Category Archives: Kabar Daerah

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation Keprihatinan terhadap Hibah FCPF Bank Dunia yang abaikan kepentingan masyarakat

Jakarta, 27 Juni 2011

By Ina Nisrina

Heboh peluncuran FCPF menyembunyikan begitu banyak persoalan yang terkandung dalam proses dan substansi hibah itu sendiri.  
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation
Keprihatinan terhadap Hibah FCPF Bank Dunia  yang abaikan kepentingan masyarakat
Jakarta, 23 Juni 2011

Hari ini, tanggal 23 Juni 2011 Kementerian Kehutanan merayakan perolehan hibah Bank Dunia dalam kerja sama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) untuk kegiatan REDD+ Readiness Preparation Support sebesar US$ 3,6 juta. Lokakarya Peluncuran FCPF tersebut dilakukan dengan mengundang  berbagai kalangan  mulai dari para duta besar, wakil-wakil kementrian terkait dan Kementerian Kehutanan, lembaga keuangan dan donor, dan juga wakil-wakil LSM dalam dan luar negri. Lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi dan juga memperoleh masukan untuk pelaksanaan kerja sama tersebut. Keseriusan memperoleh masukan dalam lokakarya ini, patut dipertanyakan. Sebab, undangan dikirimkan hanya 3 hari sebelum lokakarya,  dan tidak ada dokumen yang dibagikan untuk dipelajari sebelumnya.

Heboh peluncuran FCPF menyembunyikan begitu banyak persoalan yang terkandung dalam proses dan substansi hibah itu sendiri.

Hibah ini mengabaikan penyebab utama persoalan hutan di Indonesia, yaitu klaim negara atas tanah dan hutan milik masyarakat adat dan setempat. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) masuk ke wilayah yang sampai saat ini sarat konflik kepentingan. Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan sampai saat ini terus berhadapan dengan korupsi, tidak ada kepastian dan pelaksanaan hukum, penindasan kelompok elit politik dan ekonomi yang memanfaatkan aparat militer dan para-militer. Persoalan yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan bukanlah merupakan persoalan yang berkaitan dengan urusan pohon-pohon saja dan konservasi pohon; melainkan lebih dari itu, merupakan persoalan masyarakat yang hak milik dan hak hidupnya dirampas.

Hibah Bank Dunia mengabaikan realitas bahwa pelanggaran hak azasi manusia terjadi akibat perampasan ini. Pengabaikan ini hanya akan meningkatkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan di Indonesia, secara kultural, sosial, ekonomi dan politik.

Pengabaikan ini terlihat dari proses yang buruk dalam memperoleh persetujuan dari masyarakat, termasuk perempuan; kegagalan dalam melihat kebutuhan mendesak penerapan aturan yang mampu melindungi masyarakat dalam proses persiapan dan tahap uji coba; kegagalan untuk belajar dari proyek-proyek uji coba yang sudah menimbulkan konflik dengan masyarakat; dan pengabaikan kepentingan perempuan untuk ikut dalam mengambil keputusan.

Keprihatinan terhadap proses yang buruk dalam memperoleh persetujuan dari masyarakat, termasuk perempuan

Hibah Bank Dunia banyak menggumbar janji berkaitan dengan partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun realitasnya, proses undangan peluncuran pun tidak memenuhi standar dasar partisipasi dan transparansi.

Rencana konsultasi publik FCPF yang akan dipaparkan dalam Lokakarya Peluncuran, tidak dibangun secara transparan dan partisipatif, melainkan dilakukan secara sepihak oleh Dewan Kehutanan Nasional dan Bank Dunia.  Padahal hibah mengklaim bahwa  konsultasi akan mengikutsertakan masukan dari masyarakat adat dengan menggunakan prinsip ‘free, prior and informed consultation leading to broad community support’ (konsultasi yang bebas/tanpa tekanan dengan informasi yang diberikan sebelumnya sehingga bisa memperoleh dukungan masyarakat secara luas).

