Monthly Archives: November 2011

Durban dan Peta Jalan Bali

Sumber : Kompas – 30 November 2011
Oleh Makarim Wibisono

Delegasi dalam konferensi perubahan iklim di Bali 2007 akan berkumpul kembali di Durban, Afrika Selatan, 28 November-9 Desember 2011. Dalam pertemuan negara pihak yang ke-17 ini, banyak masalah perubahan iklim akan dibahas dan diputuskan.

Pertemuan para pihak (COP) itu lengkapnya terkait dalam Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC). Di antaranya ada Tim Transisi yang ditugaskan Pertemuan Cancun untuk merancang operasionalisasi Dana Iklim Hijau (the Green Climate Fund), yang akan melaporkan hasil kerja.

Negara-negara Afrika akan mendorong agar Komite Adaptasi segera beroperasi menjalankan tugas. Bencana alam sebagai akibat dari perubahan iklim telah melanda Afrika, Asia, dan belahan bumi lainnya sehingga gerakan kolektif mengatasi masalah adaptasi sangat diperlukan. Negara-negara berkembang juga mendambakan lahirnya Pusat Teknologi Perubahan Iklim dan jaringannya seperti telah disepakati bersama.

Akses pada teknologi adaptasi dan mitigasi berikut mengenai hak akan kekayaan intelektualnya menjadi penting bagi negara berkembang dalam pelaksanaan UNFCCC. Sejumlah masalah peka seperti langkah-langkah perdagangan unilateral dan akses yang sama pada pembangunan berkelanjutan juga dibahas.

Isu yang menarik adalah bagaimana Durban memutuskan kelanjutan dari komitmen negara maju (Annex 1) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan seperti tertuang dalam Protokol Kyoto. Panel Internasional Perubahan Iklim (IPCC) telah menyampaikan laporan bahwa jika gaya hidup manusia tidak berubah dan emisi dunia tidak ditekan signifikan, panas bumi akan bertambah dua derajat celsius tahun 2050. Ini akan menimbulkan bencana dahsyat, seperti mencairnya gletser dan meningkatnya permukaan air laut.

Mengingat komitmen negara-negara maju yang termasuk Annex 1 jatuh tempo tahun 2012, masyarakat menunggu kesepakatan baru di Durban dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.

Peta Jalan Bali

Peta Jalan Bali memiliki dua komponen berbeda. Pertama adalah disepakatinya Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) yang meluncurkan proses negosiasi di bawah UNFCCC. Ini untuk mencapai kerja sama jangka panjang dalam rangka melaksanakan kesepakatan secara efektif, utuh, dan berkelanjutan.

Dalam proses ini AS yang bukan merupakan negara pihak Protokol Kyoto ikut serta dalam negosiasi. Kedua, mandat hukum yang terpisah untuk meluncurkan negosiasi di bawah Protokol Kyoto guna mencapai kesepakatan komitmen kedua dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi GRK jika komitmen pertama Protokol Kyoto jatuh tempo 2012.

Perundingan dalam kerangka Protokol Kyoto seharusnya sudah tuntas pada 2009 sehingga cukup waktu untuk proses hukum selanjutnya seperti ratifikasi. Akan tetapi, negara maju menentang memberikan komitmen kedua karena dianggap sebagai komitmen unconditional.

Menurut kelompok negara maju, negara berkembang seperti China, India, Brasil, dan Afrika Selatan juga termasuk major emitters (penghasil emisi karbon utama). Maka negara maju menginginkan beban pengurangan emisi gas rumah kaca tak hanya dipikul negara dalam Annex 1, tetapi juga oleh pencemar besar lain. Malah Jepang dan Australia mengusulkan segera diluncurkan perundingan untuk merumuskan instrumen baru yang mengikat secara hukum (legally binding instrument). Dengan demikian, ada rezim hukum baru yang juga mengikat China, India, Brasil, dan Afrika Selatan selain negara Annex 1.

