Palembang, Metropolitan Area

Sumber : Sumatera Ekspres – 12 Januari 2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk kota ini sebagai pilot project Peraturan Presiden (Perpres) 61/2011 tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Program ini juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai pelaksana lapangan.

“Palembang menjadi koordinator,” ujar Elly Andriani Sinaga, direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan saat pemaparan hasil penilaian WTN (Wahana Tata Nugraha) 2011 tahap III, di ruang Parameswara Pemkot Palembang, kemarin.

Tugas yang sudah terlaksana adalah penerapan bus rapid transit (BRT) Transmusi. Namun, pelaksanaannya ia mengaku belum optimal dilakukan dengan baik. Salah satunya lajur khusus ketika Transmusi melintas. Kemudian kapasitas angkutan, harus ada feader agar masyarakat tak kesulitan naik angkutan umum dan tak boleh tumpang tindih trayek.

“Saya apresiasi pada Palembang, karena tak lagi meremajakan kendaraan usia 10 tahun. Dengan begitu, kita bisa hitung kapan kendaraan tersebut bisa diganti,” ungkapnya. Perintah Presiden selanjutnya adalah meremajakan sistem angkutan umum yang lama.

“Nah, untuk meremajakan ini angkot dan bus yang lama, menurut UU, tak boleh lagi milik pribadi. Dia harus berbadan hukum. Rencana ke depan, angkutan umum sistemnya akan diganti, nggak lagi supir cari penumpang berhenti dimana-dimana. Modelnya sama dengan BRT, tapi dia jadi feader,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki perhatian terhadap Palembang secara penuh. Saat awal membangun BRT di Metropolis 2009 lalu, pihaknya memiliki cita-cita angkutan pro masyarakat. Daerah pusat kota, 16 Ilir dan sekitarnya bebas parkir karena lahan yang bernilai tinggi.

“Jadi, kalau masuk pusat kota harus naik angkutan umum gratis. Gimana caranya, jangan sampai subsidi pemerintah besar. Sebenarnya bisa diatur, karena banyak negara yang sudah menerapkan,” katanya. Tahun ini, pihaknya menyiapkan dana untuk melakukan kajian free basis tersebut.

“Jadi, masyarakat pilih Transmusi untuk ke pusat kota, sehingga kota menjadi lebih lancar,” bebernya. Instruksi Presiden selanjutnya adalah gasifikasi. Meskipun belum bagus kemajuannya, tapi Kementerian ESDM, sudah minta dibangun 4 SPBG di Palembang. Alokasi gas juga rencananya akan diperbanyak. “Kita juga apresiasi Walikota minta kendaraan dedicated gas, kita support untuk penerapan ini.”

Tugas lainnya adalah penerapan dan pengembangan nonmotorized. Pejalan kaki di Palembang harus lebih digalakan. “Pejalan kaki pun diminta Presiden diterapkan di Palembang. Paling tidak ada 10 tugas dari Presiden kepada Palembang ini,” ungkapnya.

Sementara Firdaus Rasyad, Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan, Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Pusat mengungkapkan, penghargaan terendah dalam lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional adalah penghargaan terendah adalah sertifikat. Kemudian plakat, piala kategori II (Angkutan dan lalu lintas) dan piala WTN. “Palembang baru sampai kategori angkutan tahun lalu, kalau bagus bisa dapat piala WTN.”

Menurut dia, jalan dan pembangunan di Palembang sudah baik. Seperti ruas jalan di Palembang, trotoar dan halte. Hanya, pihaknya memiliki beberapa catatan buruk terhadap Palembang. “Ada 16 catatan yang perlu kita bicarakan, atau masukan.”

Pertama, masalah angkutan umum bus. Katanya, BRT yang sudah jalan masih sistem transit belum penerapan BRT. Kemudian, integrasinya belum, antara darat dan sungai. “Kita juga punya tim lain, tetap akan kita bantu membuat terminal integrasi tersebut.”

