Gubernur Ingatkan Moratorium Sawit

Sumber : Equator – 08 September 2011

Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium izin kawasan hutan alam dan gambut menjadi sangat relevan di tengah banyaknya persoalan perkebunan kelapa sawit saat ini. Penundaan pemberian izin pembukaan lahan perkebunan baru itu diingatkan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH.

Cornelis mengingatkan instruksi presiden tersebut kepada seluruh kepala daerah di Kalbar. “Harus diingat, saat ini rekomendasi perizinan dikeluarkan hanya untuk aktivitas pertambangan, tentunya telah melalui proses penelitian lebih lanjut. Bukan tambang asal-asalan,” tegas Cornelis beberapa waktu lalu.

Dengan moratorium ini akan mengendalikan ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar dan mendorong perkebunan kelapa sawit lebih fokus pada peningkatan produksi Tandan Buah Segara (TBS).

Menurut Penundaan sementara perizinan perusahaan perkebunan itu, dia menjelaskan, dimaksudkan agar pemerintah daerah bisa lebih fokus pada tata ruang wilayahnya masing-masing.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir Agus Aman Sudibyo, mengungkapkan saat ini terdapat 625 izin usaha pertambangan di Kalbar yang telah menyusut menjadi 614 IUP. Dari 614 IUP tersebut, 125 IUP telah masuk dalam tahap operasi produksi dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi.

“Sebagian besar tambang bauksit, emas, biji besi, dan mangan. Sisanya belum tergarap dan masih dalam tahap eksplorasi,” paparnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalbar ini mengatakan, masih banyak potensi pertambangan di provinsi itu yang belum dimanfaatkan. “Akan kita lihat lagi di mana potensinya, untuk kemudian disesuaikan dengan tata ruang,” tambah Agus Aman.

Jika ada izin usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan, dia menjelaskan, maka akan diberlakukan sistem pinjam pakai dengan izin dari Menteri Kehutanan. “Harus ada izin dari Menhut,” kata dia.

Ketua Yayasan Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Indonesia (YPH-PAI) Kalbar, ST Uray Budjang Kelana mengatakan, moratorium tersebut menjadi relevan, ketika banyak konflik sosial baru di dalam skema-skema kemitraan dengan rakyat yang tidak berkeadilan.

Dia menilai, kebijakan moratorium sangat membantu meminimalisasi laju deforestasi hutan alam dan konversi lahan gambut untuk perkebunan yang termasuk dalam agenda pengurangan emisi. Namun, tentunya ada kelompok pengusaha perkebunan yang resisten dengan moratorium, karena terancam tidak dapat memperluas kawasan perkebunannya. “Tapi, moratorium adalah kebijakan yang tepat untuk deforestasi di Indonesia. Namun kami mengusulkan untuk diperluas lagi bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Budjang Kelana. (jul)

Link : http://www.equator-news.com/kalbar-raya/20110908/gubernur-ingatkan-moratorium-sawit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s