Monthly Archives: September 2011

SBY Minta Dewan Perubahan Iklim Perbaiki Koordinasi

Sumber : Detik – 30 September 2011
Oleh Luhur Hertanto

Pelaksaan program mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan perlindungan alam masih dinilai kurang ada koordinasi antara lembaga terkait. Padahal program itu merupakan agenda nasional yang sangat serius sebab bertujuan untuk mencegah memburuknya perubahan iklim global.

“Jangan kita merugi, gagal untuk mencapai yang lebih tinggi karena persoalan nasional. Ketika ada masalah, sudah ada rumahnya yaitu satgas REDD+, berdayakan itu. Jangan masing-masing merdeka seolah punya otoritas dan kewenangan sendiri-sendiri,” ujar Presiden SBY.

Koreksi tersebut dia sampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi Dewan Nasional Perubahan Iklim di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/9/2011). Peserta rapat antara lain adalah Wapres, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menko Polkam Mendag, Menkes, Menhut, Menhub, Menteri LH, Kepala BPPT dan Ketua Lapan.

Presiden menyadari bahwa pelaksaan di lapangan tidak selalu lancar, namun semuanya harus dikelola bersama dengan baik. Terutama masalah koordinasi dan sinergi di antara kementerian, pemerintah pusat dengan daerah, relasi denngan dunia usaha dan civil sociaty yang bergerak di bidang lingkungan.

“Saya berharap ke depan masalah atau persoalan itu bisa kita atasi dengan baik. Jika ada perbedaan pandangan antara policy maker dan NGO, kembalikan kepada visi dan kebijakan dasar pembangunan berkaitan dengan perubahan iklim,” wanti SBY.

Kebijakan dasar yang dia maksud adalah green ekonomi. Yaitu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan perkerjaan baik dan ekonomi terus tumbuh tanpa mengabaikan lingkungan ini.

“Saya berharap dewan perubahan iklim terus bekerja dan gigih memastikan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan itu itu baik untuk ciptakan pertumbuhan. Jangan anggap ini kerja sambilan, ini kerja penting, ini,” sambung SBY. (lh/anw)

Link : http://www.detiknews.com/read/2011/09/30/193530/1734395/10/sby-minta-dewan-perubahan-iklim-perbaiki-koordinasi

Indonesia Ajukan 70 Juta Dollar AS

Sumber : Kompas – 30 September 2011
Oleh Ichwan Susanto | Marcus Suprihadi

Indonesia mengajukan proposal kepada Program Investasi Kehutanan (FIP) senilai 70 Juta dollar AS. Ini sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan kerusakan lahan dan deforestasi (REDD+).

Staf Ahli Menteri Kehutanan,Hadi Pasaribu, Jumat (30/9/2011), di Jakarta, mengatakan, Indonesia dinilai paling siap dalam mengelola dana FIP. Karena itu, Indonesia dipilih sebagai pilot project FIP.

Hadi mengaku sedang mempersiapkan delapan program untuk didukung FIP. Isinya yaitu, program REDD+ pada hutan rakyat di Jawa, reformasi pengaturan kepemilikan lahan dan hutan, penegakan hukum Ilegal logging dan perdagangannya, unit pengelolaan hutan dan REDD+, pengembangan lahan terdegradasi, konsesi restorasi ekosistem dan REDD+, insentif pada pasar REDD+, dan pembangunan subnasional REDD+.

Dana FIP ada pada Multilateral Development Bank dari para donor Australia, Denmark, Norwegia, Inggris, AS, dan Jepang. Peserta FIP yaitu Republik Demokratik Kongo, Romania, Indonesia, Brasil, Maroko, dan Nepal.

“Tanggal 31 Oktober nanti saya ke Washington (AS) untuk bertemu para steering committee. Semoga proposal kita itu disetujui,” ucapnya di sela-sela Director’s Meeting Climate Leadership Program (CLP): Natural Resource Management.

