Industri Tagih Juklak Inpres Moratorium

Sumber : Suara Karya Online- 12 Agustus 2011

Kalangan pelaku industri sawit mengharapkan pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksana (juklak) dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Ini bertujuan agar pemanfaatan hutan telantar atau lahan kritis untuk perkebunan kelapa sawit beserta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan bisa berjalan seimbang. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyebutkan, payung hukum diperlukan guna menghindari kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi dari aturan yang ada, khususnya di tingkat lapangan terkait kegiatan usaha di kawasan hutan.

“Kami memahami sekaligus mendukung kebijakan moratorium pemanfaatan hutan alam. Karena itu, kami meminta segera dibuat juga payung hukum agar inpres tersebut juga bisa mempermudah izin pemanfaatan hutan,” katanya di sela seminar bertajuk “Perspektif Industri Sawit” di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, inpres itu akan berjalan efektif jika diikuti dengan terobosan kebijakan, terutama terkait pemanfaatan hutan yang terdegradasi.

Sementara itu, Programme Director Tropenbos Indonesia Petrus Gunarso mengatakan, industri kehutanan dan perkebunan, khususnya perkebunan sawit tetap bisa eksis meski adanya penghentian sementara izin usaha di kawasan hutan dan lahan gambut. Namun luas hutan gambut yang tidak kurang lebih 22 juta hektare wajib dimanfaatkan.

“Kalau tidak dimanfaatkan, malah terancam dirambah, yang akibatnya malah merusak lahan gambut dan melepas karbon ke atmosfer,” ujar Petrus.

Yang harus ditekankan terkait Inpres Moratorium, lanjut dia, berapa besar kompensasi yang didapat Indonesia karena keberhasilan menurunkan emisi karbon. Ini bisa terlihat lewat berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi hutan dan penanaman hutan tanaman industri.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta pengusaha kreatif memanfaatkan lahan terdegradasi, khususnya yang disiapkan untuk pengembangan usaha kehutanan maupun nonkehutanan.

Menurut dia, sebanyak 35,4 juta hektare kawasan hutan terdegradasi bisa dimanfaatkan. Ini di luar dari 64 juta hutan primer yang dilarang dieksploitasi untuk kegiatan apapun setelah diberlakukannya Moratorium Oslo.

Sebanyak 35,4 juta hektare lahan terdegradasi yang dipetakan Kementerian Kehutanan sangat mendukung pengembangan usaha kehutanan maupun nonkehutanan.

Karena itu, pengusaha sektor kehutanan dan kebun (sawit) harus memanfaatkan lahan yang sudah disiapkan.

“Tak ada lagi hutan yang harus dibuka, manfaatkan lahan terdegradasi, misalnya mengajak masyarakat memanfaatkan lahan rusak itu dengan kegiatan inti plasma,” ujar Menhut. (Andrian)

Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284869

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s