Satgas dan Pemprov Kalteng Kerjasama Pelaksanaan REDD+

16 September 2011 oleh Desk Informasi
Sekretarian Kabinet Republik Indonesia

Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menandatangani kerjasama dalam hal percontohan pelaksanaan REDD+ di provinsi Kalteng tersebut. Naskah kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Ketua Satgas Kelembagaaan REDD+ itu ditandatangani oleh Kuntoro Mangkusubroto dan Gubernur Kalteng Teras Narang, di Jakarta, Jumat (16/9).

Ketua Satgas Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto memengatakan, penting bagi pemerintah pusat untuk mendukung inisiatif pemerintah daerah dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi. “Nota Kesepahaman ini diharapkan memfasilitasi kerjasama pelaksanaan kegiatan REDD+ di Kalteng secara sinergis dengan strategi di tingkat nasional”, jelas Kuntoro usai penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalteng untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan REDD+. Kalteng sendiri merupakan provinsi yang dipilih oleh Presiden Yudhoyono sebagai provinsi percontohan REDD+ dalam Sidang Kabinet pada 23 Desember 2010 yang lalu.

Sejalan dengan Keppres No. 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden, salah satu tugas dari Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ adalah melaksanakan kegiatan REDD+ di provinsi percontohan dan mengkoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait.

“Ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan, dan merupakan bagian dari Surat Niat dengan Norwegia” tambah Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah.

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini adalah termasuk pelaksanaan dan pengawasan implementasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah REDD+, yang mencakup:

1. Pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan dan proses sehingga Kalimantan Tengah siap untuk melaksanakan program REDD+ secara penuh;
2. Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan di tingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Tengah;
3. Pengembangan berbagai Kegiatan Strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh;
4. Perubahan paradigma dan budaya kerja di seluruh elemen pemangku kepentingan terkait di Kalimantan Tengah yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+;
5. Pelibatan para pihak yang berkepentingan di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan REDD+.

Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan dituangkan dalam Naskah Kerjasama Teknis, dan berjangka waktu selama satu tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan kedua pihak.

(YS/ES)

Link : http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=2731

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s