Posisi negara berkembang

Kelompok 77 yang merupakan kelompok perunding negara berkembang bereaksi keras terhadap posisi negara maju. Empat hal dikemukakan sebagai dasar argumentasi.

Pertama, kesanggupan negara maju untuk mengurangi emisi GRK ternyata jauh di bawah target, tidak sesuai dengan kajian iptek dan dengan level tanggung jawab sebagai pencemar besar pendahulu.

Kedua, ada upaya menggoyahkan sistem dari kesepakatan terdahulu yang merupakan hasil perundingan lama. Seakan suatu proses negosiasi baru dalam mengubah aturan main yang ada.

Ketiga, tidak menghormati prinsip yang telah disepakati mengenai Prinsip Tanggung Jawab Bersama tapi Beda (equity and common but differentiated responsibility).

Keempat, negara-negara maju dianggap sering memberikan janji kosong untuk membantu negara berkembang mengenai keuangan, teknologi, serta pengembangan kapasitas dan adaptasi. Di Kopenhagen, beberapa negara maju berjanji memberikan dana segar sekitar 30 miliar dollar AS untuk periode 2009-2012. Janji yang lain adalah memberikan dana tambahan 100 miliar dollar AS setiap tahun setelah 2020. Ternyata, jumlahnya tidak seperti harapan dan kebanyakan adalah dana dari komitmen lama.

China dan India berargumen bahwa di negara mereka perbandingan emisi GRK dengan jumlah penduduknya sangat rendah dibandingkan dengan negara maju. Maka mereka menganggap tidak adil jika negara berkembang mendapat beban yang sama. Karena tanggung jawab historis, negara-negara maju juga memiliki emisi per kapita tinggi dibandingkan dengan emisi per kapita negara berkembang.

Menghadapi perbedaan sikap ini, pandangan masyarakat internasional berpaling ke Indonesia. Mereka menganggap Indonesia mewakili kedua belah argumen yang berseteru. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga sangat peka terhadap perubahan permukaan air laut. Kedua, Indonesia adalah negara berkembang yang berpacu membangun negeri.

Dalam konteks ini, Indonesia mengikuti pandangan Ki Hadjar Dewantoro yang menganjurkan ”Ing Ngarso Sung Tulodo”. Di tengah tiadanya kesepakatan global, Indonesia bersedia secara sukarela mengurangi emisi GRK sebesar 26 persen atas kekuatan sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing. Namun, inisiatif ini belum memecahkan kebuntuan perundingan. Akibatnya, Indonesia hanya memberikan prioritas pada aspek spesifik yang memiliki dampak langsung nasional.

Sebagai negara kepulauan terbesar, negara berpenduduk terbesar keempat, negara demokrasi terbesar ketiga, dan sebagai anggota G-20, Indonesia sebaiknya jangan terfokus pada masalah Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation dan komitmen bilateral dengan Norwegia saja. Indonesia perlu ikut aktif mendorong agar Peta Jalan Bali menjadi kenyataan.

Indonesia perlu berusaha agar kemajuan tidak hanya terjadi di Kelompok Kerja Ad Hoc (AWG) terhadap Kesepakatan Komitmen Jangka Panjang, tetapi juga di AWG Protokol Kyoto. Masalah perubahan iklim tak dapat ditangani sendiri, tetapi sebaiknya dilakukan kolektif.

Makarim Wibisono Direktur Eksekutif ASEAN Foundation

Link : http://regional.kompas.com/read/2011/11/30/10325516/.Durban.dan.Peta.Jalan.Bali

Gubernur Kalteng Bicara di Pertemuan Perubahan Iklim

Sumber : Kompas – 30 November 2011
Oleh Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Agustin Narang hadir dalam pertemuan perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan. Dalam pertemuan The 17th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 17/CMP 7 UNFCCC) itu, ia dijadwalkan hadir sebagai pembicara.