Angkutan selain BRT, tambah dia, masih perlu dibina karena belum tahu kapan akan dibatasi jumlahnya. “Dia tak punya tanda trayek, seragam pengemudi, penulisan AKDP atau apa. Jadi, masih perlu dibenahi yang tua juga harus dihilangkan,” katanya. Untuk taksi, menurutnya sudah bagus, karena telah masuk Blue Bird.

Pihaknya, juga menilai becak banyak yang keliaran tak beraturan. “Saya lihat di kawasan Pemkot Palembang tadi, bahkan dia melawan arus. Harusnya, becak ditempatkan pada lokasi wisata dan tertentu untuk operasionalnya, tanpa menghapuskan becak.”

Menurutnya, cara pemasangan rambu yang berlapis juga terlihat keliru. Yang harusnya di sebelah kanan, diletakkan di sebelah kiri. “Ini juga kami temukan,” katanya. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi lampu merah di beberapa titik.

“Seperti di Jl Letkol Iskandar, Jl Demang Lebar Daun, Simpang Kampus dan titik lainnya,” katanya. Kemudian ITS, Palembang harusnya sudah memiliki. “Jadi, dikendalikan dalam satu ruangan. Perlu pengembangan ini.”

Catatan lainnya adalah, tak ada simpang prioritas di beberapa titik. Padahal, harus tanda atau rambu harus berhenti karena persimpangan. Hal ini terlihat di depan Momea. “Setidaknya ada marka atau rambu atau Apill untuk pngaturan,” bebernya. umumnya, simpang di Palembang belum ditata dengan baik.

Ia juga menilai, kendaraan yang tak masuk terminal harus diperhatikan. Jangan sampai, Palembang memiliki terminal terpanjang di dunia, karena kendaraan tak masuk terminal. Ia menambahkan, perlu juga pengujian kendaraan bermotor oleh mekanik. Jangan sampai, kendaraan rusak menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa, penguji masuk penjara.

“Jangan ada target PAD untuk transportasi karena cost bukan profit untuk keselamatan dan pelayanan,” katanya. Palembang juga masuk sebagai master plan menjadi Palembang Metropolitan Area. “Target ini sampai 2030 nanti, harus sesuai dan sinkron dengan RTRW,” bebernya. Yang terakhir, Palembang harus ada koordinasi dalam penyelenggaraan transportasi di daerah.

“Dinas terkait harus saling koordinasi, pohon yang halangi rambu harus BLH, bukan yang lain. Jalan rusak tugas PU, pengaturan jalan Dishub dan sebagainya. Perlu politicalwil dari kepala daerah,” tukasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Romi Herton mengungkapkan, hal yang dikoreksi tersebut akan ditindaklanjuti untuk diperbaiki ke depannya. Menurutnya, permasalahan tersebut harus ditangani bersama, baik dari kepolisian, Dishub dan instansi terkait lainnya. “Kita berharap penganugerahan WTN 2011 bisa lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Romi juga meminta kepada perwakilan Dishub Sumsel yang datang untuk mengajukan ITS kepada Kemenhub. Pasalnya, beberapa kali pihak Pemkot meminta selalu ditolak. “Perwakilan Dishub Sumsel juga harus membantu kita, tolong disampaikan kepada Kepala Dinasnya, karena ini urusan masyarakat,” katanya.

Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT mengungkapkan, akan melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menjadi catatan tim penilai lomba WTN. “Saran dan masukan akan kita perbaiki, termasuk menyesuaikan reklame sebagai sosialisasi himbauan,” katanya.

Namun menurutnya, catatan tersebut tak hanya ada di Palembang saja. Bahkan, kota besar lainnya di Indonesia masih banyak yang tak lebih baik. “Namun, saran dan masukan akan kita jalankan, target kita dapat WTN 2011,” imbuhnya.(rei)

Link : http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16959:palembang-metropolitan-area&catid=38:metropolis&Itemid=89

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s