Menilai Satgas REDD-Plus

Sumber : Okezone – 18 Oktober 2011
Oleh Handa S. Abidin, S.H., LL.M

Terdapat dua perkembangan penting pada bulan September 2011 dalam agenda perubahan iklim dengan mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD-plus) di Indonesia. Pertama, akhirnya Presiden SBY menandatangani Keppres No. 25 Tahun 2011 mengenai perpanjangan masa kerja dari Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD-plus (Satgas REDD-plus). Kedua, Ketua Satgas REDD-plus telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PBB mengenai kerja sama dan dukungan PBB terhadap program REDD-plus di Indonesia.

Satgas REDD-plus merupakan salah satu kunci utama penurunan jumlah emisi gas rumah kaca di Indonesia. Satgas REDD-plus memiliki tugas utama untuk mengurus dan mengembangkan program REDD-plus di Indonesia. Berdasarkan Laporan Komunikasi Nasional Kedua Pemerintah Indonesia Tahun 2010 mengenai perubahan iklim, sektor kehutanan dan lahan gambut menyumbang emisi sampai dengan 60% dari total sumber emisi di Indonesia. Menyelesaikan masalah deforestasi dan degradasi hutan berarti mengatasi lebih dari setengah permasalahan sumber emisi di Indonesia.

Selain itu, Satgas REDD-plus juga memiliki peranan menerima, mengelola, menggunakan dan mengkoordinasikan bantuan dana internasional. Peran ini sangat penting, karena komitmen bantuan dana yang datang dari dunia internasional memiliki jumlah besar. Norwegia, misalnya berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk program REDD-plus di Indonesia.

Mengkritisi Satgas REDD-plus

Terdapat dua hal yang perlu dicermati dari terbitnya Keppres No. 25 Tahun 2011 yang memperpanjang tugas Satgas REDD-plus. Pertama, keppres ini datang terlambat. Di dalam Keppres No. 19 Tahun 2010 yang mengatur Satgas REDD-plus jilid kesatu dikatakan penyelesaian tugas dari Satgas REDD-plus paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011. Sedangkan Keppres No. 25 Tahun 2011 yang mengatur Satgas REDD-plus jilid kedua baru ditandatangani pada tanggal 8 September 2011. Artinya apabila tidak ada suatu dasar hukum mengenai pengangkatan kembali Satgas REDD-plus antara tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 7 September 2011, maka semua tindakan hukum dan administratif Satgas REDD-plus perlu dipertanyakan legalitasnya. Terlebih lagi salah satu sumber dana untuk pelaksanaan tugas Satgas REDD-plus berasal dari APBN. Perlu dijelaskan kepada publik apakah pada antara tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 7 September 2011 ada kegiatan Satgas REDD-plus jilid kesatu yang menggunakan dana APBN atau tidak.

Kedua, target penyelesaian tugas dari Satgas REDD-plus jilid kedua terlalu lama. Satgas REDD-plus jilid kedua menyelesaikan tugasnya apabila terbentuk Kelembagaan REDD-plus dengan batas waktu tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Desember 2012 diperkirakan Konferensi Perubahan Iklim Dunia ke-18 (COP-18) sudah berakhir. COP-18 diprediksikan akan menjadi salah satu COP terpenting dalam sejarah rezim hukum perubahan iklim internasional, karena COP-18 akan menentukan arah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global setelah tidak berlakunya Protokol Kyoto pada tahun 2012. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Satgas REDD-plus jilid kedua dapat menyelesaikan tugasnya paling tidak beberapa bulan sebelum COP-18 dilaksanakan pada akhir tahun 2012. Apabila Indonesia berhasil dalam melaksanakan program REDD-plus tanpa menganggu masyarakat lokal dan adat, perlu dipikirkan agar Indonesia dapat mengajukan proposal mengenai pemuatan REDD-plus sebagai agenda resmi yang bersifat mengikat bagi negara maju untuk mendukung pendanaan program REDD-plus di negara berkembang.

MoU dengan PBB

Di dalam MoU antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Satgas REDD-plus dan PBB disepakati mengenai berdirinya United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) yang akan memiliki kantor pusat di Jakarta. Terdapat dua hal yang perlu kita perhatikan dalam MoU ini. Pertama, UNORCID menyediakan ruang untuk komunitas LSM untuk mengidentifikasi masalah dan mengajukan usul terkait dengan program REDD-plus di Indonesia. Perwakilan dari elemen masyarakat dan LSM dirasa penting karena program REDD-plus bersentuhan langsung, terutama dengan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan. Oleh karena itu, kesempatan ini harus segera ditindaklanjuti oleh LSM nasional maupun lokal di Indonesia untuk mewakili suara masyarakat terkait dengan pengembangan REDD-plus. Bahkan, MoU ini bisa dijadikan dasar untuk mengamandemen Keppres No. 25 Tahun 2011 untuk memasukan unsur LSM di dalam keanggotaan Satgas REDD-plus.

Kedua, MoU ini menyatakan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam MoU ini tidak akan menggunakan dana APBN. Kegiatan UNORCID dalam MoU ini antara lain menyediakan bantuan tenaga ahli, asistensi dan memfasilitasi kegiatan kebijakan dan strategi terkait dengan pengembangan REDD-plus di Indonesia. Kesepakatan ini jelas dapat menguntungkan Indonesia apabila dijalankan dengan benar. Satgas REDD-plus perlu memainkan perannya dengan signifikan agar tidak ada uang rakyat yang keluar sesuai dengan komitmen dalam MoU ini. Perlu diingat perlindungan hutan di Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh penduduk dunia. Semua pihak perlu memainkan peranannya

Handa S. Abidin, S.H., LL.M.,pengamat Hukum Perubahan Iklim Internasional dan Kandidat Doktor dari Edinburgh Law School

Link : http://news.okezone.com/read/2011/10/18/58/516718/menilai-satgas-redd-plus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s