Gallery

Kampanye Negatif Soal Hutan Perlu Direspons

Source : Bisnis Indonesia
29 Juni 2011
Oleh Rudi Ariffianto

Industri pulp dan kertas nasional meminta pemerintah lebih tanggap dalam merespons kampanye negatif yang dilancarkan lembaga swadaya masyarakat terhadap hasil hutan Indonesia yang diduga bermotif persaingan dagang. Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Iindonesia (APKI) M. Mansyur mengatakan selama ini kampanye yang dilakukan oleh LSM global, terutama Greenpeace terhadap Indonesia meletakkan industri pulp dan kertas nasional pada posisi yang selalu salah.

Hal itu, katanya, bisa membuat citra industri hasil hutan, termasuk pulp dan kertas nasional yang tahun ini mengalami pertumbuhan signifikan menjadi negatif.
“Kampanye yang dilakukan Greenpeace selama ini selalu menilai industri pulp dan kertas Indonesia melakukan aktivitas yang salah. Ini penilaian yang tidak fair,” tuturnya usai bertemu dengan Menperin Senin malam.

Mansyur mencontohkan pada awal Juni, Greenpeace melontarkan isu penggunaan serat dari hutan alam pada kertas bahan untuk membungkus boneka Barbie. Greenpeace menuding produsen Barbie, Mattel Inc terlibat dalam pengrusakan hutan di Sumatera dan Kalimantan karena menggunakan kertas yang diproduksi oleh PT Asian Pulp and Paper (APP).

Tudingan itu didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Greenpeace di sejumlah laboratorium di Amerika Serikat, yang menemukan bahan kertas untuk kemasan Barbie berasal dari pohon Akasia.

Juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar dalam keterangannya baru-baru ini mengungkapkan pihaknya menemukan suplai bahan berasal dari Asia Pulp and Paper Group, perusahaan kayu yang memiliki pabrik di Jambi dan Medan.

”Mereka tahu kemasan itu dari APP, tapi mungkin mereka tidak tahu kertas itu hasil perusakan hutan di Indonesia. Industri yang terkait perusakan hutan agar berhenti berbisnis dengan APP,” katanya. Padahal, kata Mansyur, kayu yang menjadi bahan baku dari kertas tersebut ditebang dalam wilayah yang menjadi area hutan tanaman industri (HTI).

“Seharusnya kalau berada dalam HTI, pohon apa pun bisa ditebang dan itu berdasarkan regulasi tidak masalah. Kalau berada di HTI, begitu ditebang akan ditanami pohon lagi.”
Mansyur menilai isu tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengganggu industri yang berpotensi menjadi pesaing berat bagi industri sejenis di negara maju, yaitu Eropa dan Amerika.

Gangguan tersebut, katanya, diciptakan dengan berbagai macam dalih, seperti penggundulan hutan hingga pemanasan global.

“Kami meminta pemerintah membantu dan dalam hal ini, ketika terjadi pertemuan antara APKI dan Kemenperin, Menperin berjanji akan ikut membantu,” katanya.

APKI merupakan asosiasi yang menaungi industri pulp dan kertas nasional yang kini memiliki sekitar 85 pabrik. Kapasitas produksi APKI saat ini mencapai 12,9 juta ton per tahun dengan 7,9 juta ton di antaranya berupa kertas.

“Sekitar 50% pulp diekspor, sedangkan untuk kertas volume ekspornya mencapai 40% dari hasil produksi. Masalahnya, negara-negara di Eropa dan juga Amerika Serikat merupakan pesaing industri Indonesia. Pulp Indonesia kini menduduki peringkat IX terbesar dunia, sedangkan kertas XI terbesar dunia,” tuturnya.

Direktur PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Yan Partawidjaja menambahkan dengan tingkat pertumbuhan industri pulp dan kertas yang masih positif di tengah merosotnya industri hasil hutan secara umum, selayaknya pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan industri tersebut.

Apalagi, tuturnya, pulp dan kertas tergolong industri dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi serta menghasilkan devisa yang cukup besar dari kegiatan ekspor yang dilakukan. “Seharusnya pemerintah tidak perlu lagi ragu menghadapi isu-isu negatif dari LSM yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Pemerintah harus tegas sehingga kita tidak diatur oleh asing,” tuturnya.

Yan juga menyinggung moratorium hutan yang seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan nasional. “Misalnya, kami menilai kita baru mampu pada 2020. Pemerintah harus menentukan. Sayangnya, saat ini Kemenhut, Kemenperin, Kemendag, KLH punya kacamata sendiri-sendiri, seharusnya duduk bersama dan tentukan roadmap ke depan yang jelas.”(mmh)

Link : http://www.bisnis.com/ekonomi/perdagangan/29246-kampanye-negatif-soal-hutan-perlu-direspons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s