Pemerintah Sosialisasikan Inpres Moratorium

Sumber : Suara Karya Pembaruan
30 Mei 2011

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut harus dijalankan oleh semua pihak. Ini meski mempersyaratkan moratorium/ suspensi (penghentian sementara) izin usaha baru di hutan primer dan lahan gambut selama dua tahun ke depan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, bagi Kementerian Kehutanan, Inpres Moratorium ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaannya di daerah. Karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi di daerah. Ini dilakukan agar pejabat daerah mengetahui pasti lokasi lahan dan kawasan hutan alam yang tidak boleh dimanfaatkan selama dua tahun itu.

“Inpres ini mendukung upaya Kementerian Kehutanan untuk menata kembali kawasan hutan. Ini menjadi komitmen melakukan pengelolaan hutan berprinsip lestari dan mengurangi emisi 26 persen pada 2020,” katanya di Jakarta, Minggu (29/5).

Menhut mengatakan, seharusnya inpres ini memang bisa terimplementasi secara nasional, tidak hanya di daerah tertentu. “Tidak adanya izin yang dikeluarkan Kemenhut di kawasan hutan sejak 2009 juga tidak hanya di daerah tertentu saja, tapi seluruh wilayah,” kata Menhut.

Sementara itu, industri kehutanan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), yang merupakan induk perusahaan dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), mengatakan, inpres yang dikeluarkan atas kesepakatan RI dengan Norwegia ini akan efektif mengurangi pelepasan emisi karbon yang ditarget 26 persen hingga 2020.

“Menurut kami, inpres ini efektif bisa menurunkan emisi 2 persen tahun ini. Jadi, inpres ini juga harus dilaksanakan sampai ke daerah,” kata Fire and Sustainability Head RAPP Brad Sanders di sela acara “Climate Change Indonesia Education Forum & Expo” di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam operasionalnya, perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan lainnya juga akan mendukung penurunan emisi, termasuk RAPP. Ini dikarenakan sebagian besar areal konsesi HTI RAPP di Riau yang termasuk wilayah rawan kebakaran. Jadi sudah menjadi komitmen perusahaan untuk bisa menjaga dan mengendalikan kebakaran/asap yang melepaskan emisi karbon.

Brad mengatakan, RAPP memiliki divisi penanganan kebakaran sendiri yang memiliki peralatan. Ini termasuk satu buah helikopter yang semuanya merupakan investasi awal perusahaan senilai 1,5 juta dolar AS. Perusahaan juga mengalokasikan dana perawatan untuk peralatan tersebut sebesar 1 juta dolar AS per tahun. (Devita)

Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=279728

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s