Berdasarkan prinsip ini seharusnya rencana konsultasi publik dibangun oleh masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai pemangku kepentingan utama dalam persoalan ini. Banyak hal yang masih perlu dijawab oleh Kementrian Kehutanan dan Bank Dunia berkaitan dengan hal partisipasi dan konsultasi, misalnya:

Bagaimana aplikasi UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang berbicara mengenai ‘consent’ (persetujuan) dan bukan ‘consultation’ (konsultasi)?

Siapa yang membangun strategi untuk konsultasi dengan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan? Sejauh mana mereka dilibatkan dalam perencanaan konsultasi?

Siapa yang menentukan perwakilan dari masyarakat yang bergantung pada hutan, untuk terlibat dalam konsultasi-konsultasi tersebut?

Bagaimana membangun proses konsultasi dan melakukan konsultasi yang bebas dan tanpa paksaan, dengan informasi yang jelas dan benar, mengingat maraknya konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat perampasan tanah, hutan dan sumber-sumber kehidupan lainnya yang selama ini dialami oleh masyarakat yang bergantung pada hutan?

Keprihatinan terhadap pengabaian penerapan aturan perlindungan

Hibah ini tidak menerapkan aturan perlindungan dalam proses persetujuannya  oleh Bank Dunia dengan alasan bahwa hibah tidak untuk membiayai proyek REDD+ sehingga tidak ada dampak langsung dari hibah ini. Padahal,  hibah ini antara lain  memberikan arah investasi REDD+ di Indonesia dan opsi-opsi bagi hasil. Tanpa adanya sebuah penilaian sejauh mana dampak dari arahan ini terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kultural masyarakat, maka hasil yang dicapai melalui hibah ini juga mencerminkan pengabaian terhadap situasi masyarakat tersebut.

Pengabaikan aturan perlindungan juga dibenarkan oleh hibah Bank Dunia ini dalam arahan pelaksanaan proyek hibah ini, misalnya:

Tidak perlu mengembangkan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat secara khusus karena aspek ini sudah diintegrasikan ke berbagai kegiatan dalam hibah ini.  Apabila hal ini diabaikan, jelas kepentingan-kepentingan masyarakat adat tidak akan secara khusus diperhatikan.

Dokumen proyek hibah menyatakan bahwa tidak akan ada penggusuran sebagai bagian dari kegiatan REDD+. Jelas hal ini mengundang persoalan di masa depan karena dua hal: (1) kegiatan di sektor kehutanan dan konservasi banyak menimbulkan penggusuran mereka yang hidupnya bergantung pada hutan; (2) apabila diperkirakan tidak akan terjadi penggusuran, maka harusnya sudah menjadi ketentuan dalam kegiatan REDD+ bahwa tidak boleh terjadi penggusuran.  Sebaliknya, kerangka kebijakan yang ada dalam hibah di lain pihak menyatakan bahwa penggusuran akan berusaha dihindari sebisa mungkin. Ini merupakan sebuah ketentuan yang lemah dan bisa melegitimasi penggusuran masyarakat dari wilayah hutan.

 Keprihatinan terhadap pengabaian kepentingan perempuan untuk ikut dalam mengambil keputusan.

Dalam dokumen hibah FCPF untuk Indonesia (ISDS, 02/25/2011) tidak secara eksplisit diatur mengenai pelibatan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan:

  • Dalam studi penyusunan TOR, ketentuan –ketentuan yang mengikuti ketentuan Bank Dunia pada penilaian lingkungan, habitat alam, sumber daya dan budaya fisik, pemukiman kembali, dan masyarakat adat  saja; sementara aspek gender tidak dilakukan/direncanakan.
  • Masukan para pemangku kepentingan dan masyarakat adat diharapkan dalam proses konsultasi, tetapi tidak dipertimbangkan perlunya masukan dari perempuan
  • Kerangka acuan SESA (Strategic Environmental and Social Assessment) tidak memastikan keterlibatan perempuan  dalam keseluruhan diskusi terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, misalnya mekanisme berbagi pendapatan/keuntungan. Seharusnya diskusi yang dibangun tidak hanya terkait dengan mekanisme pendapatan/keuntungan, tetapi juga terkait dampak yang akan merugikan kehidupan mereka.
  • Kerangka Kerja ESMF (Environmental and Social management Framework) akan memberikan pertimbangan terhadap sumber kehidupan dan hak, termasuk hak masyarakat adat, dan seterusnya. Namun, tidak ada pertimbangan dan perhatian terhadap hak – hak perempuan.

