Monthly Archives: July 2011

Strategi REDDplus Diluncurkan Agustus 2011

Sumber : Kompas – 29 Juli 2011

Pemerintah berencana meluncurkan Strategi Implementasi dan Kerangka Kerja Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi pengurangan emisi, deforestasi, dan degradasi, serta menjaga konservasi hutan alias REDD+ pada Agustus 2011. Panduan ini menjadi acuan menjalankan mekanisme penurunan emisi karbon di Indonesia.

Hal ini dikemukakakan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, Kamis (28/7), dalam seminar ”Pe r t u m b u h a n Ekonomi Rendah Emisi: Mau Ke m a n a? ” yang digelar Yayasan Perspektif Baru dan Kemitraan Partnership di Jakarta.

Kuntoro pernah menjabat Satgas REDD yang ditunjuk presiden (masa kerja satgas berakhir Juni 2010) dan tugas itu diteruskan UKP4.

Kuntoro mengatakan, penyusunan dokumen itu tidak mudah. Kendalanya, perhitungan mengenai kandungan dan emisi karbon merupakan ilmu baru yang masih banyak diperdebatkan.

Ini bagian mekanisme yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada 25 Mei 2010. Penyusunan strategi nasional itu masuk dalam tahap persiapan REDD+ menyusul instruksi presiden tentang moratorium perizinan baru izin tebang yang terbit pada Mei 2011.

Kuntoro memaparkan, pada tahap pembuatan peta moratorium ada banyak kritik dan evaluasi. Berbagai masukan itu ditunggu pemerintah untuk memvalidasi peta.

”Ini pertama kalinya peta kehutanan ada di situs web . Ini strategi kami agar publik bisa mengakses dan turut memperbaiki keakuratannya. Setiap enam bulan, peta diperbaiki,” ka – ta Kuntoro.

Ia menyatakan, pelibatan masyarakat dalam mendukung REDD+ akan ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi, seperti kamera dan penanda posisi geografis (GPS). Detail penggunaan akses teknologi ini sedang dikerjakan stafnya.

Kuntoro berharap pengawasan hutan semakin ketat dan mengurangi penyalahgunaan wewenang di bidang kehutanan.

Pembicara lain, Bustar Maitar, Kepala Juru Kampanye Hutan Global Forest Network-Greenpeace, mengatakan, upaya pengurangan emisi dan pengereman penggundulan hutan harus dilakukan dengan tanpa atau bantuan Norwegia.

”Anggap saja bantuan Norwegia itu sebagai bonus. Pasalnya, upaya menekan laju degradasi hutan penting bagi Indonesia sendiri,” kata Bustar. (ICH)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/07/29/03490762/strategi.reddplus.diluncurkan.agustus.2011

Ministry Issues 12 Timber Estate Licenses Worth Rp23.95 Trillion

Source : Antara- July 29, 2011
By Priyambodo RH

The Ministry of Forestry in the first semester of 2011 has provided 12 licenses for management of timber estates (HTI) worth Rp23.95 trillion, a senior ministry official said. Forestry Ministry Secretary General Hadi Daryanto said here on Thursday that the Rp23.95 trillion funds were to be used to develop HTI areas
covering 373,308 hectares.

He said that the development of HTI in the forestry sector indicated that investment in the forestry sector continued to increase, despite the Oslo forest moratorium that had come into effect this year. “Moratorium does not affect investment. We will work to achieve the 7 percent economic growth while reducing carbon emission by 26 percent. So there is no need to be worried that moratorium would hamper investment in the forestry sector,” Hadi Daryanto said. The value of HTI investment in the first semester this year increased if compared with that in 2010 where there were only 10 firms with a total HIT investment value of Rp2.63 trillion.

