Pemerintah Tolak Izin Penggunaan Hutan untuk Tol

Sumber : Sindikasi – 04 November 2011
Oleh Narita Indrastiti

Pemerintah pusat tidak memberikan izin agar jalan tol Balikpapan-Samarinda bisa melintas di Tahura Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM).

Selain ditolak oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), juga berlawanan dengan Instruksi Presiden (Inpres) 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Setelah jurus mengajukan izin pinjam pakai kandas di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), jurus lain dicoba, yakni mengajukan Tahura dan HLSM sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Namun jurus ini ternyata berlawanan dengan Instruksi Presiden (Inpres) 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang ditandatangani Presiden SBY pada 20 Mei 2011. Inpres ini mengamankan lebih dari 65 juta hektare hutan di Indonesia dari pengalihan status dan pemberian izin pinjam pakai.

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan kemarin di depan Forum 20+ For Indonesia Forest di Jakarta, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan izin pembukaan lahan baru, izin pinjam pakai maupun APL. Selain mengacu pada Inpres, tata laksananya sudah tertuang di SK Menteri Kehutanan SK.323/Menhut.II/2011 yang ia tandatangani pada 17 Juni 2011 lalu. SK ini adalah turunan dari Inpres di atas.

“Mulai 2010 pemerintah tidak lagi memberikan izin pembukaan dan pemakaian lahan dalam bentuk apapun. Kita hanya fokus yang sudah ada,” ujarnya dalam forum yang digelar oleh World Wide Fund (WWF) Indonesia tersebut.

Zulkifli juga mengatakan bahwa tidak ada jaminan dengan diberikan izin pembukaan atau pemakaian, hutan bisa kembali normal karena semua itu sangat bergantung dari si pemakai. “Tidak ada jaminan dengan diberikannya izin kepada lembaga atau perorangan, maka hutan akan kembali normal. Itu kembali kepada perilaku masing-masing,” tegasnya.

Ia menegaskan, sesuai Inpres Moratorium, hingga Mei 2013 tak boleh ada izin baru dan izin pakai termasuk APL di hutan primer dan gambut. Pihaknya juga sudah menerbitkan peta indikatif. Celakanya, dalam peta itu jalur tol menerabas dua kawasan yang termasuk area moratorium izin. Satu di area Balikpapan, satu di Kukar.

Dari Inpres 10/2011 yang dimiliki Koran Kaltim, tertera bahwa SBY memerintahkan penundaan pemberiain izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain seperti tercantum pada peta indikatif. Inpres ini ditujukan kepada 10 pihak, diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, termasuk Gubernur dan bupati/walikota. Inpres juga mewajibkan Menhut setiap enam bulan melaporkan pelaksanaan moratorium kepada presiden, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

“Penundaan izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi ini berlaku selama dua tahun sejak dikeluarkan,” demikian tertulis pada Amar Kelima.

Sementara SK Menteri Kehutanan SK.323/Menhut.II/2011 menjelaskan bahwa penundaan pemberian izin meliputi, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan. Peta indikatif memuat kawasan-kawasan yang ditunda pemberian izin termasuk APL.

Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mewanti-wanti semua pihak agar tunduk pada Inpres ini. Dipo memberikan perhatian khusus kepada kemungkinan pelanggaran Inpres yang terkait dengan janji-janji Pilkada. Dia menegaskan, jika pihak tertentu menjanjikan pengelolaan hutan demi memenangkan Pilkada, maka pemerintah tidak akan tinggal diam. “Jika terbukti melanggar, pemerintah akan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) agar dibatalkan kemenangannya,” kata Dipo beberapa waktu lalu.

Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo, mengatakan penundaan izin pengelolaan itu berlaku untuk seluruh hutan alam primer dan seluruh lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area APL. Moratorium ini tidak lepas dari perjanjian antara Indonesia dan Norwegia yang akan mendanai USD1 miliar untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam peta indikatif tercantum 55 juta hektare hutan primer dan 17 juta hektarre daerah gambut, semua areal proteksi termasuk di dalam kesepakatan yang disetujui di bulan Mei 2011 lalu. Peta ini terdiri dari 921 ukuran peta yang lebih kecil-kecil dengan skala area 1:250.000.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan Inpres ini akan menunda izin di hutan alam dan gambut di kawasan hutan seluas 64 juta ha. “Jumlah ini dengan perincian kawasan hutannya seluas 62 juta ha dan luar kawasan hutan seperti APL yang berada di lahan gambut seluas 2 juta ha,” katanya. [gus]

Link : http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1792779/pemerintah-tolak-izin-penggunaan-hutan-untuk-tol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s