 

Kontak Person:  

Puspa Dewy  : 0852 6024 1597  pdewy@solidaritasperempuan.org

Rivani Noor  :  0812 7414 5333  rivani@cappa.or.id

Link: http://csoforum.net/media-release/kertas-posisi/366-keprihatinan-terhadap-hibah-fcpf-bank-dunia-yang-abaikan-kepentingan-masyarakat.html

 

Sikap AMAN Kalteng Mengenai REDD+ dan RTWP

24 June 2011

Kami, Masyarakat Adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, pada tanggal 16-17 Juni 2011, mengadakan suatu Lokakarya Perencanaan Strategis untuk menyikapi berbagai issue terkait dengan REDD+ dan RTRWP di Kalimantan Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) AMAN Kalteng, serta utusan-utusan Masyarakat Adat dari 11 Kabupaten di Kalimantan Tengah.

 

Kami, Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, menegaskan, bahwa Masyarakat Adat merupakan pemegang hak atas wilayah dan hutan adat. Masyarakat adat memiliki berbagai kearifan lokal yang selama ratusan telah terbukti berhasil menjaga, mengelola dan mempertahankan hutan secara arif dan lestari. Proyek-proyek pembangunan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit, tambang, HTI dan pengembangan Lahan Gambut (PLG), merupakan penyebab utama kerusakan dan hilangnya hutan di Kalimantan Tengah.

Sebagai Pilot Project REDD+, Propinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan dunia dan menjadi tujuan investasi REDD+. Berbagai inisiatif mulai dikembangkan, antara lain melalui: kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang dikenal sebagai project Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norway yang tertuang dalam LoI, yang menjadi project dengan dana terbesar terkait REDD+. Selain itu, terdapat banyak inisiatif-inisiatif lainnya yang melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti The Clinton Foundation, WWF, FFI, BOS, CARE Internasional, Wetland dll.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang seharusnya menjadi acuan dalam pengelolaan ruang di Kalimantan Tengah, belum tuntas di diskusikan. Proses-proses pembuatan RTRWP juga tidak melibatkan Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil. Hal ini menambah kerumitan persoalan di Kalimantan Tengah, yang akan berdampak pada implementasi REDD+.

Menyikapi berbagai perkembangan di Kalimantan Tengah terkait REDD+ dan lain-lain, dengan ini, kami menyatakan, bahwa :
Berbagai Inisiatif REDD+ dan pembuatan RTRWP di Kalimantan Tengah, tidak dilaksanakan secara transparan dan mengabaikan situasi-situasi yang berkembang di Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat. Ketidakjelasan informasi dan tidak transparannya berbagai project REDD+ ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan di komunitas-komunitas Masyarakat Adat.
Komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah belum memahami REDD+ dan berbagai inisiatif yang muncul dari upaya ini. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai prinsip dan Hak Masyarakat Adat, tidak dijalankan dalam berbagai proses REDD+ dan pembuatan RTRWP. Hal ini menyebabkan Masyarakat Adat hanya menjadi object dari inisiatif-inisiatif ini, tanpa dapat terlibat sebagai pengambil keputusan atas berbagai inisiatif yang akan berdampak terhadap wilayah, hutan dan kehidupan Masyarakat Adat.
Belum tersedianya Strategi Daerah (Strada) REDD+ sebagai dampak dari belum ditetapkannya Strategi Nasional (Stranas) REDD+, menyebabkan ketidakjelasan acuan pelaksanaan REDD+ di Propinsi Kalimantan Tengah.
Kelembagaan REDD+ yang dirancang di Kalimantan Tengah, tidak dibentuk dengan melibatkan Masyarakat Adat, sehingga tidak mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat. Selain itu, Kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mengkoordinir dan mengatur semua inisiatif-inisiatif REDD+ di Kalimantan Tengah, sehingga terjadi pembiaran atas berbagai ketidakjelasan koordinasi dan informasi terkait inisiatif-inisiatif REDD+ ini.
Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah mengandung ketidakjelasan wewenang dan fungsi antara Damang sebagai Kepala Adat dari Kelembagaan Adat Komunitas, dengan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan adanya tumpang tindih otoritas di komunitas. Selain itu, tidak terdapat aturan tentang peningkatan kapasitas Damang dan Lembaga adat, untuk mampu mengelola Kelembagaan Adat untuk berhadapan dengan berbagai intervensi dari luar.

