Pemerintah Keluarkan Pedoman Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber : Info Publik – 14 Januari 2012
Oleh Ismadi Amrin

Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah diluncurkan pada 28 Oktober 2011, Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

“Pedoman Penyusunan RAD-GRK merupakan panduan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi daerah dalam upaya mencapai target penurunan emisi GRK nasional,” kata Armida S Alisjahbana selaku Kepala Bappenas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/1).

Peluncuran sekaligus sosialisasi RAD-GRK adalah implementasi dari Pasal 8 Perpres Nomor 61 yang menyebutkan bahwa pedoman penyusunan RAD-GRK ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkan Perpres tersebut. Pedoman berisi penjelasan tentang keterkaitan RAN-GRK dengan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, pengorganisasian, langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD-GRK, sistematika RAD-GRK, dan matrik kegiatan yang perlu disusun.

Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya menambahkan permasalahan perubahan iklim merupakan masalah kita bersama sehingga diharapkan agar RAD-GRK dapat mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah yang lebih ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Selain merupakan upaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK nasional, penyusunan RAD-GRK juga merupakan wujud bagi daerah untuk berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan di daerah,” katanya.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Menurutnya, sosialisasi Pedoman Penyusunan RAD-GRK dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada daerah dalam penyusunan RAD-GRK sehingga dapat dihasilkan suatu rencana aksi daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada provinsi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK. RAD-GRK tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. “Oleh karena itu, diharapkan setelah pedoman penyusunan diluncurkan, pemerintah provinsi dapat segera mungkin menyusun RAD-GRK,” ujar Gamawan.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41 persen apabila ada dukungan internasional.

Adapun kegiatan inti untuk menurunkan emisi GRK meliputi lima bidang, yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah.(dry)

Link : http://www.bipnewsroom.info/index.php?page=news&newsid=13557

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s