Masalah Air Bersih untuk Rakyat

Sumber : Suara Karya – 28 Juli 2011

Lebih dari 80 persen masyarakat di Indonesia saat ini tidak memiliki akses untuk air bersih. Seiring terus berkembangnya perkotaan dan pertumbuhan penduduk, masalah ketersediaan air bersih menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Hal ini terungkap pada acara “Forum Nusantara Infrastructure Dialogue Series” (pertemuan untuk mendiskusikan berbagai isu, terobosan, dan inovasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia) di Jakarta, Rabu (27/7). Dialog yang dihadiri para pebisnis, investor, pemerintah, profesional, dan akademisi ini membahas topik “Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dalam Pola Public Private Partnership (PPP).

Managing Director Nusantara Infrastructure Bernardus Djonoputro, yang menjadi salah satu panelis mengatakan, proyek-proyek PPP (kerja sama pemerintah dna swasta) untuk air bersih menjadi tumpuan pemerintah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Apalagi saat ini terdapat lebih dari 100 proyek PPP untuk air bersih dengan total kebutuhan investasi 47 miliar dolar AS.

Proyek PPP di bidang penyediaan air bersih sangat menjanjikan. Namun kesiapan pemerintah untuk bekerja bersama dengan swasta harus segera diwujudkan. Dalam hal ini dukungan dana pemerintah harus dapat membantu swasta mencapai pengembalian dan keuntungan finansial yang sesuai. Juga ada aspek regulasi, kesiapan daerah maupun keberadaan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Menurut dia, masalah pengelolaan proyek PPP dalam pembangunan infrastruktur disebabkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga terkait erja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. PPP sebagai model pembangunan infrastruktur air bersih harus segera tuntas dengan menyusun pola kerja yang mumpuni.

Di tempat terpisah, dalam dikusi panel bertajuk “Update from the Field: MRV on Peat Forest” yang diselenggarakan di Jakarta, kemarin, pakar teknik sipil dan lingkungan IPB Mahmud A Raimadoya mengatakan, pemantauan dengan teknologi radar membuktikan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) di lahan gambut yang sebelumnya terdegradasi mampu memulihkan tutupan hutan. Ini juga sekaligus meningkatkan cadangan karbon. “Pembangunan HTI di lahan gambut mampu mengembalikan fungsi hutan produksi dan memberikan indikasi awal peningkatan stok karbon melalui tutupan lahan,” ujarnya. (Novi)

Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283785

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s