Sementara itu, Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah tidak menjamin Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat atas ruang dan wilayah, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara individual. Lebih jauh lagi, PerGub ini tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pendanaan untuk implementasi di lapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan situasi di komunitas-komunitas Masyarakat Adat, kami, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, menyerukan :
PENGHENTIAN SEMENTARA semua proses-proses pendanaan REDD+ di Kalimantan Tengah, sampai hal-hal mendasar yang menjadi syarat utama dipenuhi.
Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Adanya kepastian Hak-Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, termasuk hak-hak kolektif atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Pelibatan penuh dan efektif Masyarakat Adat dalam seluruh proses perencanaan, implementasi dan monitoring terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah yang akan berdampak pada kehidupan mereka, termasuk dalam hal ini REDD+ dan RTRWP, harus dipastikan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hak Masyarakat Adat yang tertuang dalam FPIC (Free, Prior and Informed Consent).
Sosialisasi, penyebaran dan penyampaian informasi kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat mengenai setiap project REDD+ yang akan dilakukan di Kalimantan Tengah, harus dilakukan secara massive dan merata. Hal ini untuk menjamin keterlibatan penuh dan hak untuk mengambil keputusan di tingkat komunitas.
Pemerintah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi pengetahuan-pengetahuan tradisional Masyarakat Adat dalam pengelolaan hutan, sebagai modal dasar pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan mandate yang ditetapkan dalam kebijakan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung upaya-upaya identifikasi dan inventarisasi wilayah adat, yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat melalui pemetaan-pemetaan partisipatif.
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, yang melibatkan Masyarakat Adat dan masyarakat sipil di Kalteng, mengenai RTRWP Kalteng.
Perda No. 16/2008, harus menjamin hak-hak kolektif Masyarakat Adat atas Kelembagaan Adat yang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayah adat dan komunitas adatnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Pergub No. 13/2009 harus menjamin hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.

Selain hal-hal tersebut, menyikapi keluarnya Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut, kami menyatakan sebagai berikut :

Mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. NAMUN, upaya ini tidak akan dapat berjalan efektif melalui Instruksi Presiden. Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan kaji ulang terhadap semua kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan ijin-ijin yang telah dikeluarkan selama ini. UU No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan yang menjadi pangkal persoalan kehutanan di Indonesia harus segera direvisi.
Inpres No. 10 tahun 2011 harus diganti ke dalam bentuk kebijakan lain yang berdimensi publik, karena hal-hal yang diatur di dalam kebijakan ini berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini juga harus menetapkan kriteria dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai sukses dan gagalnya implementasi kebijakan ini di lapangan.
Kebijakan mengenai kehutanan harus memperjelas tata kelola hutan di Indonesia, termasuk di dalamnya menjamin adanya kepastian hukum atas hak Masyarakat Adat atas sumberdaya hutan, baik yang ada di kawasan hutan maupun yang ada di luar kawasan hutan.
Secara khusus, kami menuntut Pelaksanaan Inpres No. 2 tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks PLG 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Secara substansi, Inpres ini hanya membolehkan 10 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam kenyataannya, terdapat 360 ribu hektar ijin untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan Eks PLG. Pelanggaran-pelanggaran ini harus ditindak secara hukum yang berlaku, termasuk dugaan terjadinya KKN dalam investasi-investasi ini.

