Pemerintah Didesak Kaji Izin Penerbitan Kawasan Hutan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terus melancarkan pencitraan mengenai penyelamatan hutan Indonesia.

Padahal implementasi dari program pemerintah jauh dari kenyataan. Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global melalui siaran persnya, Senin (3/10/2011).

“Presiden bangga menyatakan 40 proyek percontohan dan demonstrasi REDD+ pada forum Forest Indonesian Confrence di Jakarta, 27 September 2011. Proyek-proyek yang sebagian besar prosesnya cacat dan diprotes banyak pihak, khususnya masyarakat lokal,” kata anggota koalisi, Dedi Ratih dari WALHI.

Dedi mengatakan janji pemerintah untuk melakukan restrukturisasi kehutanan hilang begitu saja sementara status strategi nasional REDD+ belum jelas rimbanya.
Apalagi bicara strategi adaptasi bagi warga di sekitar hutan. Diketahui, pada 6 September 2011, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.62 tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Salah satu isinya adalah memungkinkan pemutihan izin perkebunan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah pada awal era otonomi daerah.

“Peraturan ini tak hanya menghambat upaya penegakan hukum yang gencar didorong berbagai pihak untuk menyelamatkan hutan Indonesia.Tapi juga menguntungkan pebisnis kebun sawit skala besar,” ujar Dedi

Dedi mengatakan peraturan tersebut dikecam berbagai kalangan, termasuk gerakan masyarakat sipil dan akademisi. Mereka meminta Peraturan itu dicabut karena tidak sesuai dengan semangat Indonesia menyelamatkan hutannya.

Tapi tak sampai sebulan, pada 27 September 2011, Menteri Kehutanan mencabut Peraturan Menteri tersebut dengan menerbitkan Permenhut No. 64/2011.

“Pencabutan Permenhut ini patut diapresiasi, tapi juga patut dicurigai sebagai skandal. Hal itu mengingat keheranan Menteri Kehutanan yang menyatakan Permenhut belum tuntas tapi justru sudah keluar Agustus lalu. Tak hanya itu, pada konsideran Permenhut yang baru dinyatakan Permenhut No. 62/2011 bertentangan dengan beberapa Peraturan Pemerintah,” katanya.

Sementara anggota koalisi lainnya, Hery Subagyo dari ICEL, menyatakan buruknya penyusunan kebijakan pada Departemen Kehutanan seperti instansi pemerintah yang tak punya arah dan tak punya pimpinan dengan begitu mudah mengeluarkan dan mencabut kebijakan.

“Celakanya kebijakan yang dikeluarkan selama ini justru membuat praktek deforestasi terus berlangsung, makin menguntungkan para pebisnis dan makin menjauhi kebutuhan rakyat yang semakin rentan akibat berubahnya iklim,” imbuhnya.

Hery mengatakan hal itu terbukti dengan membiarkan berbagai pelanggaran terhadap perizinan, menigkatnya konflik sosial, deforestasi dan degradasi hutan baik oleh industri Kehutanan, perkebunan sawit maupun pertambangan.

Belum lagi,kata Hery, komitmen Indonesia menurunkan emisi yang berhenti di politik pencitraan SBY. Ironisnya, lanjut Hery, baik Kementrian Kehutanan maupun Presiden tak peduli dengan suara-suara penduduk sekitar hutan dan usulan Masyarakat sipil untuk Penyelamatan hutan Indonesia yang telah beberapa kali mengusulkan solusi kepada pemerintah Indonesia.

Koalisi juga melihat temuan dari KPK, BPK tidak dijadikan indikasi penegakan hukum dan hampir semuanya berhenti di tengah jalan.

Oleh karena itu, Koalisi kembali mendesak Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan untuk segera mengkaji kebijakan terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan di kawasan hutan dalam rangka perbaikan tata kelola hutan Indonesia, yang meliputi legalitas izin, formulasi kriteria dan model penaatan dan penegakan hukum berdasarkan hasil kajian dan hukum yang berlaku dan penyelesaian proses pengukuhan tata batas kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Sementara itu berbagai rekomendasi yang telah diberikan oleh KPK dan BPK mengenai indikasi penyelewengan di tubuh Kementrian Kehutanan patut untuk segera ditindaklanjuti dan dituntaskan dan tentu saja hal tersebut harus dipimpin dan dikoordinasikan langsung oleh Presiden, mengingat akutnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sector kehutanan tersebut.

Link : http://www.tribunnews.com/2011/10/03/pemerintah-didesak-kaji-izin-penerbitan-kawasan-hutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s