SBY Minta Dewan Perubahan Iklim Perbaiki Koordinasi

Sumber : Detik – 30 September 2011
Oleh Luhur Hertanto

Pelaksaan program mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan perlindungan alam masih dinilai kurang ada koordinasi antara lembaga terkait. Padahal program itu merupakan agenda nasional yang sangat serius sebab bertujuan untuk mencegah memburuknya perubahan iklim global.

“Jangan kita merugi, gagal untuk mencapai yang lebih tinggi karena persoalan nasional. Ketika ada masalah, sudah ada rumahnya yaitu satgas REDD+, berdayakan itu. Jangan masing-masing merdeka seolah punya otoritas dan kewenangan sendiri-sendiri,” ujar Presiden SBY.

Koreksi tersebut dia sampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi Dewan Nasional Perubahan Iklim di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/9/2011). Peserta rapat antara lain adalah Wapres, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menko Polkam Mendag, Menkes, Menhut, Menhub, Menteri LH, Kepala BPPT dan Ketua Lapan.

Presiden menyadari bahwa pelaksaan di lapangan tidak selalu lancar, namun semuanya harus dikelola bersama dengan baik. Terutama masalah koordinasi dan sinergi di antara kementerian, pemerintah pusat dengan daerah, relasi denngan dunia usaha dan civil sociaty yang bergerak di bidang lingkungan.

“Saya berharap ke depan masalah atau persoalan itu bisa kita atasi dengan baik. Jika ada perbedaan pandangan antara policy maker dan NGO, kembalikan kepada visi dan kebijakan dasar pembangunan berkaitan dengan perubahan iklim,” wanti SBY.

Kebijakan dasar yang dia maksud adalah green ekonomi. Yaitu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan perkerjaan baik dan ekonomi terus tumbuh tanpa mengabaikan lingkungan ini.

“Saya berharap dewan perubahan iklim terus bekerja dan gigih memastikan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan itu itu baik untuk ciptakan pertumbuhan. Jangan anggap ini kerja sambilan, ini kerja penting, ini,” sambung SBY. (lh/anw)

Link : http://www.detiknews.com/read/2011/09/30/193530/1734395/10/sby-minta-dewan-perubahan-iklim-perbaiki-koordinasi

Indonesia Ajukan 70 Juta Dollar AS

Sumber : Kompas – 30 September 2011
Oleh Ichwan Susanto | Marcus Suprihadi

Indonesia mengajukan proposal kepada Program Investasi Kehutanan (FIP) senilai 70 Juta dollar AS. Ini sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan kerusakan lahan dan deforestasi (REDD+).

Staf Ahli Menteri Kehutanan,Hadi Pasaribu, Jumat (30/9/2011), di Jakarta, mengatakan, Indonesia dinilai paling siap dalam mengelola dana FIP. Karena itu, Indonesia dipilih sebagai pilot project FIP.

Hadi mengaku sedang mempersiapkan delapan program untuk didukung FIP. Isinya yaitu, program REDD+ pada hutan rakyat di Jawa, reformasi pengaturan kepemilikan lahan dan hutan, penegakan hukum Ilegal logging dan perdagangannya, unit pengelolaan hutan dan REDD+, pengembangan lahan terdegradasi, konsesi restorasi ekosistem dan REDD+, insentif pada pasar REDD+, dan pembangunan subnasional REDD+.

Dana FIP ada pada Multilateral Development Bank dari para donor Australia, Denmark, Norwegia, Inggris, AS, dan Jepang. Peserta FIP yaitu Republik Demokratik Kongo, Romania, Indonesia, Brasil, Maroko, dan Nepal.

“Tanggal 31 Oktober nanti saya ke Washington (AS) untuk bertemu para steering committee. Semoga proposal kita itu disetujui,” ucapnya di sela-sela Director’s Meeting Climate Leadership Program (CLP): Natural Resource Management.

Keikutsertaan Indonesia dalam FIP karena dinilai sebagai pengemisi gas Rumah kaca senilai 1,4 giga ton setara karbon yang 58 persennya diakibatkan pengubahan fungsi hutan/lahan dan gambut.

