Category Archives: Siaran Pers

SIARAN PERS: SIS-REDD+ sebagai Instrumen Pelayanan Informasi dari Implementasi Aksi REDD+

Sumber : Departemen Kehutanan – 01 Februari 2012

SIARAN PERS
Nomor : S. 55 /PHM-2/2012

SIS-REDD+ sebagai Instrumen Pelayanan Informasi dari
Implementasi Aksi REDD+

Workshop Pemangku Kepentingan Terkait REDD+ Partnership Indonesia dengan tema Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia diadakan di Ruang Rimbawan 1 Gedung Manggala Wanabakti pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012. Workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Tujuan dari workshop ini adalah untuk menginformasikan dan mengkonsultasikan kepada stakeholders hasil dan proses pembangunan sistem informasi implementasi safeguard REDD+ yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta dukungan finansial dan teknologi dalam konteks kedaulatan Negara Indonesia.

Sesuai yang diamanatkan dari keputusan COP-16 pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) harus dilaksanakan oleh negara pihak yang akan melaksanakan aksi REDD+. Safeguards REDD+ berisi 7 (tujuh) elemen kerangka pengaman pelaksanaan aksi REDD+ di negara berkembang, yaitu 1) Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, 2) Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, 3) Menghormati pengetahuan dan hak “Indigenous People” dan masyarakat lokal, 4) Partisipasi stakeholders secara penuh dan efektif, 5) Konsisten dengan konservasi hutan, 6) Mencegah resiko balik (reversal), 7) Adanya aksi mengurangi pengalihan emisi. Sedangkan pembangunan SIS-REDD+ bertujuan untuk menjadi instrumen yang akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang diperlukan terkait implementasi 7 elemen safeguards REDD+.

Workshop ini diadakan oleh Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan. Keynote speech pada acara ini adalah Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Prof. Ir. Rachmat Witoelar. Dalam sambutannya beliau menyampaikan materi tentang Implikasi “Durban Platform for Enhanced Actions” bagi Indonesia.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Pusat,
ttd
Sumarto
NIP. 19610708 198703 1 002

Link : http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8325

SIARAN PERS: COP 17 Durban: Indonesia Harus Memperjuangkan Keadilan Iklim

Sumber : Mailist – 24 November 2011

Siaran Pers Bersama, 24 November
WALHI, KIARA dan Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF)

COP 17 Durban: Indonesia Harus Memperjuangkan Keadilan Iklim

Pertemuan Para Pihak – COP 17 akan digelar di Durban Afrika Selatan, 28 November – 9 Desember 2011. Masyarakat Sipil Indonesia khawatir, alih-alih memperjuangkan keadilan iklim, forum ini akan kembali menjadi ajang pemerintah Indonesia untuk menggalang pendanaan iklim dari skema utang dan proyek-proyek ikilm yang mengarah pada skema offset yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan. Ini akan menjauhkan upaya Indonesia mendorong prinsip-prinsip keadilan iklim.

Sejak 1992, sekitar 154 negara yang menghadiri KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil sepakat menandatangani Konvensi Perubahan Iklim. Tujuan utama konvensi adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) — yang dianggap memicu terjadinya perubahan iklim, menuju suatu level yang mencegah bahaya emisi yang bersumber dari kegiatan manusia terhadap sistem iklim. Negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara yang bertanggung jawab atas terjadinya peningkatan GRK (Negara Annex-1) diwajibkan memikul tanggung jawab lebih dalam penanggulangan perubahan iklim, yang dituangkan dalam Protokol Kyoto.

Sayangnya sejak Protokol Kyoto dinyatakan berkekuatan hukum dan mengikat pada 16 Februari 2005, tidak nampak kemajuan berarti yang memberikan manfaat bagi warga , baik laki-laki dan perempuan yang paling menderita akibat dampak perubahan iklim. Sebaliknya, emisi GRK dari negara-negara Annex-1 terus menanjak.