Link : http://www.antaranews.com/en/news/74262/ministry-issues-12-timber-estate-licenses-worth-rp2395-trillion

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru

Sumber : REDD-I
28 Juli 2011

Sehubungan dengan publikasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru, dengan ini disampaikan bahwa peta yang dimaksud dapat diakses di alamat

http://appgis.dephut.go.id/appgis/petamoratorium.html

Masalah Air Bersih untuk Rakyat

Sumber : Suara Karya – 28 Juli 2011

Lebih dari 80 persen masyarakat di Indonesia saat ini tidak memiliki akses untuk air bersih. Seiring terus berkembangnya perkotaan dan pertumbuhan penduduk, masalah ketersediaan air bersih menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Hal ini terungkap pada acara “Forum Nusantara Infrastructure Dialogue Series” (pertemuan untuk mendiskusikan berbagai isu, terobosan, dan inovasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia) di Jakarta, Rabu (27/7). Dialog yang dihadiri para pebisnis, investor, pemerintah, profesional, dan akademisi ini membahas topik “Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dalam Pola Public Private Partnership (PPP).

Managing Director Nusantara Infrastructure Bernardus Djonoputro, yang menjadi salah satu panelis mengatakan, proyek-proyek PPP (kerja sama pemerintah dna swasta) untuk air bersih menjadi tumpuan pemerintah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Apalagi saat ini terdapat lebih dari 100 proyek PPP untuk air bersih dengan total kebutuhan investasi 47 miliar dolar AS.

Proyek PPP di bidang penyediaan air bersih sangat menjanjikan. Namun kesiapan pemerintah untuk bekerja bersama dengan swasta harus segera diwujudkan. Dalam hal ini dukungan dana pemerintah harus dapat membantu swasta mencapai pengembalian dan keuntungan finansial yang sesuai. Juga ada aspek regulasi, kesiapan daerah maupun keberadaan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Menurut dia, masalah pengelolaan proyek PPP dalam pembangunan infrastruktur disebabkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga terkait erja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. PPP sebagai model pembangunan infrastruktur air bersih harus segera tuntas dengan menyusun pola kerja yang mumpuni.

Di tempat terpisah, dalam dikusi panel bertajuk “Update from the Field: MRV on Peat Forest” yang diselenggarakan di Jakarta, kemarin, pakar teknik sipil dan lingkungan IPB Mahmud A Raimadoya mengatakan, pemantauan dengan teknologi radar membuktikan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) di lahan gambut yang sebelumnya terdegradasi mampu memulihkan tutupan hutan. Ini juga sekaligus meningkatkan cadangan karbon. “Pembangunan HTI di lahan gambut mampu mengembalikan fungsi hutan produksi dan memberikan indikasi awal peningkatan stok karbon melalui tutupan lahan,” ujarnya. (Novi)

Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283785

JOB: Consultant for Policy Analysis on Climate Change fund and Institution in DKI Jakarta

Source : mailist – July 27, 2011

Scope of Work

Consultant for Policy Analysis on Climate Change fund and institution in DKI Jakarta

Background
Jakarta was rated the most vulnerable to climate change out 530 Southeast Asian Cities (EEPSEA: 2008). Flooding is the greatest climate hazard to the city because
of inundation from the sea and increasing rainfall. At the moment, understanding implications and capacity to react to climate change is limited to the national and
provincial level of government. There is still lack of initiative to build capacity and understanding with locals. It is important to understand the community’s first
response to flooding in order to understand their resilience.

The Climate Resilient
Cities-Kelurahan Empowerment Initiative (CRC-KEI) is a project designed to establish a model that fosters appropriate balances such as provincial government
capacity and understanding and the kelurahan’s ability to understand the likely impacts of climate change on their population; how the community can take action and
where they can; and lobbying for government intervention where greater assistance is required.

Specific objectives of the project are:
1) Establish understanding and coordination between key actors in initiatives for
developing climate resilience and adaptation between provincial and kelurahan levels of government,
2) Involvement of local communities in three pilot kelurahan in climate resilience, 3)Facilitating local government development of kelurahan planning, monitoring,
budgeting, and managing LRAP recommendations and policy,
4)Final Consultancy Report outlining the activity implementation with a description of outcomes and future steps necessary to increase engagement at the pilot
locations, branch into new locations, and scale up to other JUFMP Kelurahan.

