikeluarkan Kemenhut di kawasan hutan sejak 2009 juga tak di daerah tertentu saja, tapi seluruh wilayah,”kata Menhut.

Swasta nasional bisa berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki industri kehutanan terbesar di kawasan Asia Pasifik. (Ant)

Link : http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97061:inpres-mampu-redam-kegiatan-pembakaran-hutan&catid=26:nasional&Itemid=44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s