Padahal tahun depan, komitmen pertama berlakunya Protokol Kyoto, 16 Februari 2012 akan berakhir. Namun emisi karbon justru makin meroket. Joint Research Center European Commission dan PBL, 2011, Emisi karbon dioksida (CO2) global naik hingga 45 % antara tahun 1990 hingga 2010, dan mencapai rekor tertinggi sebesar 33 miliar ton pada 2010.

Bagi Indonesia, dan penduduk bumi lainnya itu kabar buruk. Musim tak tentu, gelombang laut yang tinggi, juga bencana yang makin kerap datang banyak berkait dengan krisis iklim. Kiara mencatat sebanyak 68 nelayan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem pada periode Januari – September 2010. Bahkan sejak Januari 2011 terdapat 550 ribu nelayan di 53 kabupaten/kota berhenti melaut karena cuaca ekstrim. Belum lagi petani yang menghadapi ketidakpatian musim juga hama tanaman baru yang berkait dengan krisis iklim.

Sayangnya respon Indonesia membuat warganya makin rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam negosiasi-negosiasi Iklim Indonesia justru melemah memperjuangkan keadilan iklim. Prinsip Keadilan Iklim, yaitu keselamatan warga, utang ekologis, hak atas lahan dan pola yang adil dalam produksi dan konsumsi, justru ditinggalkan pemerintah. Tak heran, jika kemudian Indonesia membuka pintunya lebar untuk proyek-proyek penurunan emisi, yang berpotensi 0ffset . Pembicaraan skema offset ini akan menjadi agenda COP 17 Durban.

“Jika COP 17 menyepakati skema offset, maka 65% upaya reduksi emisi akan menjadi tanggung jawab Negara berkembang. Indonesia akan menderita ganda, sebagai Negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, juga Negara yang dikorbankan mencuci dosa negara-negara industri yang mencemari atmosfer bumi”, ujar Siti Maimunah Koordinator CSF.

Skema offset ini berpotensi dilakukan pada proyek-proyek mitigasi. Projek-proyek mitigasi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan Indonesia belum siap menghadapi perubahan Iklim global. Kecenderungannya, projek uji coba mitigasi justru memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, 9 November 2011, KFCP, salah satu proyek uji coba unggulan mendapat kritik karena tidak menepati janji, termasuk tenggat waktu yang mereka janjikan.

WALHI mendesak pemerintah menghentikan penggalangan dana iklim melalui skema utang. Saat ini, sekitarUS$ 2,9 Milyar pendanaan iklim berasal dari skema utang. Hasil penelitian WALHI tentang tata kelola pendanaan iklim di sektor kehutanan menunjukkan hanya pemilik modal yang diuntungkan dengan skema-skema yang dikembangkan. Menjadi pertanyaan besar, proyek-proyek mitigasi yang jumlahnya lebih dari dua lusin di Indonesia sesuai peruntukkannya dan bermanfaat mengurangi emisi. Khususnya jika dikaitkan dengan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan yang bergantung hidupnya dari hutan.

Sementara sebagai negara kepulauan, upaya adaptasi mestinya menjadi agenda utama yang diperjuangkan Indonesia dalam dua tingkatan. Di tingkat global, melalui COP 17, menghentikan upaya mekanisme perdagangan karbon, seperti inisiatif”Karbon Biru” yang disokong UNEP,FAO,IUCN, CSIC dan IOC/UNESCO. Kedua, di nasional, negara segera menghentikan praktek pembangunan tak ramah lingkungan, seperti reklamasi pantai, konversi hutan mangrove untuk perluasan perkebunan sawit dan industri pertambakan, serta pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merampas ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat, baik di darat maupun di laut yang berujung kian terancamnya keselamatan warga oleh bencana.

COP 17 di Durban harusnya menjadi Forum menemukan solusi dan formulasi yang tepat mengurangi efek gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global dan menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, jika pendekatan yang dilakukan di atas tak berubah, maka sudah tentu jalan sesat yang akan ditawarkan, solusipun hanya akan jadi dongeng belaka.

Pemerintah Indonesia haru segera mengumumkan terbuka delegasi dan agenda yang diperjuangkan pada negosiasi COP 17. Indonesia harusnya bersikap tegas dan memimpin negara-negara selatan memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan iklim.