The objectives were met through
two sets of complementary processes. One focuses on the policy level with DKI Jakarta province, the other at target kelurahan of Kapuk Muara, Pademangan
Barat and Pluit in North Jakarta. Both processes were implemented with the overarching goal of linking proactive climate adaptation policy frameworks with
grassroots development of complementary and pragmatic climate resilience plans.

Recently, the project had completed its first phase four months implementation. Among the achievements are establishment of a community –climate working group
comprised of community members and kelurahn officials , who have adequate capacity on climate change and facilitation on participatory planning processes.
Successfully piloted Local Resilience Action Plans (LRAP) in three pilot Kelurahan’s (population of approximately 140,000 people), secured documented
commitment from the Government Technical Agencies to support communities in implementing their LRAP proposals and the three Kelurahan are using the KEI
tools to develop their LRAPs.

During implementation of first phase of the project, there is a challenge where Kelurahan has no budget flexibility to fund such initiative. Kelurahan only have
restricted authorities around public health, cleaning and security and order as stipulated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 147 on Organisasi Tata Kerja
Kelurahan. Besides, other potential source of budget (e.g. PPMK & PNPM) indicates weakness in mechanism of distribution of the fund. Actually The government
of Jakarta has adequate financial resource to fund initiative to respond impacts of climate change. However, there are some obstacles to overcome. At the same
time, apparently there is an opportunity like the Governor of DKI Jakarta’s commitment to create Jakarta as environmental friendly city with particular attention to
mitigate and encourage community adaptation to flood , concept of Lurah as Urban Manager to enable Kelurahan to expand their budget authority,
government’s awareness that there are some policies that have to be adjusted to budget provision for Kelurahan. The process for revision is know enrolled
within the government In second phase of the project,Mercy Corps is working with The World Bank to bring all the obstacles and identify opportunities for
climate funds mainly from government budget in a systematic document as basis to plan future activities for climate budget advocacy.

Essential Function
To provide service to the project in understanding policy and institutional mechanism for climate funds in Kelurahan and Kecamatan level through review of
current climate related policies and institutional mechanism in DKI Jakarta and field data collection with key policy actors.

Scope of Work
The consultant will work intensively with project team members and responsible to provide service to cover following tasks:
1. Get insight on current climate policy and institutional mechanism from field experience of team members who had implemented first phase of the project
2. Develop work plan for 6 weeks working to meet objective of consultancy
3. Identify key informants, seeking for relevant literatures and administering guide questions for field data collection
4. Conduct literature review of current climate related policies and institutional mechanisms in DKI Jakarta for the allocation of climate related funds to Kelurahan
and Kecamatan level
5. Qualitative Field data collection with key policy actor to assess and triangulate on the veracity on the policy researched during the literature review and lead the
researcher into new relevant material
6. Present result of literature review and field data collection to project team members to geed feedback
7. Conduct data clarification and or confirmation to key informants when required
8. Provide final consultancy report on current policy obstacles in getting climate change adaptation funds from higher level of government to Kecamatan and
Kelurahan level, that includes identification of funding streams and likelihood to include local climate change initiatives and description of their operation mechanisms,
including PMPM and PPMK and recommendation on strategy to institutionalize the process of allocation of these funds,

Deliverables
The consultant must meet the specific expectation of the project namely:
1. Work plan covering six week activities of consultancy period reflecting strategy to meet the objective (week 1)
2. List of key informants , relevant literature and guide questions for field data collection (week 2)
3. First draft result of literature review and field data collection (week 5)
4. Final report on current policy obstacles in getting climate change adaptation funds from higher levels of government to Kecamatan and Kelurahan levels, that
includes identification of funding streams and likelihood to include local climate change initiatives and description of their operation mechanisms, including PMPM
and PPMK and recommendation on strategy to institutionalize the process of allocation of these funds (week 6)

Date/Duration
6 weeks starting August 3, 2011

SuccessFactor:
• The consultant should meet all deliverables within the timeline from work plan developed by the consultant and has approved by the supervisor.

