Daily Archives: August 9, 2011

Bupati Sintang Larang Eksploitasi Hutan Sembarangan

Sumber : Tribun Kaltim
09 Agustus 2011

Bupati Sintang Milton Crosby berharap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Sintang harus dikelola dengan baik tanpa melakukan pengerusakan.

“Kita harus tetap memperhatikan anak cucu dimasa mendatang. Sebab dampak eksploitasi sudah kita rasakan, dimana iklim yang ekstrim. Cuaca yang tak menentu, ini adalah dampak dari pengerusakan alam yang dilakukan masyarakat,” kata bupati saat memberi sambutan Workshop redd (reducing emiasion from defores and, forest degradation, di wilayah herart of borneo (Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) Selasa (9/8/2011) di hotel Kartika Puri.

Katanya, 85 persen bencana alam yang terjadi di dunia, merupakan dampak dari rusaknya lingkungan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak agar yang di inginkan bersama bisa terwujud.

“Saya mempunyai impian mudah-mudahan hutan rakyat bisa dikompensasi, sehingga masyarakat bisa termotifasi untuk memelihara hutan rakyat dengan baik,” katanya. (*)

Link : http://id.berita.yahoo.com/bupati-sintang-larang-eksploitasi-hutan-sembarangan-031028465.html

Low Emission Economic Growth

Source : Kemitraan, August 09, 2011

“Indonesia has a commitment to reach balance between economic growth and reducing emissions. Commitment towards economic growth is 7% and reducing emissions is 26% or so-called 7/26 cannot be positioned as contradicting to each other. “Convergence point between economic growth 7% and reducing emissions 26% is business NOT as usual approach”. This was stated by Kuntoro Mangkusubroto, Head of the Presidential Working Unit for Development Supervision and Control (UKP4) in the seminar on “Low Emission Economic Growth: Where is It Going?”.

Present in the seminar were Dr. Mubariq Ahmad, Lecturer of Faculty of Economics University of Indonesia, Bustar Maitar, of Greenpeace Campaigner for Southeast Asia, Rezal Kusumaatmadja of Partner Starling Resources, Jeffry G. Saragih of Sawit Watch, and Wimar Witoelar as the moderator.

According to Mubariq Ahmad, this target gives opportunity for Indonesia to develop low carbon economy (ERK). “Low carbon economy is a win-win solution for Indonesia which is susceptible towards climate change,” he stated.

In his opening remark, Wicaksono Sarosa, Kemitraan Executive Director stated “Economic growth which is carbon cost effective is a commitment of the government and all parties to conduct development which is not BAU (business as usual) through good governance”.

This seminar is important to bring together different people with different perspectives on REDD+. “Hopefully this seminar is one step to unite all concerns, to make REDD+ a success and improve Indonesian’s image internationally,” said Wimar.

Link : http://www.kemitraan.or.id/main/news_detail/48/73/796

Dilarang Menanam Sembarang Pohon

Sumber : Kompas – 09 Agustus 2011
Oleh Ichwan Susanto dan Marcus Suprihadi

Meski bertujuan baik, yaitu menghijaukan kawasan demi menambah paru-paru dunia, penanaman pohon di kawasan taman nasional dilarang. Penanaman hanya diperbolehkan untuk jenis tanaman yang sesuai atau endemik wilayah itu.

Menteri Kehutanan Zulfikli Hasan, Selasa (9/8/2011), di Jakarta, mengatakan, penanaman pohon yang sembarangan di kawasan konservasi, termasuk taman nasional, bisa berimplikasi pada pelanggaran hukum. “Jadi saya ‘bertengkar’ dengan Pak Darori (Dirjen Perlindungan Hutan dan Kawasan Alam) karena tidak boleh menanam di taman nasional. Melanggar undang-undang,” katanya saat membuka Diskusi Panel Menyongsong Peningkatan Gerakan Indonesia Menanam Pohon di Ruang Sonokeling, Kementerian Kehutanan.

Zulkifli memiliki ide agar penanaman pohon tampak nyata dan bisa dilihat semua orang. Karena itu, ia ingin penanaman difokuskan pada daerah konservasi yang terdegradasi.