Kontak Media :

Ina Nisrina, CSF: 085277753686
Abdul Halim, Kiara: 081553100259
Dedi Ratih, Walhi: 081250807757

SIARAN PERS Greenpeace, Walhi, KKI Warsi, Wahana Bumi Hijau

Sumber : Mailisit – 22 November 2011

SIARAN PERS
Greenpeace, Walhi, KKI Warsi, Wahana Bumi Hijau

ENAM BULAN MORATORIUM – APP MASIH TERUS MEMBABAT HUTAN ALAM DAN GAMBUT

Jakarta, 23 November 2011: Aktivis Greenpeace, WALHI, KKI WARSI, dan Wahana Bumi Hijau (WBH) hari ini menyerahkan fakta-fakta penghancuran hutan Indonesia dan meminta pemerintah menelaah kembali izin-izin penebangan hutan yang telah dikeluarkan dan menerapkan kebijakan deforestasi nol.

Penyerahan fakta perusakan hutan tersebut dilakukan oleh aktivis berkostum dan mengendarai motor bercorak harimau kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di kantor mereka masing-masing.

Zulfahmi, juru kampanye hutan Greenpeace mengatakan, “Enam bulan setelah moratorium (penghentian sementara) izin baru untuk pembukaan hutan diberlakukan di Indonesia, perusakan hutan masih terjadi. Kami menemukan bukti dan menyaksikan langsung bagaimana Asia Pulp and Paper (APP) meremehkan komitmen presiden SBY dengan terus membabat hutan alam dan gambut, dokumentasi fakta yang kami kumpulkan selama perjalan Tur Mata Harimau pada bulan lalu di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan secara gamblang menunjukkan hal tersebut”.

Selama satu bulan lebih Aktivis Greenpeace, WBH, WARSI dan WALHI melakukan Tur Mata Harimau di Sumatera untuk menjadi saksi dan mendokumentasikan berbagai fakta perusakan hutan sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya penyelamatan hutan alam dan gambut Indonesia .

“Perusakan hutan di Jambi tidak hanya berdampak pada kehidupan satwa dan lingkungan namun juga memicu terjadinya konflik sosial dan mengancam kehidupan Orang Rimba. Bagi orang Orang Rimba hutan alam adalah entitas etnis, dan punahnya hutan berarti secara etnis mereka akan hilang. Selama perjalanan, Tim Mata Harimau di provinsi Jambi kami menemukan anak perusahaan dan pemasok APP terus menghancurkan hutan di sekitar kawasan Bukit Tiga Puluh yang merupakan benteng terakhir bagi Orang Rimba. APP harus menghentikan keserakahan mereka merampas kehidupan Orang Rimba” ujar Diki Kurniawan, Manager Program Kebijakan dan Advokasi WARSI.

Melihat fakta-fakta di lapangan yang dipublikasikan selama ini, beberapa pembeli APP telah mengambil sikap untuk menghentikan membeli produk APP. Ini dikarenakan mereka ingin produk mereka lebih ramah lingkungan dan tidak mau terkait dengan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Bulan lalu Lego, Mattel, Hasbro dan lain-lain yang merupakan pembeli penting APP menghentikan kontrak mereka dengan APP.

Deddy Ratih, Juru Kampanye Hutan WALHI menambahkan,“Komitmen saja tidaklah cukup, Presiden harus turun tangan langsung menyelamatkan hutan Indonesia dan berhenti melindungi perusahaan-perusahaan penghancur hutan seperti APP”.

Hutan Indonesia berada di ujung kepunahan, termasuk keanekaragaman hayati penting lainnya. Saat ini hanya sekitar 400 ekor harimau Sumatera yang hidup di alam liar. Pemerintah Indonesia memperkirakan lebih dari satu juta hektar hutan Indonesia hancur setiap tahunnya. Dengan laju perusakan seperti saat ini, bencana ekologi siap menerjang. Penghentian penghancuran hutan harus dilakukan sistematis untuk memenuhi komitmen Presiden SBY dalam perlindungan hutan, dan lebih luas lagi, untuk menyelamatkan Indonesia.