Supervisory Responsibility:
N/A

Accountability:
Report to Project Coordinator/Senior Facilitator
Working closely with Field Facilitators

Competency:
1. Indonesian Nationality and hold bachelor degree majoring Law, Political or other relevant Social Study
2. Substantial knowledge of legal system in Indonesia
3. Proven track record in carrying out high quality research in policy analysis particularly on issues of government budget and institution
4. English proficient is preferred

The interested candidates should send a CV, budget quotation including at least one sample of research study to procurement@id.mercycorps.org before 31 July 2011

Masyarakat Bisa Mengawasi Pelaksanaan REDD

Sumber : National Geographic – 28 Juli 2011
Oleh Firman Firdaus

Pemerintah sedang menyiapkan sebuah sistem informasi yang memungkinkan siapa pun bisa mengawasi proses berjalannya proyek-proyek REDD+. Sistem yang mirip media sosial tersebut direncanakan diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang.

Demikian disampaikan Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) dalam acara seminar publik bertema “Pertumbuhan Ekonomi Rendah Emisi: Mau ke Mana?” di Jakarta, Kamis (28/7).

“Nantinya, siapa pun yang punya ponsel berkamera dan berinternet bisa memotret hutan di mana saja terdapat proyek REDD+, mengisikan koordinatnya, lalu mengirimkannya ke kami disertai komentar. Dengan begitu, kami bisa memantau persoalan di lapangan dengan lebih baik,” ujar Kuntoro. Sistem partisipasi terbuka ini juga diyakini sebagai cara terbaik dan efisien dalam menyusun strategi nasional REDD+ dan mitigasi perubahan iklim khususnya dari sektor kehutanan.

Dalam presentasinya, mantan Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias ini memaparkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi. “Target pertumbuhan ekonomi 7 persen dan pengurangan emisi 26 persen bisa dicapai dengan pendekatan ‘business not as usual’, yakni dengan mendesain kebijakan dan implementasi secara cerdas serta memastikan keterlibatan semua pihak,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Head of Forest Campaigner Greenpeace Bustar Maitar menyatakan bahwa apa yang indah di atas kertas bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. “Bersamaan dengan keputusan moratorium (penundaan) ekspansi lahan hutan dan gambut, di lapangan justru masih banyak perusahaan yang membuka lahan di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah moratorium, sehingga banyak sekali tumpang tindih antara kawasan moratorium dengan area konsesi hutan,” paparnya.

Menurut data Greenpeace, dari 45 juta hektare yang termasuk dalam peta moratorium yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, sebenarnya hanya 12 juta hektare, sisanya adalah area yang sudah terbebani konsesi seperti HTI (Hutan Tanaman Industri), HPH (Hak Penggunaan Hutan), perkebunan, dan pertambangan batu bara.

Di sisi lain, menurut Bustar, terlepas dari soal ada-tidaknya dana asing untuk proyek REDD+, perlindungan terhadap hutan tetaplah harus dilakukan dan menjadi semakin mendesak. “Uang itu anggap saja sebagai bonus,” katanya.

REDD (reducing emission from deforestation and forest degradation) adalah upaya global untuk menurunkan emisi dari proses deforestasi dan kerusakan hutan, termasuk kompensasi untuk manfaat tambahan seperti menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya. Salah satu upaya yang dianggap mendesak adalah dengan memberlakukan moratorium (penundaan) pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer yang kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011. Moratorium ini juga merupakan tindak lanjut dari komitmen Norwegia untuk memberikan hibah sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp9 triliun) untuk pengelolaan hutan, yang dituangkan dalam nota kesepahaman (letter of intent) pada 20 Mei 2010.

