Menteri LH Keluhkan Kerusakan Hutan

Sumber : Kompas
Oleh Hindra Liu dan I Made Asdhiana
07 Juni 2011

Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan Indonesia dan Iklim Global membeberkan sejumlah bukti dan analisa mengenai Inpres No. 10 tahun 2011. Inpers tersebut berisi tentang tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

Menurut mereka, Inpres tersebut jauh dari niat baik untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa karena pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan melindungi kepentingan pengusaha saja.

“Inpres Penundaan Izin tersebut adalah skenario politik pencitraan yang berbiaya mahal untuk melindungi ’business as usual’ deforestasi di Indonesia. Dimana telah menelan biaya sekitar Rp.35 miliar, 4 kali lebih mahal dari biaya pembuatan rancangan undang-undang inisiatif DPR RI,” kata Kepala Departemen Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Teguh Surya dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (7/6/2011).

Bahkan, kata Teguh, Inpers tersebut tidak menyinggung sama sekali tentang status hak dan ruang kelola masyarakat adat terhadap hutan. Dia mengatakan hal itu merupakan kegagalan pemerintah dalam mengelola hutan untuk kemakmuran rakyat ditandai dengan semakin ekspansifnya eksploitasi sumberdaya hutan yang tersisa untuk kepentingan industri negara maju.

Analisa data spasial yang dilakukan Greenpeace terhadap peta indikatif penundaan izin baru yang menjadi bagian dari Inpres No.10/ 2011 menemukan hanya 45.509.755 ha hutan dan gambut yang tercakup dalam peta tersebut. Angka tersebut jauh dari luas area yang disebutkan pemerintah yaitu sebesar 64 juta ha. Itupun hanya kurang lebih 31 juta ha yang benar masuk dalam rencana moratorium karena sisanya adalah kawasan konservasi yang sudah dilindungi secara hukum.

”Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting bagi publik untuk bisa menilai apakah memang Presiden dan Kemetrian Kehutanan cukup serius menahan laju deforestasi dan menurunkan emisi dari deforestasi serta timbunan konflik yang muncul dari pola penguasaan hutan yang timpang,” imbuh Koordinator Program HuMA Bernadinus Steni

Sementara, Yuyun Indradi, Juru Kampanye Politik Hutan Greenpeace melihat Inpres tersebut bisa dipastikan Indonesia akan tetap menjadi ”Leader” penghancuran hutan dan pengemisi gas rumah kaca global. “Mengabaikan peningkatan produktifitas dan melanggengkan penghancuran hutan bukanlah jalan tepat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon,” katanya.

Oleh karenanya, Koalisi Masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY untuk sesegera mungkin mengupayakan perlindung terhadap seluruh hutan alam yang tersisa dan kawasan bergambut di Indonesia. “Pemerintah juga wajib memberikan kejelasan sikap dengan membuka semua data yang berkaitan dengan moratorium karena tidak ada yang perlu ditutupi mengingat hal tersebut adalah kepentingan bangsa,” tukas Teguh. (*)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/06/07/17490029/Menteri.LH.Keluhkan.Kerusakan.Hutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s