Kontak:
Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, 0812 6821214
Diki Kurniawan, Manager Kebijakan dan Advokasi WARSI, 0812 7407730
Deddy Ratih, Jurukampanye Hutan WALHI, 0812 50807757
Hikmat Soeriatanuwijaya, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, 0811 1805394

Diskusi Terbatas Untuk Formulasikan Posisi Indonesia di COP-17

Sumber : Departemen Kehutanan

Diskusi Terbatas Untuk Formulasikan Posisi Indonesia di COP-17

21/11/2011 04:34
SIARAN PERS
Nomor : S.532 /PHM-1/2011

Diskusi Terbatas Untuk Formulasikan Posisi Indonesia di COP-17

Kementerian Kehutanan dan UN-REDD Programme Indonesia akan mengadakan diskusi terbatas untuk memformulasi posisi Indonesia dalam proses negosiasi REDD+ di COP17, maupun negosiasi-negosiasi selanjutnya. Diskusi akan dibuka oleh Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, pada tangaal 22 Nopember 2011, bertempat di Ruang Rapat Utama Kementerian Kehutanan RI. Diskusi ini berupaya menjawab isu-isu terkait agenda COP17, antara lain terkait pendanaan dan skala kegiatan REDD+. Untuk menjawab tantangan itu, khususnya menghadapi Konferensi para Pihak UNFCCC ke-17 (17th Conference of Parties atau COP17) di Durban, Afrika Selatan (28 November – 9 Desember 2011), dibutuhkan koordinasi terpadu pada delegasi Republik Indonesia (RI) ke COP17.

Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan delegasi RI ke COP17, diplomat senior Kementerian Luar Negeri, Bapak Rachmat Witoelar, yang memberikan gambaran tentang posisi Indonesia di proses negosiasi UNFCCC. Dengan arahan Menteri Kehutanan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait kebijakan REDD+ di Indonesia, diharapkan diskusi terbatas ini memberikan bekal bagi delegasi RI untuk menetapkan posisi Indonesia di forum negosiasi REDD+, demi tercapainya tujuan implementasi REDD+ di Indonesia.

UN-REDD Programme Indonesia selama ini aktif mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya yang menuju kesuksesan implementasi REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau penurunan tingkat emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan) di Indonesia. Kesuksesan REDD+ di Indonesia juga tergantung atas hasil-hasil negosiasi di tingkat internasional. Negara-negara pemilik hutan tropis dan negara-negara maju ingin menghasilkan sejumlah kesepakatan utama dalam REDD+. Meskipun demikian, masing-masing pihak memiliki prioritas dan pandangan yang berbeda terkait dengan sejumlah isu utama dalam proses negosiasi di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Hal ini menjadi tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia, untuk menegaskan posisinya dalam forum tersebut demi pencapaian target penurunan emisi nasional. (#)

Jakarta, 21 Nopember 2011
Kepala Pusat,
u.b.
Kepala Bidang Pemberitaan&Publikasi

ttd
B I N T O R O
NIP.19580816 199003 1 001

Link : http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8155

International Symposium on Costs and benefits of REDD plus in Kuala Lumpur (19-20 Sept 2011)

We are pleased to invite you to an International Symposium on Costs and benefits of REDD plus : What, Who, How and When? To be held from 19-20 Sep, 2011 at the Intercontinental Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia.

It is being co-organized by Hiroshima University, the United Nations University’s Institute of Advanced Studies, Forest Research Institute Malaysia, Ministry of Natural Resources and Environment Malaysia, Research Institute for Humanity and Nature

Background and Objectives

That humans depend on nature for their existence is an obvious fact. That in time, however, modern societies have come to act as if nature’s services could be fully substituted has also been well acknowledged. Indiscriminate use of resources and a propensity to wasteful consumption has led to the degradation of natural ecosystems that have consequently accelerated the rate of change of natural systems including climatic patterns.

