Indonesia Seharusnya Bisa Untung Besar dari REDD

Sumber : Suara Karya Online
14 Juni 2011
Oleh Devita

Indonesia harusnya bisa menarik keuntungan besar dari program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (reducing emission form deforestation and degradation/REDD)-plus yang digagas untuk menggantikan Protokol Kyoto setelah 2012.

Karena itu, perlu diwujudkan agar REDD-plus harus menghargai hak dan peran masyarakat, memberi sumbangan khusus untuk meningkatkan gross domestic product (GDP), serta menjamin kesejahteraan rakyat dalam lingkup rasa nasionalisme.

Demikian rangkuman dari diskusi terbatas yang digelar Forum Wartawan Kehutanan (Forwahut) bertema “Untung-Rugi REDD-Plus Pasca-Protokol Kyoto” di Jakarta, Senin (13/6). Hadir sebagai pembicara Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Sekjen GAPKI Fadhil Hasan, Kepala Lektor Kehutanan IPB Dodik Ridho Nurrochmat, guru besar fisika tanah dan hidrologi IPB Budi I Setiawan, dan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Transtoto Handadhari yang juga menyoroti masih lemahnya sosialisasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah kepada publik soal REDD-plus.

“Publik dan masyarakat awam masih belum tahu apa dan bagaimana REDD-plus bisa memberikan sumbangan riil untuk rakyat terkait upaya perubahan iklim ini. Hendaknya pihak yang berkepentingan hati-hati menerapkan REDD-plus yang nantinya akan diterapkan setelah 2012. Biar kita tahu untung-ruginya seperti apa, apakah bisa menjamin terimplementasinya pembangunan yang berkelanjutan dan REDD-plus tidak boleh men-drive pembangunan nasional,” kata Dodik Ridho Nurrochmat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan mengatakan, REDD-plus yang bisa mengadaptasi kesepakatan Norwegia (LoI) ini menjadi bias dan tidak objektif karena tidak memberikan arahan jelas bagi pengusaha di lapangan.

Padahal, kata dia, bagi praktisi perkebunan (sawit) memberikan peran penting, strategis, dalam perekonomian nasional. “Tak banyak industri yang punya ciri seperti sawit yang ciptakan jutaan lapangan kerja dan jadi agen pembangunan daerah dan regional, berbeda dengan minyak,” ujarnya.
Inpres ini, kata dia, juga bersifat diskriminatif karena memberikan pengecualian kepada beberapa aktivitas ekonomi, yaitu geotermal (panas bumi), minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu, namun menutup kesempatan bagi aktivitas industri lain dalam berekspansi yang boleh jadi juga bersifat vital dan strategis untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Tidak Bermanfaat

Sementara itu, Budi Indra Setiwan menilai, REDD-plus dan kesepakatan Norwegia (LoI) tidak akan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat. Pasalnya, hingga hari ini di lapangan masih terjadi inkonsistensi kebijakan pembangunan kehutanan dan perkebunan. “Kebijakan dua sektor itu belum tetap, selalu berubah, sehingga berimbas pada pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang tak lestari. Kalau lestari, tak akan ada masalah seperti yang terjadi saat ini,” kata Budi Indra.

Seharusnya, kata dia, sejumlah masalah seperti perizinan, kepemilikan lahan, tuntutan kesejahteraan masyarakat, minimnya produktivitas lahan dan tenaga kerja, serta kebakaran lahan dan hutan yang secara berlarut menimbulkan degradasi lahan dan hutan segera dibenahi. “REDD-plus tak akan bisa diadopsi jika semua itu tak bisa dibenahi,” kata Budi.

Wakil Ketua Umum APHI Transtoto Handadhari menambahkan, bagi pengusaha hutan REDD Plus dan Inpres yang mengatur suspensi izin di hutan primer dan gambut itu tidak merugikan pengusaha hutan selama aturan yang dijalankan tidak asal-asalan. Sebab Inpres jamin kepastian berusaha pengusaha hutan yang merupakan napas panjang bagi kegiatan ekonomi nasional.
“Saat ini ada 9 juta hektare HTI yang dikelola 125 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri (IUPHHTI) akan melaksanakan aturan pemerintah jika kebijakannya dijalankan tertib tidak tumpang tindih,” kata Transtoto.

Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto memastikan REDD -plus dengan segala skema dan mekanismenya akan bisa diterima dan diadaptasi sebagai mekanisme yang adil dan pro rakyat pasca-Protokol Kyoto. “Apalagi RI tertib dan konsisten menjalankan upaya perubahan iklim,” katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, laju deforestasi hutan di Tanah Air mencapai 600.000 hektare setiap tahun. Angka tersebut sudah menurun jika dibandingkan dengan 1999-2002, karena saat itu laju deforestasi mencapai 4 juta hektare setiap tahun. (Devita) n. Mereka harus menghentikan hubungan dengan APP sekarang juga dan beralih kepada produsen produsen kertas Indonesia lain yang lebih bertanggung jawab.  (*)

Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=280715

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s