Keikutsertaan Indonesia dalam FIP karena dinilai sebagai pengemisi gas Rumah kaca senilai 1,4 giga ton setara karbon yang 58 persennya diakibatkan pengubahan fungsi hutan/lahan dan gambut.

Link : http://sains.kompas.com/read/2011/09/30/15184778/Indonesia.Ajukan.70.Juta.Dollar.AS

SBY Set to Discuss Greenhouse Emissions, REDD+

Source : Jakarta Post – September 30, 2011

President Susilo Bambang Yudhoyono is scheduled to head the National Council for Climate Change (DNPI) coordination meeting at the Presidential Palace on Friday. “This is a routine meeting that is held twice a year. The agenda for the meeting is a report on the activities of the chairman and to receive instructions from the
President,” special presidential staff for the environment Agus Purnomo said.

Agus added that the chairman of the REDD+ task force, Kuntoro Mangkusubroto, would discuss mechanisms to reduce greenhouse emissions, as well as the REDD+ mechanism to reduce greenhouse gas emissions. “The meeting this time is quite special because it will [discuss] the national act on reducing greenhouse emissions and REDD+,” he said as reported by tempointeraktif.com.

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/30/sby-set-discuss-greenhouse-emissions-redd.html

Indonesia dan Amerika Sepakati Pengalihan Utang

Sumber : Antara – 29 September 2011

Ada kemajuan dalam kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di sektor perhutanan. Kedua pemerintahan, Kamis, menandatangani kesepakatan pengalihan utang (debt-for-nature swap) dalam kerangka Tropical Forest Conservation Act 2 senilai 28,5 juta dolar AS.

Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan, sedangkan Amerika Serikat diwakili Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta.

“Kerjasama kedua negara melalui program TFCA 2 ini akan memberikan kontribusi kepada komitmen Indonesia dalam rangka melindungi hutan dan keanekaragaman hayati,” kata Dirjen PHKA, Kementerian Kehutanan, Darori.

Debt-for-nature swap adalah pengalihan utang yang digunakan untuk membiayai program konservasi keanekaragaman hayati dan hutan tropis.

Kesepakatan ini diatur dalam US Tropical Forest Conservation Act (TFCA), dimana Pemerintah Amerika Serikat dapat mengalihkan hutang dari negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk tujuan konservasi hutan.

Dalam mengimplementasikan program TFCA 2 tersebut, kedua negara didukung dua swap partners, yaitu The Nature Conservancy dan WWF.

Komitmen pemerintah daerah terhadap konservasi area hutan yang luas disertai keanekaragaman hayati dan kandungan karbon yang tinggi menjadikan tiga kabupaten di Pulau Kalimantan dipilih menjadi model dalam pelaksanaan program TFCA 2.

Saat ini kegiatan itu difokuskan terlebih dahulu di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.

TFCA 2 diharapkan dapat mendukung program pembangunan rendah emisi dan mengurangi emisi karbon hingga 41 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada 2020.

Sebelumnya, TFCA I telah disepakati pada 30 Juni 2009 dimana Pemerintah Amerika mengalihkan utang Indonesia sebesar 19,6 juta dolar untuk konservasi hutan yang fokus pada 13 taman nasional di Pulau Sumatera.

Pelaksanaan program akan melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat madani yang akan berperan sebagai pelaksana program, yang difasilitasi oleh administrator yang akan ditetapkan kemudian.

“Kesepakatan TFCA 2 lompatan besar dalam upaya konservasi. WWF bangga menjadi bagian dari program yang tata kelolanya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat madani,” kata CEO WWF Indonesia, Dr Efransjah.

Dari kesepakatan ini, akan melahirkan model-model konservasi hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (SDP-06) Editor: Ade Marboen

Link : http://www.antaranews.com/berita/277590/indonesia-dan-amerika-sepakati-pengalihan-utang

Konservasi Menguntungkan

Sumber : Kompas – 29 September 2011

Hasil penelitian Program Lingkungan PBB melalui Great Apes Survival Partnership di Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan, melindungi hutan bernilai ekonomi tiga kali lebih tinggi dibanding menggubahnya sebagai kebun kelapa sawit. Itu menguatkan posisi Indonesia dalam mekanisme pembayaran jasa ekologi bagi perlindungan hutan.