Dicontohkan, penanaman 100 ribu pohon di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Barat atau TN Way Kambas Lampung. Pasalnya, saat ini penanaman dilakukan sedikit-sedikit secara terpisah-pisah di seluruh daerah. “Kalau sedikit-sedikit dan menyebar daerahnya, tidak kelihatan. Padahal saya inginnya penanaman itu kelihatan dampak dan hasilnya secara jelas,” ucap Zulkifli.

Karena itu, ia berharap diskusi yang diikuti lintas sektor itu bisa memberikan solusi untuk memungkinkan penanaman di kawasan taman nasional. “Tolonglah kami, Kementerian Kehutanan, supaya penanaman pohon tidak hanya gerakan simbolik atau pencitraan, tapi benar-benar kita ingin perbaiki hutan kita,” tutur politisi dari partai PAN itu.

Zulkifli menegaskan, penanaman pohon telah berlangsung sejak lama. Karena itu, gerakan ini dilakukan bukan karena desakan asing atau perjanjian letter of intent dengan Norwegia dalam pengurangan emisi. Budaya Menhut Zulkifli pun memuji perilaku dan budaya masyarakat di Jawa yang rajin menanam pohon.

Ia mencontohkan di daerah Pacitan yang berupa batu-batu kapur mampu dihijaukan dengan pohon jati. Pasir besi hitam di Kebumen, bisa ditanami Cemara Laut. “Di Malang, di perhutani, pohon mahoninya gede-gede. Di bawah pohon ada tanaman kopi, bernuah lagi,” ucapnya.

Ia berharap budaya ini juga ditularkan kepada masyarakat di luar jawa. Jika ini berhasil, ia yakin dalam waktu 15 tahun hutan-hutan terdegradasi Indonesia telah berubah menjadi lebat.

Link : http://sains.kompas.com/read/2011/08/09/11121433/Dilarang.Menanam.Sembarang.Pohon

Milton Ajak Rakyatnya Jaga SDA

Sumber : Tribun Pontianak – 09 Augustus 2011
Oleh Ali Anshori dan Marlen Sitinjak

Bupati Sintang Milton Crosby berharap, agar Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Sintang harus dikelola dengan baik tanpa melakukan pengerusakan.

“Kita harus tetap memperhatikan anak cucu di masa mendatang. Sebab dampak eksploitasi sudah kita rasakan, dimana iklim yang ekstrim. Cuaca yang tak menentu, ini adalah dampak dari pengerusakan alam yang dilakukan masyarakat,” kata bupati saat memberi sambutan Workshop redd (reducing emiasion from defores and, forest degradation, di wilayah herart of borneo ( Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) Selasa (09/08/2011) di hotel Kartika Puri.

Dia mengatakan, 85 persen bencana alam yang terjadi di dunia, merupakan dampak dari rusaknya lingkungan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak agar yang di inginkan bersama bisa terwujud.

“Saya mempunyai impian mudah-mudahan hutan rakyat bisa dikompensasi, sehingga masyarakat bisa termotifasi untuk memelihara hutan rakyat dengan baik,” katanya.

Link : http://pontianak.tribunnews.com/2011/08/09/milton-ajak-rakyatnya-jaga-sda

Potensi Perdagangan Karbon di Indonesia Besar

Sumber : Bisnis Indonesia – 09 Augustus 2011
Oleh Gloria Natalia

Peluang perdagangan karbon di Indonesia besar dengan perhitungan potensi karbon yang terserap di hutan Indonesia capai 25,773 miliar ton.

Potensi itu belum termasuk karbon yang terdapat di hlahan hutan gambut dan lahan kering. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mencatat Indonesia diperkirakan mampu menyerap 5,5 giga ton CO2.

Karea itu, Indonesia menduduki urutan kelima di dunia yang berpotensi melakukan 10% suplai carbon credit dunia. Dengan luas hutan lindung sekitar 36,5 juta hektar, nilai penyerapan karbon Indonesia berkisar US$105 miliar hingga US$114 miliar.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan perdagangan karbon merupakan satu peluang ekonomi selain eksploitasi pohon. “Salah satu cara menyelamatkan bumi yakni perdagangan karbon. Bisa jadi guide bagi kita yang ingin berdagang karbon,” katanya hari ini.

Menurut Zulkifli, saat ini Kemenhut tengah menyusun sertifikat perdagangan emisi hutan Indonesia. Pengaturan pasar sertifikat karbon ini dapat dilakukan wajib, bisa juga dengan cara pasar karbon sukarela (PKS).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan PKS ini sedang dibangun. “Potensi kita untuk dagang karbon besar. Potensi pasar besar ke Jepang dan Korea,” kata Hadi pada awal Agustus.

