Presiden Diminta Kaji Ulang Izin Pembukaan Hutan

Sumber : Suara Merdeka – 14 Juli 2011
Oleh Andika Primasiwi

Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengkaji ulang izin pembukaan hutan dan menyempurnakan tata kelola hutan untuk memperkuat pelaksanaan Moratorium dua-tahun konversi hutan yang sudah dicanangkan pada Mei 2011.

Pemerintah mengklaim dari peta moratorium yang baru dikeluarkan bisa melindungi 72 juta hektar hutan. Sementara analisa Greenpeace menunjukkan dengan  jelas bahwa masih terdapat 1,7 juta hektar dari angka tersebut yang tumpang tindih dengan kawasan konsesi yang ada dan terancam akan dihancurkan.

Jika hal ini terjadi, maka emisi gas rumahkaca Indonesia  akan semakin meningkat dan area hutan alam yang luas, yang sangat  penting bagi kehidupan masyakarat yang bergantung pada hutan dan habitat bagi berbagai satwa langka seperti orang-utan dan harimau Sumatera,  akan hilang untuk selamanya.

“Pemerintah harus segera mengkaji ulang izin konsesi sebagai langkah awal dalam penegakan hukum di sektor kehutanan yang sampai sekarang dijadikan ajang korupsi,” kata Yuyun Indradi Jurukampanye Politik Hutan Greenpeace, dalam rilis yang diterima CyberNews, Kamis (14/7).

Dikatakan, analisa yang dilakukan Greenpeace menemukan sejumlah perusahaan masih terus menghancurkan hutan dalam wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah moratorium. Menurutnya, moratorium yang ada saat ini sangat lah lemah dan dapat menghambat Presiden SBY untuk mencapai target pengurangan emisi karbon antara 26 persen hingga 41 persen sampai tahun 2020.

“Dua tahun mendatang ini sebaiknya digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum, dengan cara melakukan kaji ulang izin-izin yang sudah ada dan dengan tegas melakukan penegakan hukum serta menghormati hak-hak masyarakat lokal dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik tenurial,” paparnya.

Kontradiksi

Kondisi saat ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara moratorium dan kebijakan pemerintah dalam produksi industri pulp dan kertas. Dari 10 juta hektar kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya 43 persen yang sudah ditanami, yang berarti sebagian besar suplai kayu industri ini berasal dari hutan alam.

“Industri kehutanan yang tidak efisien dan tidak produktif juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan moratorium. Seharusnya pemerintah mendorong peningkatan produksi dari konsesi yang ada, dan bukannya memberikan fleksibilitas bagi industri untuk terus menghancurkan hutan alam, serta sumber penghidupan masyarakat dan keragaman hayati,” kata Muhammad Teguh Surya,Kepala Divisi Keadilan Iklim WALHI.

Tak hanya itu, WALHI juga mendesak Presiden SBY untuk segera mengatasi upaya gagal pemerintah dalam mengurangi emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF).

“Ketakutan pemerintah bahwa moratorium akan menjatuhkan perekonomian juga tidaklah beralasan, karena sektor kehutanan dan perkebunan hanya menyumbang 1 persen dari GDP” lanjut Giorgio Budiarto, Manajer Program Hutan dan Perubahan Iklim ICEL.

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera membuat kebijakan tegas yang memperkuat, mewujudkan dan mendorong moratorium di masa 21 bulan mendatang, sebagai langkah awal untuk melindungi dan memperbaiki hutan Indonesia.

Link : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/14/90918/Presiden-Diminta-Kaji-Ulang-Izin-Pembukaan-Hutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s