Penelitian atas permintaan Pemerintah Indonesia itu dipublikasikan pada Rabu (28/9) di Jakarta oleh Program Lingkungan PBB (UNEP). Laporan menunjukkan, hutan habitat 6.600 orangutan bernilai 22.000 dollar AS per hektar. Pada lahan yang sama, jika digunakan untuk kebun kelapa sawit hanya bernilai 7.400 dollar AS per hektar.

”Penelitian ini penting bagi Indonesia, bahwa hutan memiliki nilai. Laporan ini tidak untuk melawan perkebunan sawit. Ini penelitian netral,” kata Direktur UNEP Achim Steiner.

Dari sisi perubahan iklim, alih fungsi lahan berperan 18 persen dalam emisi gas rumah kaca. Untuk mengeremnya, Indonesia menyiapkan mekanisme pengurangan emisi melalui pencegahan kerusakan hutan dan deforestasi (REDD+). Selanjutnya, arah REDD+ itu pada perdagangan karbon.

”Hal ini tidak mudah karena REDD+ adalah sesuatu yang baru di dunia. REDD+ memang tidak cukup cepat dan tidak cepat berdampak pada ekonomi, Namun, inilah salah satu cara menyelamatkan Bumi,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Nanang Roffandi Ahmad mengatakan, pengusaha membutuhkan pendanaan untuk melindungi areal konsesi yang juga menjadi hunian orangutan. ”Kalau menggantungkan, REDD+ itu tidak jelas uangnya kapan akan turun. Kami butuh investasi sekarang dan pasti,” ucapnya. (ICH)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/09/29/03562887/konservasi.menguntungkan

PUBLICATION: Indonesia and US Announce US$28.5 Million Debt Swap for Forest Conservation in Borneo

Source : WWF – September 29, 2011

The governments of Indonesia and U.S. today signed a debt-for-nature swap agreement worth $28.5 million to support forest conservation and climate change mitigation efforts in Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo). WWF and The Nature Conservancy (TNC) will join the two governments to implement this unique forest and climate support program.

Debt-for-nature swap is a debt reduction mechanism to finance biodiversity and tropical forest conservation program and is authorized under the U.S. government’s Tropical Forest Conservation Act. The agreement will direct financing toward tropical forest conservation, climate change mitigation and sustainable development
activities in Kalimantan. The swap will fund projects in three Districts in Kalimantan: the Kapuas Hulu district (in West Kalimantan Province) and Kutai Barat and Berau districts (in East Kalimantan Province). Commitment from the three local governments to work closely with civil society to conserve large areas of carbon-rich
forest and biodiversity has qualified them as focal areas for implementation of TFCA2 programs.

Implementation of the program is through a multi-stakeholder approach, whereby particularly civil society is the key implementor of activities. The swap will be facilitated by a local administrator which will be determined at a later point.

“Partnership by the two countries through the TFCA2 Program will contribute to the commitment of Indonesian Government on forest and biodiversity conservationas well as to reduce green house gas emission outlined in the Strategic Plan of the Ministry of Forestry,” said Darori, the DG of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry.

Ade Soekadis, Acting Director TNC Forest Program Indonesia said, “The Nature Conservancy supports sustainable development in Berau Districts in the framework of Berau Forest Carbon Program (Program Karbon Hutan Berau). TFCA2 is expected support low carbon development and therefore help the livelihood of communities in Berau District, which at the end contribute to reduce carbon emission up to 41 percent while at the same time maintain economic growth at 7% by 2020.

