Category Archives: Artikel

AS Latih Kalbar Penataan terkait Perubahan Iklim

Sumber : Antara – 25 Januari 2012
Oleh Ruslan Burhani

Pemerintah Amerika Serikat memberi pelatihan komprehensif untuk penataan ruang kepada pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Melawi terkait perubahan iklim.

“Pelatihan dilakukan dari tanggal 25 Januari hingga 2 Februari serentak di Provinsi Aceh, Kalbar, Kalteng dan Papua,” kata Ronny Christianto, Spesialis Komunikasi Kalimantan untuk The USAID Indonesia Forest and Climate Support (USAID IFACS)” saat dihubungi dari Pontianak, Rabu.

Menurut dia, pelatihan itu diberikan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID IFACS bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Amerika Serikat (USFS).

Ia menambahkan, pelatihan itu juga sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan hutan dan rawa gambut sehubungan dengan peran penting mereka dalam perubahan iklim.

“Peserta yang hadir adalah mitra pemerintah dan LSM,” ujar dia.

Sedangkan topik yang dibahas di empat provinsi itu meliputi perencanaan tingkat lanskap dan manajemen, pemetaan area dengan nilai konservasi tinggi dan sasaran prioritas konservasi, dan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS/SEA) untuk menentukan prioritas-prioritas wilayah yang harus dilestarikan.

Ia melanjutkan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya USAID untuk membantu Indonesia dalam mengelola hutan yang tersisa dari hutan dataran rendah dan hutan gambut.

“Dengan bekerja sama antara pemerintah lokal, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk adopsi strategi pembangunan ekonomi rendah emisi yang menekankan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, melindungi hutan dari kebakaran, perambahan dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan,” kata dia.

Ronny mengungkapkan, pelatihan ini akan mencakup keterampilan dan aplikasi dasar terkait tataruang dan KLHS, dan juga disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

“Untuk Kalimantan Barat, peserta akan mempelajari manajemen database, dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan konservasi skala lansekap,” kata dia. (T.T011/M019)

Link : http://www.antaranews.com/berita/294430/as-latih-kalbar-penataan-terkait-perubahan-iklim

Pemerintah Keluarkan Pedoman Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber : Info Publik – 14 Januari 2012
Oleh Ismadi Amrin

Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah diluncurkan pada 28 Oktober 2011, Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

“Pedoman Penyusunan RAD-GRK merupakan panduan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi daerah dalam upaya mencapai target penurunan emisi GRK nasional,” kata Armida S Alisjahbana selaku Kepala Bappenas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/1).

Peluncuran sekaligus sosialisasi RAD-GRK adalah implementasi dari Pasal 8 Perpres Nomor 61 yang menyebutkan bahwa pedoman penyusunan RAD-GRK ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkan Perpres tersebut. Pedoman berisi penjelasan tentang keterkaitan RAN-GRK dengan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, pengorganisasian, langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD-GRK, sistematika RAD-GRK, dan matrik kegiatan yang perlu disusun.

Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya menambahkan permasalahan perubahan iklim merupakan masalah kita bersama sehingga diharapkan agar RAD-GRK dapat mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah yang lebih ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Selain merupakan upaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK nasional, penyusunan RAD-GRK juga merupakan wujud bagi daerah untuk berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan di daerah,” katanya.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Menurutnya, sosialisasi Pedoman Penyusunan RAD-GRK dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada daerah dalam penyusunan RAD-GRK sehingga dapat dihasilkan suatu rencana aksi daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada provinsi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK. RAD-GRK tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. “Oleh karena itu, diharapkan setelah pedoman penyusunan diluncurkan, pemerintah provinsi dapat segera mungkin menyusun RAD-GRK,” ujar Gamawan.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41 persen apabila ada dukungan internasional.