Menurutnya, sebuah perusahaan asal Belanda minat berinvestasi karbon di hutan nagari di Kalimantan Barat. Nilai investasinya tidak disebutkan Hadi. “Yang pasti nilainya kecil. Selain dia, belum lagi ada yang berminat,” ucapnya.

APHI menyebut menurut data internasional penyumbang emisi gas rumah kaca adalah 80% dari fosil dan 20% dari Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)/ deforestation.

APHI juga menyatakan sesuai data untuk Asia Tenggara, penyebab utama dari sumber deforestasi adalah pertanian dan peternakan. Rinciannya, dalam bentuk intensive agriculture menyumbang 44%, subsistence agriculture 44%, peternakan 6%, dan pembalakan kayu (logging) 6%. (bsi)

Link : http://www.bisnis.com/industri/agroindustri/34794-potensi-perdagangan-karbon-di-indonesia-besar

Job : USAID Indonesia Forestry and Climate Support Project

Source : Mailist – August 09, 2011

The USAID Indonesia Forestry and Climate Support Project (USAID IFACS) is an integrated climate change, sustainable forest management, and low carbon emissions development program implemented collaboratively by the Government of Indonesia and USAID/Indonesia, building on 20 years of joint forest management effort between the Indonesian and US governments. The project was initiated in November 2010 and will be implemented over a four year period. USAID IFACS seeks to reduce the threats of deforestation and climate change, and help the Government of Indonesia (GOI) conserve the country’s tropical forests, wildlife, and ecosystem processes (including carbon sequestration). The purpose of the grants program is to support USAID IFACS implementation by providing conservation incentives, increasing local participation, and improving collaboration in the achievement of project results.

Tetra Tech ARD, pursuant to the authority contained in the Foreign Assistance Act of 1961 and USAID Contract #AID-497-TO11-00002, is implementing the USAID IFACS Grants Program. Awards will be administered in accordance with provisions contained in ADS, Section 302.5.6, “Grants Under Contracts,” ADS Chapter 303, “Grants and Cooperative Agreements to Non-Governmental Organizations,” and/or within the terms of the USAID Standard Provisions applicable to Non-U.S. Non-Governmental Recipients. USAID IFACS will award standard, simplified, and fixed-obligation grants to successful applicants.

The USAID IFACS Grants Program targets non-governmental organizations (NGOs), universities, small and medium scale enterprises, and other civil society organizations operating in the following districts:

• Aceh Selatan
• Aceh Tenggara (with Gayu Lues)
• Katingan (with Pulang Pisau)
• Ketapang (with Melawai and Kayong Utara)
• Sarmi
• Mamberamo
• Mimika
• Asmat

USAID IFACS highly encourages applications from indigenous and Indonesian organizations. Grants up to IDR 850,000,000 may be awarded for projects ending by 1 August 2014. USAID IFACS anticipates issuing grants between one to three years. Projects should address one or more of the following areas:

• Land and forest resource governance including spatial planning: Improving governance of land and forest resources through strengthened natural resource governance capacity, spatial planning implementation, increased multi-stakeholder coordination, and improved implementation of forest management, climate change, and environmental law enforcement mandates.
• Improved management and conservation of forest resources in a changing climate: Reducing and/or mitigating threats that directly and indirectly degrade Indonesian forests, including climate change, and assisting communities to adapt and respond to such change in their management and use of vulnerable forest resources.
• Private sector, local enterprise, and market linkages: Helping local communities increase incomes at the community level through sustainable economic alternatives such as value-added processing.

Illustrative activities include local reforestation initiatives, value-added processing for agricultural and non-timber forest products, agricultural inputs to increase seed quality/tolerance to climate extremes/diversity, small scale sustainable SME products and services, implementation of small scale renewable energy, and other activities that directly support achievement of desired project results. USAID IFACS encourages applicants to reach out to a broad range of community and regional actors and propose creative and innovative approaches and methodology.
Large established organizations will be required to provide between 10 to 25 percent cost share contribution. USAID IFACS will make considerations for the cost share amount for small, less established, and indigenous organizations. Cost sharing includes beneficiary contribution, in cash and in kind, which would be required to implement the program. Cost sharing contributions may include volunteer services provided by professional and technical personnel, and unrecovered indirect costs.