Menurut Staf Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalteng Marianitha di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (30/11/2011), Kalteng dipercaya Dewan Nasional Perubahan Iklim untuk mengisi kegiatan dalam COP 17/CMP 7 UNFCCC. Kalteng akan mengisi kegiatan sehari penuh berupa seminar pada 3 Desember 2011.

Dalam seminar tersebut, Teras akan memaparkan pengelolaan lingkungan hidup di Kalteng, terutama mengenai kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi karbon atau Provincial Law Carbon Strategy.

Selain seminar yang bertemakan lingkungan, Kalteng juga akan memamerkan pada dunia internasional mengenai penanganan lingkungan hidup, terutama pengelolaan hutan.

Keberangkatan Teras ke Afrika dibiayai UNDP melalui Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Kelembagaan Program Pengurangan Emisi Dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan atau REDD+. Satgas itu berada di bawah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Link : http://regional.kompas.com/read/2011/11/30/14031364/Gubernur.Kalteng.Bicara.di.Pertemuan.Perubahan.Iklim.

Bangun Kebun Bibit

Sumber : Pontianak Post – 30 November 2011

BUPATI Sanggau H Setiman H Sudin mengatakan, bahwa pemanasan global bukanlah merupakan fenomena alam semata. Namun, merupakan dampak aktivitas manusia yang tidak terkendali dan menyumbang emisi gas rumah kaca (green house gases) di atmosfer.Menurut bupati, bahwa tepat pada 28 Nopember 2011 kemarin, kita menyelenggarakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang ke empat di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang merupakan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presidean Republik Indonesia di KTT. Bahwa perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009 guna menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 %, dengan upaya sendiri dan 41 % dengan dukungan internasional pada 2020.

Selanjutnya Setiman mengharapkan kepada para kepala badan/dinas dilingkungan Pemkab Sanggau, para camat, BUMN/BUMD/BUMS, sekolah, LSM berperan aktif memobilisasi jajaran dan masyarakat untuk melaksanakan gerakan penanaman pohon di wilayahnya masing-masing. “Dengan menanam minimal 2 pohon dilingkungan rumah kita akan dapat menciptakan kesejukan, keindahan serta keserasian dilingkungan kita,” imbuhnya.Dikatakan Setiman, bahwa dalam tahun 2010 lalu Kementerian Kehutanan di Provinsi Kalbar khususnya Kabupaten Sanggau, telah dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 28 unit, yang masing-masing unit menghasilkan 50 ribu batang bibit di 15 kecamatan, dan tahun 2011 sebanyak 25 unit.

Bupati juga berpesan, bahwa sinergi program atau kegiatan penanaman pohon secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, mobilisasi sumber daya dan organisasi nonpemerintah lainnya dalam menyukseskan gerakan penanaman 1 miliar pohon, dan apresiasi kepada para pihak terkait dalam menyuksekan kegiatan itu. “Diharapkan untuk melanjutkan gerakan penanaman ini dan melaporkan realisasinya sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan,” tandasnya.(nto)

Link : http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=101848

Durban Blog: Fraud and the Forests

Source : Business Green – November 29, 2011

Jane Burston of Carbon Retirement hears how corruption is limiting forest protection and monitoring activities
REDD, the mechanism to reduce emissions from deforestation and forest degradation, has been one of the areas in which considerable progress has been made over the past two years. In 2010 alone, Norway committed US$21.7m of bilateral funds to Indonesia for forest protection, and at COP16 in Cancun, parties officially agreed to establish the REDD+ mechanism.

Today at COP17, the Environmental Investigation Agency (EIA) and Global Witness gave delegates an insight into how these funds and agreements were translating into progress on the ground.

Both agencies claim that corruption is affecting forest protection and monitoring activities on a grand scale.

Illegal logging activities is regularly signed off by local government officials and enforcement agencies tasked with monitoring of REDD activity. When the Peruvian government investigated the reality behind forest monitoring documents, they found that every single document reviewed had been falsified.