Ekonomi Rendah Karbon
Kebijakan terakhir pemerintah terkait perubahan iklim adalah berkomitmen untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global dengan secara sukarela menurunkan emisi sebesar 26 persen dari perkiraan emisi skenario business as usual pada 2020, dengan biaya sendiri. Target angka tersebut bisa lebih tinggi (hingga 41 persen) jika Indonesia mendapat bantuan internasional.

(Baca: Menurunkan Emisi Menimbang Potensi).

Menurut Mubariq Ahmad, Konsultan Senior untuk Kebijakan Perubahan Iklim Bank Dunia, yang juga hadir sebagai pembicara dalam seminar, target tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi rendah karbon (ERK). “Ekonomi rendah karbon adalah win-win solution bagi Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” katanya.

Mubariq mengatakan, ERK berangkat dari asumsi awal bahwa peningkatan gas rumah kaca disebabkan oleh meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya, ERK bertujuan untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tapi di sisi lain juga mengurangi dampak perubahan iklim lebih jauh. “ERK bisa dilakukan dengan mengubah arah pertumbuhan saat ini menuju pertumbuhan dengan jejak karbon lebih sedikit. Kedua, dengan dekarbonisasi ekonomi dengan cara mengubah dan mengadopsi teknologi produksi rendah karbon, dan perubahan gaya hidup masyarakat,” papar Mubariq.

Dari sektor industri sawit, yang dianggap sebagai biang deforestasi dan pada akhirnya meningkatkan angka emisi karbon di Indonesia, ekonomi rendah karbon bisa dicapai salah satunya dengan “menghentikan ekspansi perkebunan sawit dan mengoptimalkan produksi kebun sawit yang sudah ada,” kata Jefri Saragih, Kepala Departemen Kampanye dan Edukasi Publik Sawit Watch. Menurutnya, produktivitas industri sawit nasional amat buruk jika dibandingkan dengan ekspansi lahan yang terus menerus dilakukan. Hal lainnya yang bisa dilakukan, menurut Jefri, adalah mengembangkan industri hilir, terutama biofuel, berbahan baku minyak sawit.

Link : http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/1667/masyarakat-bisa-mengawasi-pelaksanaan-redd-

Joint Statement of the Second Indonesia-U.S. Joint Commission Meeting Bali, Indonesia

Source : News Room America – July 25, 2011

Joint Statement of the Second Indonesia-U.S. Joint Commission Meeting Bali, Indonesia

Media Note
Office of the Spokesperson
Washington, DC
July 26, 2011

Following is the text of a joint statement by the United States and Indonesia issued on July 26, 2011, following the second Indonesia-U.S. Joint Commission Meeting in Bali, Indonesia:

BEGIN TEXT:

Indonesian Foreign Minister Dr. R. M. Marty M. Natalegawa and U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton met in Bali on July 24, 2011 to co-chair the second meeting of the U.S.-Indonesia Joint Commission under the bilateral Comprehensive Partnership. Both were accompanied by senior officials from their respective governments.

The Joint Commission is the principal vehicle to implement the Comprehensive Partnership launched by Presidents Yudhoyono and Obama in November 2010 in Indonesia. The first Joint Commission Meeting was held in Washington, D.C. in September 2010.

Foreign Minister Natalegawa and Secretary of State Clinton were delighted to see the steady progress of the Joint Commission, whose members had collaborated with enthusiasm and a constructive spirit reflecting the elevated status of bilateral relations under the Comprehensive Partnership.

Foreign Minister Natalegawa and Secretary Clinton engaged in an extensive dialogue on bilateral, regional, and global issues. They highlighted President Obama’s November 2010 visit to Jakarta and his upcoming trip to Bali in November 2011 and pledged to continue to strengthen the U.S.-Indonesian high-level strategic dialogue on global and regional developments. Given Indonesia’s chairmanship in 2011 of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the entry of the
United States into the East Asian Summit (EAS), and both countries membership in the G-20, Secretary Clinton and Foreign Minister Natalegawa acknowledged the great importance of this enhanced consultation. They also expressed strong support for the intensive efforts to conclude a Millennium Challenge Corporation compact, likely to total $600 million over five years, which is in the final stages of development.