Interested organizations should submit a concept paper not to exceed five pages (excluding the budget). Concept papers must include the information in the concept paper form below:

CONCEPT PAPER FORM

1. Cover Page/Introduction:
a. Name and address of organization;
b. Type of organization (e.g., non-profit, commercial, university, etc.);
c. Contact point (phone and e-mail);
d. Names of other organizations (federal and non-federal as well as any other USAID offices) to whom your organization will/has submitted the application and/or are funding the proposed activity; and
e. Signature of authorized representative of the applicant, authorized to obligate contractually the applicant.

2. Technical Information:
a. Concise title and objective of proposed activity;
b. Discussion of the problem, objectives, method of approach, amount of effort to be employed (staff who will work on this project), anticipated results, and how the work will help accomplish USAID IFACS’s mission;
c. A general description of who will benefit from the proposed activity;
d. Sustainability plan
e. Monitoring and evaluation plan
f. Type of support requested (e.g., funds, facilities, equipment, materials, and/or personnel resources); and
g. Gender considerations.

3. Organizational Capacity:
a. Past performance on similar projects;
b. Relevance of staff skills to the proposed program;
c. Ability to cost share (beneficiary contribution, in cash and in kind);
d. Experience in geographic region;
e. Soundness of accounting and procurement practices; and
f. Capacity to adhere to USAID financial guidelines.

4. Supporting Information:
a. Proposed duration of activity;
b. Certificate of Legal Status; and
c. Certification that the concept paper is current, complete, and represents the Grantee’s honest assessment of what is required to achieve project objectives.

5. Budget:
a. Please attach a budget of the total amount of grant funding and cost sharing contribution (beneficiary contribution, in cash and in kind).

USAID IFACS will conduct two initial rounds of grant reviews during the twelve months covered by this APS. To be considered for the first round of review, all concept papers must be submitted by 1 September 2011. The second round cutoff date will be 1 January 2012. All subsequent grant reviews will be held depending on the availability of funds and the quality of concept papers received. The closing date for this APS is 31 July 2012.

Applicants whose concept papers are accepted may be invited to attend a full application development workshop at a date to be announced.

Full applications will be due two weeks after the completion of the application development workshop.

An invitation to the application development workshop does not indicate a grant award. Awards will be made only after submission and evaluation of a full application reviewed by USAID IFACS Review and Evaluation Committee, according to the following criteria:
1. Strategic fit with USAID IFACS (40 points)
– Contribution toward USAID IFACS required tasks and activities (per contract)
– Sustainability of project results
– Geographically strategic
– Anticipated benefits to the beneficiaries
2. Technical approach (30 points)
– Clearly defined problem statement
– Clearly outlined goals
– Innovative technical approach
– Potential obstacles identified and solutions provided
3. Organizational capabilities (20 points)
– Past performance on similar projects
– Relevance of staff skills to the proposed program
– Experience in geographic region
– Soundness of accounting and procurement practices
– Capacity to adhere to USAID financial guidelines
4. Gender considerations (10 points)
– Focus on women’s issues
– Impact on women’s participation
5. Cost effectiveness (not scored)
(Maximum 100 Points)

All applicants must receive a minimum score of 70 points to be considered for funding. USAID IFACS reserves the right to conduct discussions and negotiations with applicants on technical and financial content prior to final selection. Tetra Tech ARD reserves the right to fund any or none of the applications submitted.
.

Concept papers should be submitted by e-mail to APS1@ifacs.or.id or by mail to USAID IFACS at:

Luciana Barliantari
USAID IFACS
Wisma GKBI 12th Floor, Suite 1210
Jl. Jendral Suridman No. 28
Jakarta Pusat 10210

Please include the name and telephone number of the person in your organization who will be the contact person for the concept paper. Concept papers will be reviewed as they are received and awards made based on review period described above.

Further details on how to apply for funding are available through either of the USAID IFACS offices at addresses above. Tetra Tech ARD reserves the right to fund any or none of the applications submitted.

Please contact the USAID IFACS Jakarta Office by telephone at (62-21) 574 0565 for full information and a version of the above in Bahasa Indonesia.

Informasi lengkap dan APS versi Bahasa Indonesia dapat diperoleh dengan menghubungi kantor USAID IFACS Jakarta di nomor Telephone (62-21) 5740565