Pertemuan Gubernur Sepakati Database Program REDD+

Sumber : Tempo – 20 September 2011
Oleh Untung Widyanto dan Karana WW

Palangka Raya – Pertemuan Governor’s Climate and Forest Task Force (GCF) hari ini menyepakati pembentukan Database Pengetahuan. “Akan tersedia data paling komprehensif mengenai program-program REDD+ pada anggota GCF,” kata William Boyd, Penesehat Senior GCF di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Boyd, database ini jadi alat kunci untuk memonitor kemajuan program REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation). Ini adalah mekanisme pendanaan hutan yang tidak hanya memberikan insentif bagi pengurangan deforestasi dan degradasi, tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan-cadangan karbon.

Pertemuan tahunan GCF atau Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur itu sendiri Selasa (20/9) pagi dibuka Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Ikut berbicara dalam pembukaan itu Ketua Satuan Tugas REDD Plus Kuntoro Mangkusubroto yang menilai penting peran GCF. Koordinasi pelaksanaan program REDD, ujar Kuntoro, akan berjalan baik pada level nasional dan sub nasional. Pekan lalu, Kuntoro yang menjabat Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, ditunjuk kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua satuan tugas tersebut.

Pernyataan Kuntoro menjadi penting karena salah satu tugas Satgas REDD Plus adalah mengkoordinasikan aktivitas yang dilakukan kementerian/institusi dan pemerintah daerah yang relevan. Sementara GCF merupakan kerja sama sub nasional antara 16 negara bagian dan provinsi dari Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Nigeria dan Indonesia. Anggota GCF atau Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur memiliki 20 persen dari luas hutan tropis di dunia. Wadah ini diluncurkan Gubernur California Arnold Shwazeneger dan Gubernur lainnya pada November 2008. Dari Indonesia, provinsi yang bergabung adalah Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua.

Menurut Teras Narang ada beberapa materi yang dibahas dalam pertemuan selama tiga hari di Palangkaraya. “Pertama, merampungkan kerangka kerja umum sub nasional REDD Plus.” Kedua, membangun instrumen pendanaan dan menyiapkan GCF knowledge serta kebutuhan negara bagian/provinsi. Ketiga, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi dalam keseluruhan aspek kerja GCF. Upacara pembukaan GCF didemo 70 orang dari Aliansi Rakyat untuk Perubahan Iklim (AKRI). Aliansi ini merupakan gabungan dari beberpa lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Save Our Boneo (SOB), Aliansi Masyarakat Adat Nasional (Aman), dan organisasi mahasiswa.

Mereka berunjuk rasa di Bundaraan Besar kota Palangkaraya. Mereka mendesak pengakuan dan penghargaan atas wilayah dan kawasan yang dikelola masyarakat secara turun temurun (adat). Candra Wijaya dari BEM Universitas Kristen Palangkaraya menjelaskan dalam hal partisipasi harus ada kepastian mengenai keterlibatan penuh masyarakat. “Juga jaminan keterwakilan masyarakat dalam setiap proses maupun tahapan proyek, terutama dalam hal pengambilan keputusan.” Demonstran juga menuntut agar masyarakat mempunyai hak dan akses atas informasi yang memadai dalam hal perencanaan hingga monitoring proyek. “Tuntutan kami mewakili komunitas di dalam dan sekitar hutan gambut
di Aceh, Papua, Sulawesi Tengah dan Kalimantan,” kata Candra.

Link : http://www.tempointeraktif.com/hg/sains/2011/09/20/brk,20110920-357313,id.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s