Andrea Johnson, Director of Forest Campaigns at the EIA, said, “Law enforcement and anti corruption activities are essential to successful and equitable efforts to reduce deforestation and degradation. [Enforcement and anti-corruption] institutions and activities have not been included sufficiently in REDD governance and readiness discussions.”

This throws up huge questions about the process for funding, monitoring and generating carbon credits from REDD activity. REDD financing operates within ‘the application of the existing legal framework’. But what happens if there isn’t one, or if it isn’t being effectively applied?

Concerns about REDD are shared by international enforcement and crime agencies. As the mechanism was coming to the fore late in 2009, Peter Younger, Environmental Crime Specialist at Interpol, said that, “Alarm bells are ringing. [REDD] is simply too big to monitor. The potential for criminality is vast and has not been taken into account by the people who set it up.”

A new report from Global Witness, an NGO which highlights the links between environmental exploitation and human rights abuses, suggests starting with the basics.

The report, ‘Forest Carbon, Cash and Crime’, recommends installing, “clear and effective safeguards to ensure transparent financial flows…and for donors to provide financial and technical support to recipient countries to improve governance as preparation for REDD+.”

Other actions necessary to stop land grabs from and human rights abuses of communities living in and around forests include land tenure reform, support for communities making legal claims to land and providing independent support for conflict resolution between different stakeholders.

Whether these issues will be acknowledged in the negotiations is an open question. There is a fine balance between addressing the real issues and seeming to accuse developing countries of endorsing corporate corruption and being – at best – ineffective at law enforcement.

Supporting developing countries to implement democratic and effective governance practices is surely a no brainer. It can only be beneficial for societies and future generations, regardless of the outcomes for REDD.

Jane Burston is founder and director of offsetting company Carbon Retirement

Link : http://www.businessgreen.com/bg/industry-voice-blog/2128635/durban-blog-fraud-forests

Perbedaan Politik Antarnegara Melebar

Sumber : Kompas – 29 November 2011
Kelanjutan satu-satunya komitmen global yang mengikat secara hukum terkait pengurangan emisi gas rumah kaca sedang terancam. Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, 28 November-11 Desember 2011, perbedaan politik tentang Protokol Kyoto semakin kompleks.

Ada dua agenda penting pada Pertemuan Para Pihak Ke-17 (COP-17)/Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto Ke-7 (CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Durban, yaitu tentang nasib Protokol Kyoto yang periode pertamanya akan berakhir tahun depan dan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund/GCF).

Tentang kelanjutan Protokol Kyoto, perpecahan dalam UNFCCC semakin kompleks. Menurut para analis, perpecahan terjadi antara negara kaya dan miskin, sesama negara kaya, dan sesama negara miskin.

Saat ini, Amerika Serikat dan Jepang tetap berpendapat agar negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti China dan India, juga turut meratifikasi Protokol Kyoto. Negara-negara Uni Eropa menghendaki penundaan protokol baru sampai 2020 sambil melakukan negosiasi baru. Sementara sebagian negara-negara miskin secara sukarela mengurangi emisinya dan sebagian lain berkeras menuntut negara maju bertanggung jawab.

Soal Protokol Kyoto sekaligus upaya sukarela mengurangi emisi, menurut Sekretaris Eksekutif UNFCC Christiana Figueres, Senin (28/11), ”Pembicaraan tentang kedua hal itu pada tataran politik adalah hal amat berat.”

Soal dana GCF, pihak-pihak terkait akan meminta kejelasan dan kepastian sumber dana yang akan dikucurkan negara maju. Dana GCF merupakan dana yang rencananya dikumpulkan hingga 100 miliar dollar AS (sekitar Rp 900 triliun) per tahun pada tahun 2020 untuk negara-negara rawan dampak pemanasan global dan perubahan iklim.

Rekor tertinggi

Dua laporan PBB bulan ini menyatakan, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer tahun 2010 mencapai rekor tertinggi. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mengungkapkan, kenaikan temperatur rata-rata global bisa 3-6 derajat celsius pada akhir abad ini jika negara-negara gagal menurunkan emisi.