Adapun kegiatan inti untuk menurunkan emisi GRK meliputi lima bidang, yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah.(dry)

Link : http://www.bipnewsroom.info/index.php?page=news&newsid=13557

WWF-Indonesia: Pemerintah RI Punya Banyak “Pekerjaan Rumah” Pasca Durban

Sumber : WWF – 13 Desember 2011

Pertemuan para pihak Konvensi Perubahan Iklim PBB/UNFCCC di Durban akhirnya ditutup dua hari mundur dari jadwal yang ditetapkan. Kesepakatan akhir yang diperoleh dalam pertemuan tersebut belum menjawab kebutuhan adanya komitmen mengikat secara hukum bagi upaya pengurangan emisi, khususnya yang datang dari negara maju (negara-negara Annex 1 Protokol Kyoto) untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C. Bahkan, diproyeksikan, bila keputusan yang ada di Durban sekarang tetap dibiarkan, bumi akan berhadapan dengan kenaikan suhu global hingga 4°C!

Hasil ini bukan kejutan, karena memperlihatkan bahwa walaupun semua negara telah terpapar bukti ilmiah ancaman perubahan iklim yang dahsyat namun rata-rata negara masih didominasi tekanan politik domestik. Bahkan, beberapa negara maju enggan menunjukkan kemauan yang kuat untuk memberikan dukungan terhadap kesepakatan multilateral.

Nyoman Iswarayoga, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia, menyatakan, “Disepakatinya periode komitmen kedua Protokol Kyoto 2013 – 2018 menghapus kegalauan banyak pihak terhadap semangat prinsip common but differentiated responsibilities. Namun, perlu kita catat dengan garis tebal bahwa komitmen kedua ini tidak cukup kuat menghadapi tantangan perubahan iklim, baik untuk negara maju, apalagi negara berkembang. Salah satunya karena belum disertai ‘Quantified Emission Limitation or Reduction Objectives (QELROS)’.”

Hasil dari perhelatan tahunan PBB ini, yang juga disebut Durban Platform, mengoperasionalisasikan Cancun Agreement, termasuk di dalamnya pembentukan Komite Adaptasi, Mekanisme Teknologi, dan Green Climate Fund. “Sayangnya, Durban Platform yang disepakati oleh 195 negara ini hanya mempersiapkan perjanjian global perubahan iklim mengikat berikutnya untuk disetujui tahun 2015 dan dilaksanakan mulai tahun 2020,” tegasnya.

Banyak pihak meninggalkan Durban dengan perasaan kecewa karena lambannya negosiasi dan hasil yang tidak tegas.

Pekerjaan Rumah Indonesia
Terlepas dari hasil negosiasi internasional yang terjadi di Durban, semoga para diplomat dan pembuat kebijakan di semua negara, termasuk Indonesia, memahami perubahan iklim telah membuat ketersediaan kebutuhan dasar hidup kita di planet ini: pangan, air, dan energi, pada titik kritis.

Agar bisa keluar dari skenario “Business-as-Usual”, sangat dibutuhkan komitmen dan aksi nyata yang mampu membawa kita kepada konsentrasi emisi gas rumah kaca yang diharapkan. Tidak cukup hanya peduli. Oleh karena itu, menuju Pertemuan Para Pihak mendatang di Qatar (COP 18), seharusnya segala tahapan pembicaraan dari Durban tidak hanya memunculkan harapan besar atau wacana saja, namun mendukung terselesaikannya pekerjaan rumah yang dibawa pulang ke Indonesia.

Contohnya, Nyoman mengingatkan beberapa hal sehubungan dengan kemajuan dalam negosiasi REDD+:
1. Untuk implementasi atau operasionalisasi penuh, perlu dipersiapkan dulu instrumen atau elemen infrastruktur dasarnya yaitu Strategi Nasional, termasuk di dalamnya REL/RL, MRV, dan sistem informasi pengaman (safeguard).
2. Indonesia juga masih harus melanjutkan usaha menerapkan komitmen sukarela yang sudah tertuang melalui Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK), sehingga kelanjutan dan kepastian dari berbagai proyek awal REDD+ ini ada.
3. Melalui berbagai program nyata REDD+ dan RAN GRK, Delegasi RI (DELRI) sekiranya bisa berperan penting pasca Durban dengan menggunakan kepemimpinannya mendorong para pihak, khususnya negara maju untuk mewujudkan komitmen mereka.