Demikian pernyataan ini kami buat bersama-sama.
Wisma Soverdi, Palangkaraya, 17 Juni 2011
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah

Sumber: http://www.aman.or.id/in/publikasi/buku/360-sikap-aman-kalteng-mengenai-redd-dan-rtwp.html

Stop the Indonesia – Australia REDD+ Project

17 June 2011

Statement of our Stance

Mantir Adat (Custom Keepers) of Kadamangan Mantangai

 District of Kapuas Central Kalimantan

 Stop the Indonesia – Australia REDD+ Project

 In the Customary Area of the Dayak People in Central Kalimantan

We the undersigned Mantir Adat (Custom Keepers) of Kadamangan Mantangai, in the District of Kapuas in Central Kalimantan met and had serious discussions on 7th and 8th June 2011 at the village of Katunjung in the sub-district of Mantangai.  Our statement is based on findings from the monitoring and evaluation of the development of the Indonesia- Australia REDD+ project known as the Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) since 2009 to the present in June 2011.  We hereby provide our assessment and comments with respect to this pilot project:
1.     Since the conception of the REDD+ project way before any consultation at the field level, the location as shown on the map then already suggested that it would be situated within the customary land involving 14 villages and hamlets in the sub-districts of Timpah and Mantangai in the district of Kapuas. The location of the 120,000 hectares project area had already been decided without notifying the community or having any consultation with the Dayak community. The site chosen was stated in the letter dated 20th December 2010 No. KT.12/II-KIM/2010 which was signed by the Secretary-General of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia.
2.     The REDD+ project has brought unrest and conflicts to the community.  People who are affected by this project felt that they have lost the strong sense of community and kindred spirit because of the project. People are suspicious of each other and the tranquillity and peace which we once had in the villages are gone.
3.     The implementation of the REDD project often bring pressure to the community – both physical and psychological because of the promise of millions of Rupiah to those who would support the project.  This kind of model is intimidating as it is fuelled by the promise of money.  This is not good for the community where in accordance with our custom, we have encouraged the people to rehabilitate and reforest the one million hectares of land damaged by the ex-Mega Rice Project in the spirit of community co-operation and self-reliance.
4.     The implementation and direction of the REDD program through the use of the KFCP team, namely BOS Foundation, CARE International and the University have mostly added pressure to local people that their customary access and use of the forest, traditional farming, fishery and other livelihoods activities in the REDD project area have been ignored and eventually cease.
5.     Right from the beginning, the REDD project had never given any written assurance that customary land tenure rights of the Dayak community would be recognised. There is however more pressure on the Dayak Ngaju community to recognise the existence of the REDD project site. This is an unfair deal which we cannot accept. The REDD project is clearly a foreign project owned by Australia to offset industrial pollution/dirty emission from Australia. When in reality, we the Dayak Ngaju people who were born and bred in this land way before this country became an independent state had never been given the justice of the land which we have been dependent on for our survival since time immemorial.
6.     The REDD project has made many sweet promised to the Dayak Ngaju customary landowners.  However, all of these promises were empty at the grassroots level. Reports submitted to the top only told good things which are not true.  This is an act of manipulation of the REDD project towards customary landowners.
With regards tot eh development of the REDD project to date, the stance adopted by the Mantir adapt are as follows:
1.     We the Mantir Adat of Kadamangan Mantangai, district of Kapuas in the province of Central Kalimantan, reject REDD projects because it is a threat to the rights and the livelihoods of the Dayak community in the REDD project area
2.     Urgently appeal to Bapak President of the Republic of Indonesia (RI), Soesilo Bambang Yudhoyono and the Prime Minister of to stop the project that has violated our rights and threatened the basis of survival for the Dayak community.
3.     Appeal to Bapak President RI Soesilo Bambang Yudhoyono to immediately confirm through a Presidential Decree the rights of the Dayak community to their traditional land in the Aliran Sungai (DAS) Kapuas region, and to give due recognition that the Dayak community has long since been addressing the crisis of climate change through viable solution for the Central Kalimantan peatland.
4.    Bapak President RI. Soesilo Bambang Yudhoyono to immediately recognise the initiatives of  the Dayak customary landowners in peatland management through revegetation, rehabilitation, river management, food garden allocation, customary forests. Our long association and sustainable management of peatland should not be forgotten and ignored in any quest for solution to address the crisis of climate change, over and above REDD mechanism.
The Dayak community has for a long time protected the natural resources of peatland based on local wisdom. We do not need the aid of REDD mechanism.  We do not need promises of any kind. We have been doing what we have done as a solution to the climate crisis for the safety of all human beings in the world – not to seek carbon funds. What we really need at this point in time are free health services, free education, improvement to our skills and knowledge and access to relevant training; access to technology that are relevant to our needs as well as policy that support our effort to rehabilitate  fired damaged gardens and forests.
This is our stance which we would like to present to you. We thank you for your attention and we look forward to working in co-operation.
Katunjung, 8 June 2011
Signed by:
1)     Umbie Ipe Desa Mantangai Hulu, 2) Arthen. U. Sampah Desa Mantangai Tengah, 3) Yanmar Kurius Desa Kalumpang, 4) Sambung Desa Sei Ahas, 5) H. Arben anus Desa Katunjung, 6) Mudin Jaman Desa Katunjung, 7) Kanisius. B Desa Katunjung, 8) Tinus Desa Tumbang Muroi, 9) Zuda Dusun Tanjung Kalanis, 10) Simpei Desa Katimpun,
For the attention and cc of:

1.     Bapak Ketua DPR RI di Jakarta

2.     Bapak Ketua Parlement Australia di Australia

3.     Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta

4.     Bapak Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta

5.     Bapak Ketua BAPPENAS RI di Jakarta

6.     Bapak Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di Jakarta

7.     Bapak Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) di Jakarta

8.     Bapak A. Teras Narang Gubernur Kalimantan Tengah

9.     Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya

10.  Bapak Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

11.  Bapak Ketua Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

 

12.  Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kapuas

13.  Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas di Kapuas

14.  Bapak Kepala Bappeda Kapuas di Kapuas

15.  Bapak Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara d Jakarta

16.  Bapak Direktur Eksekutif WALHI Nasional di Jakarta

17.  Bapak Direktur Eksekutif WALHi Kalteng di Palangkaraya

18.  Bapak Ketua AMAN Kalteng di Palangkaraya

19.  Bapak Direktur Yayasan Petak Danum di Kapuas

20.  Bapak Ketua LSM di Jaringan kerja LSM Petak Danum Nasional dan Daerah

21.  Bapak Camat Mantangai di Kecamatan Mantangai

22.  Bapak Camat Timpah di Kecamatan Timpah

23.  Bapak Damang Kadamangan Mantangai dan Timpah

24.  Bapak Kepala Desa di sepanjag DAS Kapuas di Tempat

25.  Arsip.———————————————————————–

For More Information:

Muhammad Teguh Surya
Head International Liaison and Climate Justice Department
WALHI/ Friends of The Earth Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Jakarta 12790
Telephone : +622179193363
mailto : teguhriau@walhi.or.id This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / teguh.surya@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cellphone : +628118204362
website : http://www.walhi.or.id

Link: http://csoforum.net/english/14-article/351-stop-the-indonesia-australia-redd-project.html

Mengukur Kandungan Karbon Taman Nasional

28 April 2011
Oleh : Harry Suryadi

Jember – Sedikitnya 60 orang aktivis pecinta lingkungan bersama tokoh masyarakat, petani, lembaga swadaya masyarakat dan staf Taman Nasional Meru Betiri melakukan
pengukuran kandungan karbon. Hasil temuan kelompok masyarakat, tercatat kandungan karbon di kawasan taman nasional itu sebesar 170 ton hingga 300 ton per
hektar dalam kurun waktu tahun 2011.

