Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Terus

Sumber : Sindikasi – 9 November 2011

Kepala Bappeda Kaltim, Rusmadi, mengakui jalan tol Balikpapan-Samarinda melintas di dua kawasan yang terkena moratorium, aman. Karena diatur dengan Inpres 10/2011.

Ditetapkan sebagai area moratorium pemberian izin pinjam pakai dan pembukaan Area Penggunaan Lain (APL) yang diatur lewat Instruksi Presiden (Inpres) 10/2011.

Inpres ini ditandatangani Presiden SBY pada 20 Mei 2011 untuk mengamankan lebih dari 65 juta hektare hutan di Indonesia dari pengalihan status dan pemberian izin pinjam pakai.

Namun Rusmadi mengatakan Pemprov sangat yakin proyek tol bisa dikecualikan dalam moratorium ini karena tol sudah masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

“Tapi domainnya ada di Kementerian Kehutanan. Jadi saat ini masih menunggu keputusan. Tapi insya Allah semua berjalan sesuai target,” jelas Rusmadi kemarin.

Dua kawasan moratorium yang masuk dalam peta indikatif yang dikeluarkan Kemenhut adalah kawasan Tahura Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM).

Ia jelaskan APL yang diajukan Kaltim untuk tol tetap memerhatikan UU serta disertai kajian teknis tim terpadu dengan memertimbangkan aspek hukum, ekonomi dan biofisik.

Sementara kawasan Tahura Bukit Soeharto bukanlah hutan primer asli dan sangat memungkinkan diterbitkan izin APL-nya.

“Tahura bukan hutan primer asli. Maksud moratorium itu untuk membatasi pembukaan kawasan konservasi dan hutan primer, termasuk tanah gambut yang berpotensi resiko untuk kontribusi carbon dioksida (CO) tinggi. Tapi kalau Tahura sudah pasti bukan hutan primer dan optimis izin melintas bakal diterbitkan.

Sebab Pemprov sangat bijak dalam pengelolaan hutan, terbukti dengan bertambahnya luasan hutan lindung menjadi 20 ribu,” terangnya.

Tak hanya itu, proyek pembangunan jalan tol Kaltim sepanjang 99,02 km yang mendapat alokasi dana APBD Kaltim senilai Rp2 triliun juga termasuk dalam MP3EI 2011-2025 yang telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011. Untuk koridor Kalimantan, penyebutan item proyek jalan tol yang tertera dalam Perpres disebutkan express way.

“Jalan tol Kaltim masuk di proyek MP3EI di Kalimantan. Hanya istilah saja yang tidak sama, karena dalam Perpres disebutkan jalan bebas hambatan express way. Karena itu kami meminta diganti menjadi jalan bebas hambatan atau jalan tol. Insya Allah, dengan masuk sebagai salah satu proyek MP3EI, ditambah dengan permintaan presiden agar menyukseskan dan mencari solusi jika terjadi hambatan, baik regulasi maupun masalah dana akan dicarikan,” terangnya.

Bahkan, dari total alokasi anggaran proyek MP3EI di Kalimantan senilai Rp 560 triliun, sekitar Rp 420 triliun berada di Kaltim dan termasuk proyek pembangunan jalan tol Kaltim.

“Artinya, dengan masuknya jalan tol Kaltim di MP3EI ini, kita perlu membangun jalan tol Kaltim, pendanaan yang sudah dialokasikan Rp2 triliun melalui APBD Kaltim tahun jamak masih tersisa sekitar Rp4 triliun lebih akan dicarikan dari pihak swasta dan pihak lain,” ungkapnya.

Seperti diberitakan Koran Kaltim pekan lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan di depan Forum 20+ For Indonesia Forest di Jakarta, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan izin pembukaan lahan baru, izin pinjam pakai maupun APL.

Selain mengacu pada Inpres, tata laksananya sudah tertuang di SK Menteri Kehutanan SK.323/Menhut.II/2011 yang ia tandatangani pada 17 Juni 2011 lalu. SK ini adalah turunan dari Inpres di atas.

“Mulai 2010 pemerintah tidak lagi memberikan izin pembukaan dan pemakaian lahan dalam bentuk apapun. Kita hanya fokus yang sudah ada,” ujarnya dalam forum yang digelar oleh World Wide Fund (WWF) Indonesia tersebut.

Zulkifli juga mengatakan bahwa tidak ada jaminan dengan diberikan izin pembukaan atau pemakaian, hutan bisa kembali normal karena semua itu sangat bergantung dari si pemakai.

“Tidak ada jaminan dengan diberikannya izin kepada lembaga atau perorangan, maka hutan akan kembali normal. Itu kembali kepada perilaku masing-masing,” tegasnya.

Ia menegaskan, sesuai Inpres Moratorium, hingga Mei 2013 tak boleh ada izin baru dan izin pakai termasuk APL di hutan primer dan gambut. Pihaknya juga sudah menerbitkan peta indikatif. Celakanya, dalam peta itu jalur tol menerabas dua kawasan yang termasuk area moratorium izin. Satu di area Balikpapan, satu di Kukar.

Dari Inpres 10/2011 yang dimiliki Koran Kaltim, tertera bahwa SBY memerintahkan penundaan pemberiain izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain seperti tercantum pada peta indikatif.

Inpres ini ditujukan kepada 10 pihak, diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, termasuk Gubernur dan bupati/walikota. Inpres juga mewajibkan Menhut setiap enam bulan melaporkan pelaksanaan moratorium kepada presiden, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

“Penundaan izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi ini berlaku selama dua tahun sejak dikeluarkan,” demikian tertulis pada Amar Kelima.

Sementara SK Menteri Kehutanan SK.323/Menhut.II/2011 menjelaskan bahwa penundaan pemberian izin meliputi, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan. Peta indikatif memuat kawasan-kawasan yang ditunda pemberian izin termasuk APL.. [ipe]

Link : http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1794859/pembangunan-tol-balikpapan-samarinda-jalan-terus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s