Sedangkan untuk adaptasi, Nyoman menambahkan pentingnya Strategi Adaptasi Nasional/RAN API,serta bagaimana Indonesia memanfaatkan keberadaan Komite Adaptasi dan Adatation Fund untuk meningkatkan ketahanan kita terhadap ancaman perubahan iklim.

Menghadapi ancaman dampak perubahan iklim diperlukan aksi kolektif antar sektor. Hanya dengan demikian kita mampu mengamankan kenaikan suhu bumi di bawah ambang batas yang mengancam kepunahan kehidupan, yaitu di bawah 2°C.

Narasumber:
1. Nyoman Iswarayoga, Direktur Program Iklim dan Energi WWF-Indonesia,email: niswarayoga@wwf.or.id
2. Iwan Wibisono, Koordinator Kebijakan Iklim terkait Hutan, Program Iklim dan Energi, email:iwibisono@wwf.or.id
3. Rini Astuti, Koordinator Kebijakan, Program Iklim dan Energi,email: rastuti@wwf.or.id

Kontak Media, Foto, & Video:
Verena Puspawardani, Koordinator Kampanye, Program Iklim dan Energi,email: vpuspawardani@wwf.or.id

Catatan untuk Editor:
Tentang WWF- Indonesia
WWF adalah organisasi konservasi global yang mandiri dan didirikan pada tahun 1961 di Swiss, dengan hampir 5 juta suporter dan memiliki jaringan di lebih dari 100 negara dan di Indonesia bergiat di lebih dari 25 wilayah kerja lapangan dan 17 provinsi. Misi WWF-Indonesia adalah menyelamatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak ekologis aktivitas manusia melalui: Mempromosikan etika konservasi yang kuat, kesadartahuan dan upaya-upaya konservasi di kalangan masyarakat Indonesia; Memfasilitasi upaya multi-pihak untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan proses-proses ekologis pada skala ekoregion; Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung konservasi, dan; Menggalakkan konservasi untuk kesejahteraan manusia, melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.Untuk informasi selengkapnya mengenai WWF, silakan klik www.wwf.or.id

Link : http://www.wwf.or.id/?23860/Pemerintah-RI-punya-banyak-pekerjaan-rumah-pasca-Durban

“Paket Istimewa” yang diharapkan WWF dari Durban

Sumber : WWF – 02 Desember 2011

COP 17 di Durban akan menjadi titik balik proses negosiasi PBB untuk perubahan iklim. Para pemimpin dunia dapat meneruskan capaian yang telah dihasilkan pada COP 16 di Cancun, atau memilih untuk mementingkan kepentingan nasional jangka pendek masing-masing yang akan menyebabkan kenaikan suhu rata-rata dunia menjadi 3 – 4°Celsius. Jalan yang dipilih oleh para pemimpin kita akan menjadi sangat penting, dan mereka perlu diingatkan bahwa keputusan ini akan dibuat di tanah Afrika, salah satu benua yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Durban adalah kesempatan terakhir untuk memberi kepastian bagi masa depan rejim perubahan iklim. Komitmen periode pertama Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2012. Saat ini, penduduk dunia sedang menunggu kejelasan komitmen periode kedua yang dapat menyelamatkan bumi dan manusia.

Namun, jika negosiasi berlanjut sebagaimana telah terjadi di negosiasi-negosiasi awal maka COP 17 ditakdirkan untuk gagal. Sejauh ini, para pihak belum menggunakan momentum positif dari hasil negosiasi di Cancun untuk menghasilkan target yang lebih ambisius, atau bahkan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan dasar yang telah dihasilkan. Bahkan, mereka belum menghasilkan dasar-dasar negosiasi yang akan menghasilkan kesepakatan yang adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan di Durban.

