REDD, Berkah Apa Bencana Bagi Masyarakat Local !

Sumber : Milis Lingkungan – 15 Juli 2011
Sumber berita: Lembar Informasi PETAK DANUM, Edisi Juli 2011.

Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas untuk pertama kalinya dipercaya sebagai pilihan tempat dilakukannya project uji coba perubahan iklim dimana Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia bekerjasama dalam Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) untuk berkontribusi dan mendukung usaha dan perjanjian internasional UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) yang terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation Forest) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mantangai dan timpah dengan 14 desa/dusun. Salah satu dari program kerjasama IAFCP ini adalah pengembangan  proyek demonstrasi REDD yang diberi nama Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) dan berlokasi di kawasan Eks Proyek Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, direncanakan seluas 120.000 hektar yang terdapat 14 Desa/Dusun, di 2 Kecamatan yaitu: Timpah dan Mantangai.

Proyek REDD yang dijalankan KFCP adalah proyek Pelestarian Alam atau Konservasi untuk menyerap emisi (polusi udara) dari Negara Asutralia nun jauh disana. Dalam ketentuan per undang-undangan kawasan konservasi biasanya akan menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, dan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Lalu Bagaimana Nasib Masyarakat Adat yang terkena proyek REDD ini ? Apakah masih dapat mengambil hasil hutan? Masih dapatkan berkebun dan mengambil hasil kebun bila kebunya masuk kedalam areal REDD ? atau masihkan dapat mengambil ikan di sungai, danau-danau ?
Status Hukum Kawasan REDD
Pengelolaan hutan untuk kawasan konservasi di Indonesia, sudah di pastikan menggunakan UU 41/1999 dan UU KSDA no 5/1990. Dalam UU 41/1999, Bab V Pengelolaan Hutan,tata caranya diatur  pada  bagian satu, bagian dua dan bagian tiga: Perijinan usaha kehutanan – Pada pasal 25,26,27 dan 28 Bagian kelima: Perlindungan dan konservasi alam  Pasal : 46,47,48,49,50 dan 51. Di jelaskan dalam pasal 24: Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.dan Pasal 25: Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, areal REDD ini sebenarnya akan di kelola oleh sebuah lembaga yang berkedudukan di Indonesia dan secara tidak langsung dimiliki oleh lembaga atau perusahaan atau perorangan atau kelompok yang ada di Asutralia. Jenis Penggunaan Kawasan Hutan : Areal REDD+ luas 120.000 hektar, wilayah yang terkena Di 14 Desa/ Dusun Kecamatan Mantangai Kecamatan Timpah. Rujukan hukum menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumerdaya Alam (KSDA), Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Memahami Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi:
Dalam penetapan areal REDD dan BOS Mawas di wilayah Mantangai dan Timpah, menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam (UU 5/1990 KSDA). Kawasan REDD bisa menggunakan istilah Hutan Lindung, Hutan Konservasi atau nama lain yang intinya tidak terlepas dari konsep pelestarian alam. Dalam pasal 30 (UU5/90) disebutkan Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan hutan untuk kepentingan Konservasi dalam UU No 5/1990, pada Bab VI Kawasan Pelestarian Alam, dimana diatur dalam Pasal 29 yang menyebutkan:  (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari :  a. taman nasional; b. taman hutan raya; c. taman wisata alam.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara garis besar membagi tindak pidana kehutanan menjadi dua bidang:
A. Tindak Pidana Bidang Kehutanan yaitu TIPIHUT yang diatur dalam  UU NO. 41 TH 1999 Perbuatan yang dilarang:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1))
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (Pasal 50 ayat (2))
3. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (Pasal 50 ayat (3) huruf a)
4. Merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf b);
5. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: a.500  (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (Pasal 50 ayat (3) huruf c)
6. Membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d);
7. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e);
8. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, ataumemiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) huruf f); melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri (Pasal 50 ayat (3) huruf g);
9. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h);
10. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf i);
11. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j).
12. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k);
13. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf l); dan
14. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (Pasal 50 ayat (3) huruf m)