Link : http://sains.kompas.com/read/2011/09/30/15184778/Indonesia.Ajukan.70.Juta.Dollar.AS

SBY Set to Discuss Greenhouse Emissions, REDD+

Source : Jakarta Post – September 30, 2011

President Susilo Bambang Yudhoyono is scheduled to head the National Council for Climate Change (DNPI) coordination meeting at the Presidential Palace on Friday. “This is a routine meeting that is held twice a year. The agenda for the meeting is a report on the activities of the chairman and to receive instructions from the
President,” special presidential staff for the environment Agus Purnomo said.

Agus added that the chairman of the REDD+ task force, Kuntoro Mangkusubroto, would discuss mechanisms to reduce greenhouse emissions, as well as the REDD+ mechanism to reduce greenhouse gas emissions. “The meeting this time is quite special because it will [discuss] the national act on reducing greenhouse emissions and REDD+,” he said as reported by tempointeraktif.com.

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/30/sby-set-discuss-greenhouse-emissions-redd.html

Indonesia dan Amerika Sepakati Pengalihan Utang

Sumber : Antara – 29 September 2011

Ada kemajuan dalam kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di sektor perhutanan. Kedua pemerintahan, Kamis, menandatangani kesepakatan pengalihan utang (debt-for-nature swap) dalam kerangka Tropical Forest Conservation Act 2 senilai 28,5 juta dolar AS.

Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan, sedangkan Amerika Serikat diwakili Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta.

“Kerjasama kedua negara melalui program TFCA 2 ini akan memberikan kontribusi kepada komitmen Indonesia dalam rangka melindungi hutan dan keanekaragaman hayati,” kata Dirjen PHKA, Kementerian Kehutanan, Darori.

Debt-for-nature swap adalah pengalihan utang yang digunakan untuk membiayai program konservasi keanekaragaman hayati dan hutan tropis.

Kesepakatan ini diatur dalam US Tropical Forest Conservation Act (TFCA), dimana Pemerintah Amerika Serikat dapat mengalihkan hutang dari negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk tujuan konservasi hutan.

Dalam mengimplementasikan program TFCA 2 tersebut, kedua negara didukung dua swap partners, yaitu The Nature Conservancy dan WWF.

Komitmen pemerintah daerah terhadap konservasi area hutan yang luas disertai keanekaragaman hayati dan kandungan karbon yang tinggi menjadikan tiga kabupaten di Pulau Kalimantan dipilih menjadi model dalam pelaksanaan program TFCA 2.

Saat ini kegiatan itu difokuskan terlebih dahulu di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.

TFCA 2 diharapkan dapat mendukung program pembangunan rendah emisi dan mengurangi emisi karbon hingga 41 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada 2020.

Sebelumnya, TFCA I telah disepakati pada 30 Juni 2009 dimana Pemerintah Amerika mengalihkan utang Indonesia sebesar 19,6 juta dolar untuk konservasi hutan yang fokus pada 13 taman nasional di Pulau Sumatera.

Pelaksanaan program akan melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat madani yang akan berperan sebagai pelaksana program, yang difasilitasi oleh administrator yang akan ditetapkan kemudian.

“Kesepakatan TFCA 2 lompatan besar dalam upaya konservasi. WWF bangga menjadi bagian dari program yang tata kelolanya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat madani,” kata CEO WWF Indonesia, Dr Efransjah.

Dari kesepakatan ini, akan melahirkan model-model konservasi hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (SDP-06) Editor: Ade Marboen

Link : http://www.antaranews.com/berita/277590/indonesia-dan-amerika-sepakati-pengalihan-utang

Konservasi Menguntungkan

Sumber : Kompas – 29 September 2011

Hasil penelitian Program Lingkungan PBB melalui Great Apes Survival Partnership di Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan, melindungi hutan bernilai ekonomi tiga kali lebih tinggi dibanding menggubahnya sebagai kebun kelapa sawit. Itu menguatkan posisi Indonesia dalam mekanisme pembayaran jasa ekologi bagi perlindungan hutan.