Salah satu isu utama di Durban adalah masa depan dari Protokol Kyoto – satu-satunya komitmen internasional yang mengikat untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang periode pertama komitmennya akan berakhir tahun 2012.

Uni Eropa telah menawarkan untuk melanjutkan komitmen ini jika negara maju yang lain bersedia bergabung. Sangat disayangkan, negara-negara maju seperti Jepang, Rusia, dan Kanada menolak mendukung komitmen Uni Eropa, kecuali jika negara-negara berkembang bersedia untuk ikut.

Dari sisi negara berkembang, mereka sepakat bahwa keberlanjutan Protokol Kyoto adalah dasar bagi kesepakatan yang bersifat seimbang (Balanced Package). Jika negara berkembang tidak menunjukkan kesiapan untuk mengambil komitmen yang mengikat secara hukum, maka akan sangat sulit untuk mencapai solusi terhadap persoalan perubahan iklim.

Jalan buntu ini mengancam kesepakatan dari berbagai macam isu lain yang saat ini tengah menunggu keputusan pada pelaksanaan COP 17.

Isu kedua yang terbesar adalah pembiayaan jangka panjang untuk mengurangi emisi, serta mendanai adaptasi dampak perubahan iklim. Hal ini mencakup kesepakatan terhadap pengelolaan Green Climate Fund, juga sumber pembiayaan untuk memenuhi komitmen US$ 100 milyar yang telah disepakati oleh Negara-negara maju di Kopenhagen. Sebuah kesepakatan tentang Komite Transisi (Transitional Committee) yang diberi tugas untuk mengatur Green Climate Fund mengalami kebuntuan karena adanya keberatan yang diajukan oleh dua negara. Akibatnya, setiap negara yang menghadiri Konferensi Durban dapat membuka kembali negosiasi terhadap teks dan mengurai kompromi-kompromi seimbang yang telah dicapai oleh Komite Transisi.

WWF mengkhawatirkan potensi kegagalan negosiasi di Durban – tidak untuk menimbulkan kegelisahan akan tetapi untuk mengingatkan para pemimpin dunia bahwa pendekatan yang saat ini mereka gunakan berpotensi untuk menggagalkan kesepakatan minimal yang dapat diterima di Durban. Kegagalan pada tahap ini adalah sebuah pilihan yang tidak layak. WWF juga mendesak Afrika Selatan sebagai Presiden COP untuk menunjukkan kepemimpinan dan mempersiapkan proses yang akan mempermudah dihasilkannya sebuah kesepakatan.

WWF berharap bahwa COP 17 akan menghasilkan 2 tujuan besar yaitu:
* Memastikan dioperasionalisasikannya Kesepakatan Cancun
* Meningkatkan ambisi dan memberikan landasan dasar bagi kesepakatan yang mengikat secara hukum dimasa yang akan datang

Link : http://www.wwf.or.id/?23682/Paket–Istimewa-yang-diharapkan-WWF-dari-Durban

ARTIKEL : Target WWF di Durban untuk REDD+

Sumber : WWF – 02 Desember 2011

Oleh Iwan Setiawan

Jakarta (01/12)-Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan cadangan karbon hutan melalui pengelolaan hutan lestari atau yang dikenal dengan REDD + adalah primadona yang bakal banyak dibicarakan dalam COP 17 (Conference of Parties) yang berlangsung di Durban,Afrika Selatatan. Apa itu sesungguhnya REDD+? Beban atau solusi? Bagaimana penerapannya di Indonesia sejauh ini?