Over the last few decades, there have been several global, national and local measures attempted to stem the loss of natural resources, in order to ensure sustained wellbeing across generations. Responses were geared towards mitigating impacts related to parts of an unfolding ecological crisis. One focus area has been in the context of optimizing land use and land use changes, especially in ecosystems such as tropical forests. A key challenge in getting major stakeholders to adopt some responses is to demonstrate a pecuniary benefit in such action. The idea of payment for ecosystem services, carbon offsets and trading or REDD plus underlines this need to design strategies that would help internalize various costs associated with positive acts to the environment and to actors considered stewards of the specific ecosystems – including indigenous and local communities.

What do these costs entail in the context of planning land use management decisions? Who is expected to bear them and who actually does? How are these costs defined and how do they affect the wellbeing of different stakeholders? How do they affect the integrity and resilience of ecosystems and people directly dependent on these ecosystems? Can a cost also be a benefit? What can mechanisms such as REDD plus achieve in real terms? How does it impact carbon stocks, extent and quality of biodiversity and ecosystem services and livelihood security? Have market based incentive mechanisms delivered- or do we need to think of other mechanisms (e.g. multi benefit approach together with International funding systems ) ? Is it possible to develop a regional focus in a REDD plus Programme that goes beyond national priorities and strategies?

These are some of the questions the symposium will address over two days, and several parallel sessions.

The symposium seeks

1. To Take stock of current knowledge and information on costs and benefits of REDD

2. To Provide an opportunity to deliberate on funding systems to support REDD plus that protect the ecosystem services and also secure the socio-economic well being of local communities.

Detailed programme can be viewed here: http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=8&ddlID=1735

To register or for queries:

The REDD Symposium Secretariat

Forest Research Institute Malaysia

52109 Kepong

Selangor, Malaysia

Phone: +60-3-6279 7180, 6279 7190

Fax: +60-3-6272 9852

E-mail: samsudinmusa@frim.gov.my; azyan@frim.gov.my

Source: iisd Mailist

Kemenhut Diskusikan MRV di Hutan Gambut

Kemenhut Diskusikan MRV di Hutan Gambut

25/07/2011 09:09
SIARAN PERS
Nomor : S.350/PHM-1/2011

Kemenhut Diskusikan MRV di Hutan Gambut

Pengelolaan hutan gambut di kawasan hutan dengan fungsi produksi adalah sesuatu yang mungkin. Untuk pengelolaan hutan gambut dengan fungsi produksi secara baik perlu adanya kegiatan pengukuran (Measurement), pelaporan (Reporting), dan verifikasi (Verification) atau MRV kegiatan pemanfaatan hutan lestari dalam rangka pengamanan investasi bagi pemegang ijin. Selain untuk kepentingan investasi, pemerintah berkepentingan untuk memantau kemajuan investasi (pro growth), perluasan lapangan kerja (pro job), pengurangan kemiskinan (pro poor), dan program mitigasi perubahan iklim (pro environment).

Kegiatan ini penting karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi gambut nomor 4 terbesar setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat, dengan luas sekitar 26 juta hektar, dan terbanyak di Pulau Sumatera. Hutan gambut sebagai ekosistem yang paling rawan terhadap kebakaran hutan, sangat berpengaruh secara ekologi terhadap pengendalian perubahan iklim.

Untuk mengetahui perkembangan kegiatan MRV (Measurement, Reporting, and Verification) Hutan Tanaman khususnya pada lahan gambut sebagai pelaksanaan mekanisme REDD+, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Update from the Field: MRV on Peat Forest”. Diskusi dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juli 2011 pukul 08.30 WIB sampai selesai di Hotel Intercontinental (Ballroom B), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta. Peserta diskusi sebanyak 100 orang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Satgas REDD+, Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Bakosurtanal, BPPT, LAPAN, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, serta Mitra Kerjasama lainnya seperti dari Kedubes Norwegia, Kedubes AS, FAO, UNDP, UNEP, AUSAID, dan lain-lain.