Implikasi kedua laporan itu adalah meningkatnya pemanasan global yang akan menyebabkan bertambahnya intensitas bencana—banjir, angin ribut, badai, dan kekeringan—serta naiknya muka air laut. ”Jika kepemimpinan kuat, tak ada yang tak mungkin,” ujar Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. ”Menemukan cara yang bisa diimplementasikan adalah inti konferensi,” ujar Figueres.

Paus Benediktus XVI di depan halaman Gereja St Petrus mengatakan, ”Saya harapkan semua anggota komunitas internasional sepakat memberikan respons yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya menghadapi fenomena mengkhawatirkan dan kompleks ini demi kebutuhan generasi masa depan dan kaum miskin.”(AP/AFP/Reuters/ISW)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/03394157/perbedaan.politik.antarnegara.melebar

W. Java Wants Clarification on Carbon Trade

Source : Jakarta Post – November 27, 2011
By Yuli Tri Suwarni

West Java Vice Governor Yusuf Macan Effendi is asking the central government to provide a clear definition on carbon trading mechanisms for the forestry sector, which may motivate provincial administrations to protect the diminishing conservation forests.

Yusuf said the provincial administrations in Java had so far failed to engage in carbon trading as other provinces had outside Java because the matter in Java was regulated in a ministerial regulation and directly managed by the central government.

“I learned about the new regulation when trying to arrange for carbon trading offered by a European institute last year,” Yusuf told reporters in Bandung recently.

The institute, Yusuf said, offered a carbon trading disbursement scheme on an 800,000-hectare forested area in West Java. It turned out that the trading was being arranged at the Forestry Ministry.

“The provinces in Java could only compete to obtain higher carbon credits by expanding conservation areas,” he said.

Yusuf said the regulation was made on the grounds that forests in Java were limited. Besides, companies operating geothermal plants on the island could engage in carbon trading transactions through the clean development mechanism (CDM) because doing so was considered managing renewable and eco-friendly energy.

However, according to Yusuf, the provincial administration and residents living around the forest required a direct initiative for forest protection to become further motivated in reducing environmental damage.

“Carbon trading should also have been given to the regencies and not only to corporations,” he said.

The forests in West Java in 1999 spanned 1,045,071 hectares, but have declined at around 200,000 hectares over the past 12 years.

West Java Environmental Management Agency head Setiawan Wangsaatmadja said that the carbon trading scheme had given new hope to improving the quality of the environment in the future, because economic factors that played a role in environmental damage were difficult to eliminate.

“If there is compensation, those who protect the forest can be compensated. If forest clearers earn Rp 1 million [US$110] monthly for their daily meals, for example, we can provide them Rp 2 million to protect the forest,” Setiawan said.

He added that his agency had taken inventory of the forests in the province, including tree species, since the carbon trading issue was discussed in the COP-13 conference in Bali in 2007. He said carbon trading discussions were currently being held with the finance and forestry ministries.

The problem is, he added, the forests in West Java were owned by various parties, ranging from community-based estates, the Forestry Ministry, state-run forest company Perhutani and the Natural Resources Conservation Agency to local communities.

In fact, forest ownership that had not been registered clearly would face difficulties in earning carbon credits. “Carbon buyers will buy only if the areas have been proven valid. If ownership is clear, carbon credits can be easily be distributed,” Setiawan said.

He cited the importance of finishing inventories of forest ownership to complete the documents already available so that it would also be easy for the finance and forestry ministries to issue carbon trading regulations.

“We are still waiting for the mechanisms from the Finance Ministry, such as how much the regency and mayoralty administrations as well as the communities will get,” Setiawan said.