The two ministers noted that the Joint Commission and its Working Groups are, in the spirit of equal partnership, promoting close dialogue and cooperation in overcoming shared challenges.Participants in today’s Joint Commission session welcomed substantial progress over the past year under the three pillars of the Comprehensive Partnership Plan of Action covering political and security cooperation; economic and development cooperation; and cooperation in socio-cultural, educational, science and technology affairs.

The two Ministers reviewed strategies and highlighted policy initiatives and priorities developed by the six Joint Commission Working Groups in the areas of Democracy and Civil Society, Education, Climate and Environment, Trade and Investment, Security, and Energy.

Working Group on Democracy and Civil Society

The co-chairs of the Working Group on Democracy and Civil Society shared with Foreign Minister Natalegawa and Secretary Clinton the results of bilateral initiatives on cooperation with civil society engagement, civic education, and the upcoming bilateral media dialogue. They agreed to cooperate on democracy and human rights initiatives in international fora including the UN Human Rights Council, and on building democracy through bilateral programs. The United States participated in the third Bali Democracy Forum (BDF) as an observer and will take part in the upcoming fourth BDF, while the National Democratic Institute (NDI) supported the BDF implementing agency, the Institute for Peace and Democracy. The co-chairs expressed a desire to focus in the coming year on cooperation
related to open government partnership, human rights, interfaith initiatives, local elections, and participation by women in politics. They will strive to increase youth participation in all of these areas.

Working Group on Education

The co-chairs of the Working Group on Education reported significant progress and new initiatives under the five-year Higher Education Partnership. They described the two countries’ support for increased exchange of students and scholars, including through the expanded binational Fulbright Program and with the Department of State’s community college initiative, as well as the development of new university partnerships through the U.S. Agency for International Development to strengthen educational capacity, especially in the fields of science and technology. They highlighted the growth of the Peace Corps’ English Teaching and Teacher Training program. They also welcomed Indonesian support for 100 Darmasiswa scholarships for Americans and Joint Fulbright-Dikti Scholarships for Master’s and
PhD degree programs in the United States. They noted expanded support for English and Indonesian language learning to further strengthen collaboration and mutual understanding, and continued support for improved basic education services to facilitate more Indonesian students’ ability to continue onto higher education. The Working Group also highlighted the Spring 2011 American-Indonesian Educational Foundation EducationUSA and Access America Education Fairs, in which over 100 U.S. colleges and universities participated, and announced an Indonesia-U.S. Higher Education Summit to be held in Washington, D.C. on October 31, 2011 to further engage the higher education and private sector communities in both countries. In addition, they acknowledged the existing academic recharging, “twinning,” and other post graduate programs funded by the Government of Indonesia.

Working Group on Climate and Environment

The co-chairs of the Working Group on Climate and Environment reported on accomplishments in priority areas, including intensified consultations on global climate change action, tropical forests, environmental management and governance, and biodiversity and ecosystems conservation. Noting Indonesia’s July 12, 2011 land tenure speech as a major step forward for forest-dependent communities and recognizing the importance of an accurate forest mapping system, the Working Group identified key challenges and action plans to pilot Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation- Plus (REDD+) programs; strengthen climate change measurement, reporting and verification systems; advance the establishment of the climate change center, protect biodiversity, including habitats that are
critical to the survival of orangutans and tigers; combat illegal logging; and promote sustainable management of forest and marine ecosystems. The Working Group also recognized an important new agreement between the U.S. Environmental Protection Agency and the Ministry of Environment to expand environmental cooperation and launch the “Breathe Easy, Jakarta” partnership. The two sides also expressed strong support for collaborating in a new Tropical Forest
Conservation Act program expected to total approximately $20 million to manage tropical forests.