Penelitian atas permintaan Pemerintah Indonesia itu dipublikasikan pada Rabu (28/9) di Jakarta oleh Program Lingkungan PBB (UNEP). Laporan menunjukkan, hutan habitat 6.600 orangutan bernilai 22.000 dollar AS per hektar. Pada lahan yang sama, jika digunakan untuk kebun kelapa sawit hanya bernilai 7.400 dollar AS per hektar.

”Penelitian ini penting bagi Indonesia, bahwa hutan memiliki nilai. Laporan ini tidak untuk melawan perkebunan sawit. Ini penelitian netral,” kata Direktur UNEP Achim Steiner.

Dari sisi perubahan iklim, alih fungsi lahan berperan 18 persen dalam emisi gas rumah kaca. Untuk mengeremnya, Indonesia menyiapkan mekanisme pengurangan emisi melalui pencegahan kerusakan hutan dan deforestasi (REDD+). Selanjutnya, arah REDD+ itu pada perdagangan karbon.

”Hal ini tidak mudah karena REDD+ adalah sesuatu yang baru di dunia. REDD+ memang tidak cukup cepat dan tidak cepat berdampak pada ekonomi, Namun, inilah salah satu cara menyelamatkan Bumi,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Nanang Roffandi Ahmad mengatakan, pengusaha membutuhkan pendanaan untuk melindungi areal konsesi yang juga menjadi hunian orangutan. ”Kalau menggantungkan, REDD+ itu tidak jelas uangnya kapan akan turun. Kami butuh investasi sekarang dan pasti,” ucapnya. (ICH)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/09/29/03562887/konservasi.menguntungkan

PUBLICATION: Indonesia and US Announce US$28.5 Million Debt Swap for Forest Conservation in Borneo

Source : WWF – September 29, 2011

The governments of Indonesia and U.S. today signed a debt-for-nature swap agreement worth $28.5 million to support forest conservation and climate change mitigation efforts in Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo). WWF and The Nature Conservancy (TNC) will join the two governments to implement this unique forest and climate support program.

Debt-for-nature swap is a debt reduction mechanism to finance biodiversity and tropical forest conservation program and is authorized under the U.S. government’s Tropical Forest Conservation Act. The agreement will direct financing toward tropical forest conservation, climate change mitigation and sustainable development
activities in Kalimantan. The swap will fund projects in three Districts in Kalimantan: the Kapuas Hulu district (in West Kalimantan Province) and Kutai Barat and Berau districts (in East Kalimantan Province). Commitment from the three local governments to work closely with civil society to conserve large areas of carbon-rich
forest and biodiversity has qualified them as focal areas for implementation of TFCA2 programs.

Implementation of the program is through a multi-stakeholder approach, whereby particularly civil society is the key implementor of activities. The swap will be facilitated by a local administrator which will be determined at a later point.

“Partnership by the two countries through the TFCA2 Program will contribute to the commitment of Indonesian Government on forest and biodiversity conservationas well as to reduce green house gas emission outlined in the Strategic Plan of the Ministry of Forestry,” said Darori, the DG of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry.

Ade Soekadis, Acting Director TNC Forest Program Indonesia said, “The Nature Conservancy supports sustainable development in Berau Districts in the framework of Berau Forest Carbon Program (Program Karbon Hutan Berau). TFCA2 is expected support low carbon development and therefore help the livelihood of communities in Berau District, which at the end contribute to reduce carbon emission up to 41 percent while at the same time maintain economic growth at 7% by 2020.

“This TFCA2 agreement is a huge step forward in efforts to save one of the world’s richest forest ecosystems. As a multi stakeholder program whose governance will be overseen by governments and civil society, WWF-Indonesia is very proud to be part of this agreement. The swap will fund projects that benefit the civil society as well as engage them as implementors of the program in the Heart of Borneo, something that WWF is proud to promote” said Dr. Efransjah, CEO of
WWF-Indonesia.