Ada yang secara sinis menyebut program REDD+ sebagai tebus dosa negara maju karena telah menyumbangkan Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi dengan cara memberi kompensasi pada negara berkembang yang relatif masih memiliki hutan yang luas, seperti Indonesia dan Brazil misalnya. Namun kelompok yang optimis, membaca hal ini sebagai peluang dalam memberi semangat untuk menjaga hutan yang sebetulnya, dengan atau tanpa adanya REDD+ perlu dijaga keberadaannya.

REDD+, singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang melindungi hutannya. Skema ini mulai menjadi perdebatan yang hangat sejak Papua Nugini dan Kosta Rika menjabarkan proposal pengurangan emisi deforestasi pada diskusi perubahan iklim di tahun 2005.

Indonesia maju untuk memperjuangkan REDD pada konvensi perubahan iklim di Bali tahun 2007, di mana ide tersebut telah berkembang dengan mengikutsertakan isu ‘degradasi hutan’. Berbagai usul penambahan isu tentang agroforestri dan pertanian juga muncul. Skema inipun lalu berkembang menjadi REDD+ Tidak hanya mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan, tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi dan pengelolaan hutan lestari serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Aktivitas REDD+ meliputi empat hal yakni mengurangi penggundulan hutan, mengurangi degradasi lahan, menahan stok karbon serta meningkatkan stok karbon. Pada prakteknya, hal ini sangat tidak sederhana. Tantangan-tantangan besar di dalam mekanisme ini termasuk bagaimana mengukur karbon secara akurat, bagaimana memastikan dana sampai ke komunitas hutan dengan transparan dan efisien, siapa yang akan bertanggung jawab apabila hutan ternyata tetap rusak, hingga sumber pendanaan. Lebih dari 30 model penerapan REDD+ telah diajukan oleh berbagai negara dan organisasi non pemerintah.

Dari dalam negeri sendiri, ketidak jelasan masalah REDD + ini menimbulkan pergesekan dengan masyarakat setempat yang selama ini mengambil manfaat dari hutan tersebut. Kesalahpahaman atau pengertian yang tidak utuh, bisa menjebak REDD+ seolah-olah berebut kepemilikan dengan masyarakat setempat. Hal ini jelas perlu penegasan dari pihak-pihak terkait.

Nyoman Iswarayoga, Direktur Program Iklim dan Energi WWF-Indonesia juga menyatakan bahwa memang bisa saja ada anggapan bahwa program REDD+ ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kebanyakan. Untuk itu perlu dibangun sejumlah program yang melibatkan masyarakat. Salah satu contoh nyatanya adalah kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman. Dengan Pemerintah Jerman, aktivitas demonstrasi meliputi pengembangan kebijakan yang baik, strategi pengelolaan hutan dan perubahan iklim, serta implementasinya di tingkat kabupaten. Proyek ini juga melibatkan kolaborasi dengan Heart of Borneo (HOB) Initiative, yang difasilitasi oleh WWF-Indonesia. Proyek HoB menerapkan aktivitas demonstrasi di 4 Kabupaten, yang meliputi pengembangan metodologi, penataan institusi, dan keterlibatan dengan masyarakat.

Perlunya menjamin implementasi REDD+ mampu memperbaiki kehidupan masyarakat juga menjadi salah satu seruan WWF pada pertemuan para pihak konvensi perubahan iklim PBB, COP. WWF meyakini bahwa sebagai kunci penanggulangan perubahan iklim, REDD+ harus mampu memberi manfaat tidak hanya bagi alam tetapi juga bagi masyarakat. Pada COP 17 di Durban, Afrika Selatan yang saat ini tengah berlangsung WWF menetapkan empat target kuncinya terkait REDD+ yakni (1) mencukupi kebutuhan pembiayaan REDD+dan memperjelas peran pasar keuangan, (2) menetapkan metodologi REDD+ yang memberikan menfaat terhadap iklim, masyarakat,dan alam, (3) mengadopsi target global untuk mitigasi melalui REDD+ terkait dengan mekanisme pembiayaan jangka panjang, serta (4) menyelesaikan penyebab deforestasi.

