Inpres Moratorium Kehutanan : Diperlukan Adanya Terobosan Kebijakan

Sumber : Suara Karya Online
30 Mei 2011

Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 akan lebih efektif jika diikuti petunjuk pelaksana, khususnya terkait pemanfaatan lahan yang dinilai legal.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru (Moratorium) dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 20 Mei 2011. Penundaan izin baru itu ditetapkan selama dua tahun dengan beberapa pengecualian. Pengecualian dari ketentuan inpres ini hanya untuk usaha tanaman padi, gula, dan energi.

Ketua Bidang Advokasi dan Tenaga Kerja Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Haposan Panjaitan mengatakan, Inpres Moratorium ini akan lebih efektif bisa mencapai tujuannya jika diikuti dengan terobosan kebijakan, terutama dalam upaya pemanfaatan hutan terdegradasi.

“Harus ada terobosan kebijakan, termasuk untuk sektor perkebunan, dibanding sekadar dibiarkan terbengkalai (lahan hutan gundul),” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Haposan, potensi sektor perkebunan tidak dapat dianggap sepele. Tanaman kelapa sawit memberikan pendapatan sekitar Rp 4 juta dari setiap kapling plasma. Ini jauh di atas upah minimum provinsi (UMP) serta berhasil membuka akses daerah pedalaman dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada 2010, kelapa sawit menyumbang devisa sebesar 16,3 miliar dolar AS. Apabila digabung dengan karet, maka menjadi 25,7 miliar dolar AS. Ini berarti mendekati ekspor migas sebesar 28 miliar dolar AS.

Rata-rata pertumbuhan absolut permintaan minyak dan lemak dunia adalah 5 juta ton per tahun. Jadi tepat disumbang oleh sawit yang produktivitasnya jauh di atas minyak nabati lainnya. Haposan menjelaskan, Indonesia boleh berbangga hati sebagai salah satu pemasok utama minyak sawit untuk dunia dan menikmati manfaat ekonominya.

“Tentu kita tidak mau posisi strategis ini akan disusul oleh negara-negara tropis di Afrika yang mulai mengembangkan komoditas ini, sementara pengembangannya di dalam negeri tersendat,” ucapnya.

Presiden SBY dalam kesempatan pertemuan dengan pengurus Gapki membuat catatan tentang pentingnya melakukan revisi berbagai perundangan yang terkait dengan penataan ruang. Ini untuk memberikan kesempatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.

Tindak lanjutnya bisa saja berupa realisasi wacana yang mengemuka. Ini untuk mengklasifikasi sawit sebagai tanaman hutan atau membuat aturan mozaik jenis tanaman. Dengan ini akan meningkatkan ikatan karbon di kawasan terdegradasi (carbon sequestration).

Haposan menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 130 juta hektare kawasan hutan dan sekitar 40 juta hektare di antaranya adalah kawasan terdegradasi. Tentu akan jauh lebih bermanfaat apabila kawasan yang didominasi oleh ilalang tersebut ditanami dengan tanaman produktif/perkebunan.

Persoalannya adalah keberadaan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan tata ruang, khususnya yang menyangkut kawasan hutan. (Antara/Andrian)

Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=279790

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s