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/29/w-java-wants-clarification-carbon-trade.html

Negara Berkembang Desak Negara Maju Kurangi Emisi

Sumber : Tempo – 29 November 2011

Delegasi negara berkembang meminta komitmen yang tegas dari negara maju untuk ikut mengurangi emisi gas karbon di dunia dalam konferensi perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan, yang dimulai pada Senin, 28 November 2011. Saat ini jumlah gas karbon di dunia telah meningkat pesat 40 persen dibandingkan tahun 1990-an. “Harus ada kepastian negara maju ikut berupaya mengurangi emisi gas secara terukur,” kata Wei Su, wakil kepala delegasi Cina.

Su menyatakan pendapatnya atas nama negara berkembang, yaitu Cina, Brasil, Afrika Selatan, dan India yang kini sedang mati-matian mengatasi perubahan iklim. Dalam kesepakatan tahun 1997, perlu 35 negara industri yang berkomitmen memangkas emisi karbon sampai 5 persen hingga 2012. Tapi komitmen itu akan berakhir tahun depan, sehingga perlu diperbarui dengan komitmen lanjutan. “Protokol Kyoto adalah landasan dari rezim iklim dan periode kedua penting bagi kesuksesan konferensi ini,” ujar Su.

Amerika Serikat (AS) merupakan pencemar terbesar di dunia per kapita dan mengatakan tidak akan mendaftar untuk Protokol Kyoto yang diperbarui. AS ingin memaksakan pakta kewajiban kepada negara-negara berkembang seperti Cina dan India. Jepang, Kanada, dan Rusia–tiga negara kunci dalam kesepakatan Kyoto–menyatakan dengan jelas tidak akan mendaftar pada periode komitmen kedua. Sedangkan Eropa mengatakan dapat menerima kelanjutan Protokol Kyoto dan menunjukkan mereka serius tentang pengurangan besar dalam tahun-tahun mendatang.

Mengacu pada perbedaan, Su menegaskan dukungan untuk bekerja menuju perspektif ambisius dan adil, memastikan implementasi penuh, efektif, dan berkelanjutan pada konferensi ini dan Protokol Kyoto.

“Kami kembali mengingatkan yang hampir tidak dibayangkan bahwa sebuah negara akan meninggalkan Protokol Kyoto untuk melakukan lebih. Sebagai pihak yang bekerja di bawah mandat Bali Roadmap untuk menyepakati periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto dan untuk mengaktifkan penuh,” katanya.

Dengan begitu, pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan dari konvensi melalui aksi jangka-panjang koperasi, sekarang, hingga dan setelah 2012, Su menegaskan kembali perlunya fokus pada mandat ini. Dia menekankan bahwa kelanjutan mekanisme fleksibilitas dari Protokol Kyoto bergantung pada pembentukan komitmen pengurangan emisi oleh negara maju diukur berdasarkan komitmen kedua.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Berry Nahdian Forya mengatakan Indonesia juga akan memperjuangkan hal yang sama dengan yang disuarakan Cina. Indonesia mendesak negara maju ikut berkomitmen dalam pengurangan emisi karbon. “Selama ini negara maju hanya memberikan bantuan kepada negara berkembang,” katanya. Walhi telah mengirimkan satu orang delegasi mengikuti konferensi itu. Lebih jauh ia mengatakan bantuan itu lebih banyak merupakan bagian dari pinjaman.

Berry juga mendesak agar Indonesia dalam konferensi itu tidak hanya mencari bantuan asing. Seharusnya, kata dia, Indonesia lebih mengarahkan pada upaya kegiatan adaptasi ketimbang mitigasi yang selama ini dilakukan. “Indonesia merupakan negara yang terkena dampak. Jadi harus yang sifatnya adaptasi,” ujarnya.

Protokol Tokyo pun harus dilanjutkan. Ia mengatakan negara maju belum bisa memenuhi kewajiban mengurangi emisi 5,2 persen yang selama ini belum berjalan. “Mekanismenya harus diperbaiki,” ujarnya.

XINHUA | EKO ARI

Link : http://www.tempo.co/read/news/2011/11/29/118368932/Negara-Berkembang-Desak-Negara-Maju-Kurangi-Emisi