Diskusi Panel dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, dengan moderator Dr. Ir. Dodik R. Nurochmat, MSc. Para pembicara dalam diskusi panel ini adalah Ir. Mamat Rahmat, MSc., yang akan membahas Pengukuran Karbon Sequestration di Hutan Tanaman Lahan Gambut; Ir. M.A. Raimodya MSc. dari IPB akan membahas Rehabilitasi Lahan Gambut di Hutan Produksi; Dr. Ir. Basuki Sumawinata, membahas Kajian Emisi Karbon dan Pengelolaannya di Hutan Tanaman Lahan Gambut; serta Bupati Ogan Komering Ilir, Membahas Lesson Learn Pengelolaan Tanaman di Lahan Gambut: Dampak Dosial Ekonomi Bagi Masyarakat.

Tujuan diskusi ini adalah untuk meng-update kegiatan MRV terkait REDD+ di hutan gambut, sharing kegiatan MRV di kawasan hutan yang telah memiliki ijin usaha di hutan produksi, tindak lanjut dari Peraturan Dirjen BPK No. P.3/VI-Set/2010 tentang Pedoman Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Lestari pada Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, serta menjaring masukan dari para pihak terkait penyempurnaan kebijakan sektor kehutanan untuk MRV di hutan gambut dalam rangka REDD+.

Melalui diskusi ini diharapkan kegiatan MRV di hutan gambut kepada para pengelola kawasan hutan produksi dapat tersosialisasi, informasi-informasi tentang MRV dalam pelaksanaaan REDD+ terdokumentasi, adanya masukan mengenai MRV untuk pengelolaan hutan produksi, serta terdokumentasikannya berbagai metodologi sistem untuk kegiatan MRV di hutan produksi.#

Jakarta, 25 Juli 2011

Kepala Pusat,
Ir. M A S Y H U D, MM
NIP. 19561028 198303 1 002

Link : http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/7479

Indonesia – Inggris Perpanjang Kerjasama MFP Sampai 2016

Indonesia – Inggris Perpanjang Kerjasama MFP Sampai 2016

25/07/2011 08:06
SIARAN PERS
Nomor: S.349/PHM-1/2011

INDONESIA – INGGRIS PERPANJANG KERJASAMA MFP SAMPAI 2016

Indonesia – Inggris memperpanjang kerjasama Program Forest Governance, Market and Climate Change, yang akan dimulai pada April 2012 – Maret 2016. Fokus utama kegiatan Multistakeholder Forestry Programme (MFP), dibawah payung program tersebut merupakan dukungan terhadap SVLK dan VPA, serta kaitan antara SVLK dengan REDD+, sedangkan sub-fokusnya diharapkan dapat menekan terjadinya illegal logging dan pembangunan perkebunan illegal, serta mitigasi kemungkinan dampak negatif SVLK/VPA terutama terhadap masyarakat/ekonomi kecil/mikro.

Multistakeholder Forestry Programme (MFP)
MFP tahap I dimulai Oktober 2000 – 2006 senilai 24 Juta Poundsterling untuk jangka waktu 5 tahun dan bertujuan untuk mengembangkan konsep pengelolaan hutan secara lestari melalui kerjasama para pihak, dengan mengembangkan kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan serta institusi yang dapat dipercaya untuk menjamin proses pengelolaan hutan secara lestari dapat berjalan seperti diharapkan. Tujuan lainnya adalah untuk percepatan reformasi di bidang kehutanan.

MFP tahap II (Oktober 2008 – 2011), senilai 5 juta GBP. Program MFP-II mendukung reformasi kehutanan dengan fokus negosiasi dan implementasi EU – RI VPA on FLEGT dan akan berakhir 30 September 2011. Namun demikian pada bulan Juni 2011 diadakan pertemuan dengan DFID di London dan disetujui perpanjangan (sementara) MFP II Oktober 2011 – Maret 2012. Kesuksesan MFP II dalam mendorong kesiapan para pihak dalam implementasi SVLK di Indonesia serta tuntasnya negosiasi VPA mendorong Pemerintah Inggris melanjutkan kerjasama tersebut dengan mempertahankan nama MFP.

Jakarta, 25 Juli 2011

Kepala Pusat
Ttd.
M A S Y H U D
NIP. 19561028 198303 1 002

Link : http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/7478