Link : http://www.wwf.or.id/?23685/Target-WWF-di-Durban-untuk-REDD

Pasar Karbon di Indonesia

Sumber : CER Indonesia – 02 Agustus 2011

Mendengar kata pasar tidak akan asing bagi kita semua, dan ada berbagai jenis pasar yang ada saat ini yang pada umumnya menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Namun untuk satu jenis pasar ini mungkin masih asing terdengar untuk kalangan umum, “pasar karbon”. Pasar apakah ini?

Layaknya sebuah pasar, pasar karbon juga memiliki instrumen komoditas, penjual dan pembeli. Komoditas disini adalah kredit karbon. Penjual dalam pasar karbon adalah pihak yang melakukan kegiatan proyek yang menghasilkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sedangkan pembelinya adalah pihak yang memerlukan kredit tersebut, baik karena berkewajiban mengurangi emisi mereka maupun sukarela. Pihak pembeli ini bisa berasal dari pelaku industri, pemerintah nasional/internasional, ataupun broker sebagai pihak perantara yang akan menjual kembali kredit karbon. Kegiatan transaksi dalam pasar karbon menggunakan nilai mata uang tertentu yang nilainya bersifat fluktuatif.

Saat ini pasar karbon berada dalam beberapa infrastruktur, seperti mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) dan Joint Implementation (JI) yang sifatnya wajib dan diatur dalam Protokol Kyoto, mekanisme yang bersifat sukarela seperti dalam Voluntary Carbon Market (VCM) dan mekanisme yang menganut sistem pasar bebas seperti European Union Emission Trading System (EUETS) dan Chicago Climate Exchange. Semua itu adalah sistem pasar yang telah lama berjalan dan berkembang dengan sangat baik dengan standar-standar kredit karbon yang berbeda. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara kita ini perlu dan mempunyai potensi serta kepentingan untuk membuat sistem pasar karbonnya sendiri?

Melihat dinamika dalam perubahan iklim saat ini maka banyak tindakan nyata yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu dengan penerapan sistem pasar karbon Indonesia sendiri. Untuk diketahui pada awalnya, seperti penuturan Dicky Edwin H., Koordinator Divisi Mekanisme Perdagangan Karbon Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) saat diwawancarai Wimar Witoelar beberapa waktu yang lalu, pasar karbon ataupun perdagangan karbon adalah bagian dari mitigasi perubahan iklim yang bermakna mengurangi atau mencegah terjadinya perubahan iklim. Masih menurut beliau, dalam kesempatan lainnya, bahwa diperlukan sebuah National Registry yang berfungsi untuk merekapitulasi status karbon. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya duplikasi perhitungan karbon.

Lalu bagaimana dengan potensi perdagangan karbon itu sendiri? Status kegiatan CDM per tanggal 10 Juni 2011 menyebutkan, telah ada 682 proyek di Indonesia yang telah diregistrasi di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan 9 proyek di dalamnya telah mendapatkan Certified Emission Reduction (CER) total sebesar 2.597.902CER3. Dalam kawasan Asia Tenggara jumlah ini hanya kalah banyak dibanding Vietnam (6.646.339CER4). Dari seluruh proyek yang telah teregistrasi tersebut rata-rata potensi penurunan emisi yang diharapkan sebesar 97 ktCO2e. Jumlah ini merupakan jumah menengah yang dapat dihasilkan dari rata-rata potensi penurunan emisi secara global sebesar 151 ktCO2e . Hal ini karena proyek penurunan emisi di Indonesia pada dasarnya merupakan proyek yang berskala kecil-menengah. Selain itu kendala teknis dalam mekanisme CDM yang panjang dan rumit membuat kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim di Indonesia sulit menembus pasar karbon ini. Namun dalam perkembangannya, dari data yang diperoleh dari DNPI, tren proyek penurunan emisi di Asia saat ini juga telah meningkat tajam diluar negara Cina dan India, dimana kedua negara inilah yang mendominasi pasar karbon CDM di kawasan Asia selama ini.