Working Group on Trade and Investment

The co-chairs noted preparation for upcoming meetings of the Trade and Investment Council (TIC) and efforts to intensify engagement in the coming year. Bilateral trade figures reached $23.4 billion in 2010 compared to $18.0 billion in 2009. Indonesia reported that the United States has become the third largest source of investment in Indonesia, with investment reaching $930.9 million in 2010. During the first half of 2011, U.S. investment to Indonesia surpassed $936.1 million. Working Group co-chairs outlined recent commercial engagementsuccesses such as the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) investment conference and U.S. agriculture and education trade missions earlier this year. As well, the co-chairs announced that the U.S. Department of Agriculture and Indonesia’s
Ministry of Agriculture are leading a temporary task force, to include participation from government, universities, and the private sector, to explore opportunities for cooperative engagement regarding the development of agriculture research, education, market access, and food security and use of innovative technologies in agriculture. In addition, they recognized growing cooperation on entrepreneurship including a recent U.S. entrepreneurship delegation to Indonesia and Indonesia’shosting of the ASEAN Regional Entrepreneurship Summit. They welcomed the preliminary meeting of the Commercial Dialogue between the two countries held in Washington, D.C. on July 14, 2011 as an initiative to strengthen the existing Working Group on Trade and Investment under the Joint Commission. These initiatives
will create a foundation for further increases in our bilateral trade.

Working Group on Security

The co-chairs of the Working Group on Security reported on the improving military-to-military relationship, including a number of cooperative activities on maritime
security, transnational crime, counterterrorism, humanitarian assistance/disaster relief, peacekeeping, and defense reform/ professionalization. The Working Group
noted U.S. support for the continued modernization of the Indonesian military forces and for Indonesia’s construction of a Peacekeeping Training Center. The
Working Group noted the U.S. and Indonesian co-chairmanship of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM+) Counter Terrorism Experts Working
Group.

Working Group on Energy

The co-chairs of the Working Group on Energy reported on the cooperative activities undertaken since the Energy Policy Dialogue (EPD) in June 2010, including the U.S.-Indonesia Energy Investment Roundtable in May 2011 in Jakarta. The highly successful event identified the key policy issues for improving the investment
climate in Indonesia’s energy sector and attracting the substantial investment needed for Indonesia to meet its own ambitious production targets for both fossil fuels
and renewable energy. The Working Group has already begun cooperating to implement key recommendations from the event, including the July 10-20 Geothermal
Power Reverse Trade Mission that the U.S. Trade and Development Agency organized for thirteen Indonesian delegates from the national and provincial
government as well as the corporate sector. Additionally, the Working Group is in the preliminary stages of planning a second U.S.-Indonesia Energy Investment
Roundtable focused on conventional and unconventional gas to be held this fall. Furthermore, Indonesia and the United States have decided to cooperate on Indonesian efforts to slow the growth of emissions from its energy sector through strategies outlined in Indonesia’s climate change sector roadmap, in particular through cooperation on a $16.2 million Indonesia Clean Energy Development Project that will install 120 MW of clean energy and increase access for 1.2 million
Indonesians to clean energy.

Secretary Clinton and Foreign Minister Natalegawa reaffirmed the importance of the Joint Commission in strengthening the bilateral relationship and offering a strategic vision for enhanced future cooperation. They noted that in addition to regular Joint Commission plenary sessions, the United States and Indonesia are boosting overall senior level dialogue, building relationships between our peoples, and developing institutional relations, not only between governments, but also among civil society, business, and academia. They also underscored cooperation in health, which has made significant progress over the last year, with steps taken to work closely on a variety of health and infectious disease issues. They also highlighted important bilateral science and technology cooperation initiatives.

The two sides plan to hold the next meeting of the Joint Commission in the United States in 2012.
PRN: 2011/1239

Link :