“This TFCA2 agreement is a huge step forward in efforts to save one of the world’s richest forest ecosystems. As a multi stakeholder program whose governance will be overseen by governments and civil society, WWF-Indonesia is very proud to be part of this agreement. The swap will fund projects that benefit the civil society as well as engage them as implementors of the program in the Heart of Borneo, something that WWF is proud to promote” said Dr. Efransjah, CEO of
WWF-Indonesia.

Notes to Editor
Photo of the signing ceremony today can be downloaded at the following link with copyright WWF-Indonesia/Saipul Siagian
http://www.mediafire.com/?e4kbkiaf9w986gi

* Kalimantan, or Indonesian part of Borneo, is a rich-biodiversity area, home to 15,000 flowering plants, over 210 mammals species -40 of them endemic, such as orangutan, gibbons, clouded leopard, etc. Between 1984 to 2000 at least 361 new species were discovered in Kalimantan.
* Kalimantan also diverse in culture, it is home to over 200 languages being used by hundreds of ethnic groups. Sustainable use of forests influence the live of the local community whose life depends on forests as their source of foods, clean water, medicines and housing materials.
* The Heart of Borneo is a trilateral program of the governments of Indonesia, Malaysia and Brunei. Since 2007, the three governments have collaborated to achieve conservation and sustainable development across the 22 Million hectares of forests in the Heart of Borneo.
* Tropical Forestry Conservation Act 2 (TFCA2) Program covers:
o Investment in biodiversity conservation that globally, nationally, and locally important, including environmental services and wildlife corridor program.
o Strengthened the role of local communities around forest areas by improving their access to forest resource use. Develop activities to reduce emission from deforestation and forest degradation, including to support implementation of demonstration activities REDD+
o Develop lesson learn to implement or adopt similar program in other areas.
o Enhance the capacity of partners in management of forest resource

Contact:
1. Kemenhut: Ir. Puspa Dewi Liman, MSc, Deputy Director for Environmental Services, The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry, pdliman@gmail.com
2. WWF-Indonesia: Nazir Foead, Conservation Director, WWF-Indonesia, email: nfoead@wwf.or.id
3. TNC: Ade Soekadis, Acting Director Forest Program TNC Indonesia, email: asoekadis@tnc.org

Link : http://www.wwf.or.id/en/?23260/Pemerintah-Indonesia-dan-Amerika-umumkan-Debt-Swap-senilai-US-285-juta-untuk-konservasi-hutan-di-Kalimantan

Environmental NGOs Support US-Indonesia Debt Swap

Source : Jakarta Post – September 29, 2011

The Indonesian and US government recently signed a debt-for-nature swap agreement worth US$28.5 million to fund conservation and climate-change mitigation efforts in three districts across Kalimantan.

The funds will be channeled to projects in Kapuas Hulu, West Kalimantan as well as West Kutai and Berau in East Kalimantan.

The debt-swap, which is authorized under the US government’s Tropical Forest Conservation Act (TFCA), allows debts to be reduced in exchange for commitments to support biodiversity and tropical forest conservation programs.

“Partnership by the two countries through the TFCA2 Program will contribute to the commitment of the Indonesian government to forest and biodiversity conservation as well as to reducing green-house gas emissions outlined in the Strategic Plan of the Ministry of Forestry,” said Darori, the director general of Forest Protection and Nature Conservation at the Forestry Ministry.

The move has also received support from environmental non-government organizations (NGOs).

The Nature Conservancy acting director Ade Soekadis said that this move would “support low carbon development and therefore help the livelihood of communities in the district, which in the end contributes to reducing carbon emissions by up to 41 percent while at the same time maintaining economic growth at 7% by 2020”.

The CEO of WWF Indonesia, Efransjah, added that the swap would “fund projects that benefit civil society as well as engage them as implementers of the program” in Kalimantan.

“This TFCA2 agreement is a huge step forward in efforts to save one of the world’s richest forest ecosystems,” he said in a press release provided to The Jakarta Post.

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/29/environmental-ngos-support-us-indonesia-debt-swap.html