Ini diungkapkan kepala Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Bambang Darmadja dan Koordinator Peneliti Gas Rumah Kaca Kantor Kementerian Kehutanan Ari Wibowo di Bandealit, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur, Rabu (27/4/2011). Kelompok masyarakat itu sudah bisa mengukur sendiri kandungan karbon yang terdapat di kawasan hutan taman nasional, kata Bambang Darmadja.

Sebanyak 60 kader konservasi terlatih menghitung kandungan karbon itu, sebagian besar atau 70 persen adalah kelompok tani atau pemanfaat hutan kawasan taman nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Konservasi Alam Indonesia Lestari (KAIL), sidanya dari staf TNMB. “Kami menghitung kandungan karbon pada 40 plot di dalam kawasan taman nasional dan setiap plot luasnya 20 x 100 meter,” kata Suparman, dari kelompok tani.

Ia mengakui, tiap plot kawasan hutan di taman nasional memiliki perbedaan vegetasi sehingga antara satu vegetasi dengan lainnya memiliki kandungan karbon
berbeda. Hasil pengukuran itu, terendah sekitar 170 juta ton karbon dalam tahun ini, sedang tertinggi ada yang sampai 300 ton per-hektar tahun ini. Padahal luas kawasan Taman Nasional Meru Betiri secara administratif meliputi dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Jember sekitar 58.000 hektar.

“Namun secara keseluruhan kandungan karbon sumbangan dari Taman Nasional Meru Betiri masih dihitung,” kata Ari Wibowo.

Untuk itu, TNMB bekerja sama dengan Intrenastional Tropical Timber Organistion (ITTO) yang berkedudukan di Jepang ingin meningkatkan kemampuan agar kandungan karbon menjadi lebih tinggi lagi. Untuk itu, mereka memanfaatkan kelompok masyarakat dan siswa sekolah dasar supaya melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan dan perkampungan. Menurut Ari Wibowo, sejak tahun 2000-2005 terjadi pengalihan fungsi hutan setiap tahunnya sekitar 1,2 juta hektar.
Sebelum itu, angka pengalihan fungsi hutan justru lebih tinggi. Untuk itu, melalui Reducing Emition from Deforestation and Degradation (REDD) diharapkan mampu memberi jawaban kepada dunia akan kesungguhan Indonesia memperbaiki lingkungan dengan memperbanyak kandungan karbon.

Caranya dengan melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya, baik di kawasan konservasi maupun lahan milik masyarakat. “Makanya program satu milyar penenaman pohon harus benar-benar dilakukan,” kata Bambang Darmadja.

 

Link: http://sains.kompas.com/read/2011/04/28/08390273/Mengukur.Kandungan.Karbon.Taman.Nasional

Hak Adat Diabaikan, AMAN Tolak REDD

10 March 2011

By Ignatius Indro, Reporter Green Radio

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menolak pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Kerusakan dan Penggundulan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, REDD) bila tidak ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Sekertaris Jendral AMAN, Abdon Nababan mengatakan, hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan masyarakat adat sehingga REDD tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia. Padahal, perlindungan  hak-hak sipil telah diatur dalam pertemuan perubahan iklim international seperti di Cancun, Mexico tahun lalu.

”Dengan tidak adanya undang-undang yang melindungi masyarakat adat, maka konflik akan terjadi seperti yang terjadi di proyek percontohan REDD di Jambi atau Kalimantan Tengah” ujarnya.

Abdon juga menolak perluasan wilayah konservasi sebelum adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap lahan. “Pada kenyataannya, perluasan daerah konservasi  juga membuat masyarakat adat dianggap seperti seorang kriminal dengan tuduhan perambahan hutan.”

Link: http://www.greenradio.fm/index.php?option=com_content&view=article&id=5159:hak-adat-diabaikan-aman-tolak-redd-&catid=1:latest-news&Itemid=338