Saat ini peluang untuk mengembangkan pasar karbon dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama bilateral. Salah satu negara maju yang telah berminat untuk melakukan kerjasama ini adalah Jepang yang memiliki paket kerjasama Bilateral Offset Mechanism (BOM). Pada tahun 2010, beberapa negara maju juga mulai membuat konsep pasar karbon untuk negara-negara berkembang yang belum memiliki pasarnya sendiri.

Pada konferensi tahunan UNFCCC di Cancun, Desember 2010, diresmikanlah Partnership for Market Readiness (PMR) yang difasilitasi oleh World Bank. PMR bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan pemanfaatan kegiatan mitigasi perubahan iklim yang telah berjalan berdasarkan prioritas masing-masing negara peserta. Hal ini juga dapat menjembatani celah antara kegiatan-kegiatan mitigasi dan pembangunan yang rendah karbon.

Indonesia, yang telah menyetujui tawaran kerjasama yang ditujukan untuk menyiapkan skema pasar karbon yang akan terbentuk atau dilanjutkan setelah tahun 2012, melalui DNPI dan kerjasama semua stakeholder karbon (baik pemerintah, swasta, dan LSM) akan menyiapkan program ini dalam waktu 3 tahun. Kesiapan bangunan dasar market readiness adalah kebijakan, institusi legal, dan kesiapan teknis. Tahapan pelaksanaan PMR dmulai dengan National scoping on market conditions yang direncanakan berjalan selama 4 bulan dalam tahun ini, kemudian PMR activities and Pilot projects yang akan berjalan selama 2 tahun.


Source: http://cerindonesia.org/detail.php?bid=197

Arief Hidayat
Carbon and Environmental Research (CER) Indonesia
——————————————————–
CER Indonesia conducts activities on research and development, capacity building and consultancy services of climate, clean development mechanism, and environmental management.
Please visit www.cerindonesia.org for further information

Ka’ban: Atasi Perubahan Iklim Perlu Lintas Instansi

Sumber : Jurnal Nasional – 26 Juli 2011
Oleh Aria Triyudha

Mantan Menteri Kehutanan, M.S. Ka’ban menilai, penanggulangan ancaman perubahan iklim yang kian nyata di Indonesia beberapa tahun belakangan ini memerlukan penanganan yang terintregasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan tersebut. Pasalnya, Ka’ban melihat fenomena yang muncul akibat perubahan iklim saling terkait antar satu sama lain. ”Perlu integrasi penanggulangan, karena fenomena dampak perubahan iklim satu sama lain saling berpengaruh seperti pembukaan lahan dan manajemen kawasan yang harus ditangani sebagai satu kesatuan,” ujar Ka’ban dalam diskusi menyoal perubahan iklim di Jakarta, Selasa (26/7).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mencontohkan, belum terintegrasinya penanggulangan perubahan iklim salah satunya terlihat dari perbedaan pendapat mengenai makna titik api dan titik panas dalam suatu kebakaran lahan atau hutan. ”Masih ada perbedaan tajam mengenai makna titik api dan titik panas,” katanya.

Namun terlepas dari belum terintegrasinya penanggulangan perubahan iklim, Ka’ban menegaskan apabila potensi munculnya titik panas kian menurun seiring berkurangnya masyarakat yang melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Hal ini sambung Ka’ban berkat upaya penyuluhan yang kian gencar terhadap masyarakat. ”Tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sudah menurun karena penyuluhan untuk tidak melakukan hal itu juga semakin meningkat,” katanya.

Link : http://www.jurnas.com/news/35498/Ka%27ban:_Atasi_Perubahan_Iklim_Perlu_Lintas_Instansi/1/Sosial_Budaya/Lingkungan