Sanksi Pidana

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (1))
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (2))
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3))
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4))
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5))
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6))
7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (7))
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (8))
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (9))
10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (10))
11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (11))
12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (12))
13.  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (Pasal 78 ayat (13))
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (Pasal 78 ayat (14))

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. (Pasal 78 ayat (15))

B. Tindak Pidana Bidang KSDAHE yaitu TIPIHUT yang diatur dalam UU NO. 5 TH 1990
Perbuatan yang dilarang:

* Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1))
* mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a);
* mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 ayat (1) huruf b)
* menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a)
* menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b)
* mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c);
* memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf d);
* mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf e).
* Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.) (Pasal 33 ayat (1))
* Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. (Pasal 33 ayat (3))

Sanksi Pidana

* Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1))
* Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2))
* Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3))
* Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4))

Informasi Fakta-Fakta Kasus:

1. Kasus Dusun Tuanan Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, Kab. Kapuas: 3 orang penduduk mengambil ikan di sungai setempat yang di klaim masuk ke dalam areal MAWAS. 3 orang penduduk dip roses oleh Polisi atas laporan pihak MAWAS. Artinya 3 orang penduduk ini di kenakan denda/sanksi mengambil ikan di wilayanya sendiri.
2. Taman Nasional Komodo di pulau Komodo; seorang nelayan di tangkap karena mencari ikan di wilayah perairan Taman Nasional Komodo, perahunya di BOM dan 3 orang nelayan di penjara selama 2 tahun (kasus tahun 2004).
3. Taman Nasional Lorelindu di Sulawesi tengah; Kasus tahun 2003, 20 orang petani di tangkap di di jebloskan di penjara selama 16 bulan, karena di tuduh merambah kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Padahal dulu sebelum Taman Nasional hadir, tanah-tanah yang mereka garap sekarang ini adalah Tanah Adat suku Kantu Sulawesi tengah.
4. Taman Nasional Kerinci seblat di Sumatera Selatan, Jambi. Kasus 2009, saat ini ada 15.000 jiwa petani terancam di usir atau di keluarkan dari kebun-kebunnya, karena di tuduh merambah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Padahal dulu sebelum Taman Nasional Hadir – tanah-tanah itu milik hak adat masyarakat.
5. Areal REDD dan Restorasi di Jambi; kasus 2008-2009, sebanyak 15.000 petani terancam di usir dari tanahnya karena areal wilayah tersebut masuk kedalam proyek REDD dan Restorasi sebuah perusahaan swasta atas bantuan kerjasama dengan Pangeran Carles di Inggris – di Jambi. Ada sekitar 14 rumah penduduk di bakar dan kebun-kebun kopi di tebangi oleh aparat kepolisian dan jaga wana.
6. Ada banyak kasus-kasus serupa yang mengancam masyarakat adat atas kehadiran proyek konservasi di Indonesia. Sebelum proyek hadir, kawasan hutan berada di wilayah adat masyarakat, setelah proyek hadir kawasan berada di wilayah konservasi. Sehingga banyak masyarakat adat yang akan berurusan dengan hokum atau pidana dalam mengelola sumberdaya alam di wilayahnya sendiri

Contoh kasus lainnya adalah Taman Nasional Sebangau, seluas + 568.700 hektar terdapat di wilayah Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya dan Pulang Pisau. Masyarakat di wilayah Kecamatan Sebangau beberapa Desa misalnya: Desa Bereng Bengkel, Danau Tundai, Sebaru, Kameloh Baru – setelah di tetapkannya menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau, masyarakat tidak bisa lagi mencari ikan di sungai – danau, mengambil hasil hutan baik kayu dan non kayu. Sebelum wilayah adat masyarakat di klaim ke dalam TN Sebangau, masyarakat adat setempat masih dapat melakukan aktivitas untuk hidup. Sekarang berhadapan dengan petugas dan hukum. Hal serupa uga di hadapi oleh warga 8 desa di Kecamatan Mandawai, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s