Notes to Editor
Photo of the signing ceremony today can be downloaded at the following link with copyright WWF-Indonesia/Saipul Siagian
http://www.mediafire.com/?e4kbkiaf9w986gi

* Kalimantan, or Indonesian part of Borneo, is a rich-biodiversity area, home to 15,000 flowering plants, over 210 mammals species -40 of them endemic, such as orangutan, gibbons, clouded leopard, etc. Between 1984 to 2000 at least 361 new species were discovered in Kalimantan.
* Kalimantan also diverse in culture, it is home to over 200 languages being used by hundreds of ethnic groups. Sustainable use of forests influence the live of the local community whose life depends on forests as their source of foods, clean water, medicines and housing materials.
* The Heart of Borneo is a trilateral program of the governments of Indonesia, Malaysia and Brunei. Since 2007, the three governments have collaborated to achieve conservation and sustainable development across the 22 Million hectares of forests in the Heart of Borneo.
* Tropical Forestry Conservation Act 2 (TFCA2) Program covers:
o Investment in biodiversity conservation that globally, nationally, and locally important, including environmental services and wildlife corridor program.
o Strengthened the role of local communities around forest areas by improving their access to forest resource use. Develop activities to reduce emission from deforestation and forest degradation, including to support implementation of demonstration activities REDD+
o Develop lesson learn to implement or adopt similar program in other areas.
o Enhance the capacity of partners in management of forest resource

Contact:
1. Kemenhut: Ir. Puspa Dewi Liman, MSc, Deputy Director for Environmental Services, The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry, pdliman@gmail.com
2. WWF-Indonesia: Nazir Foead, Conservation Director, WWF-Indonesia, email: nfoead@wwf.or.id
3. TNC: Ade Soekadis, Acting Director Forest Program TNC Indonesia, email: asoekadis@tnc.org

Link : http://www.wwf.or.id/en/?23260/Pemerintah-Indonesia-dan-Amerika-umumkan-Debt-Swap-senilai-US-285-juta-untuk-konservasi-hutan-di-Kalimantan

Environmental NGOs Support US-Indonesia Debt Swap

Source : Jakarta Post – September 29, 2011

The Indonesian and US government recently signed a debt-for-nature swap agreement worth US$28.5 million to fund conservation and climate-change mitigation efforts in three districts across Kalimantan.

The funds will be channeled to projects in Kapuas Hulu, West Kalimantan as well as West Kutai and Berau in East Kalimantan.

The debt-swap, which is authorized under the US government’s Tropical Forest Conservation Act (TFCA), allows debts to be reduced in exchange for commitments to support biodiversity and tropical forest conservation programs.

“Partnership by the two countries through the TFCA2 Program will contribute to the commitment of the Indonesian government to forest and biodiversity conservation as well as to reducing green-house gas emissions outlined in the Strategic Plan of the Ministry of Forestry,” said Darori, the director general of Forest Protection and Nature Conservation at the Forestry Ministry.

The move has also received support from environmental non-government organizations (NGOs).

The Nature Conservancy acting director Ade Soekadis said that this move would “support low carbon development and therefore help the livelihood of communities in the district, which in the end contributes to reducing carbon emissions by up to 41 percent while at the same time maintaining economic growth at 7% by 2020”.

The CEO of WWF Indonesia, Efransjah, added that the swap would “fund projects that benefit civil society as well as engage them as implementers of the program” in Kalimantan.

“This TFCA2 agreement is a huge step forward in efforts to save one of the world’s richest forest ecosystems,” he said in a press release provided to The Jakarta Post.

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/29/environmental-ngos-support-us-indonesia-debt-swap.html

Yudhyono Reaffirms Emissions Cuts

Source : Australia Network News – September, 28 2011

Indonesia reaffirms its commitment to reduce greenhouse gas emission growth by 26 per cent by 2020, or up to 41 per cent, if international assistance is provided.

President Susilo Bambang Yudhyono made the statement in his address at the Indonesian Forest Conference attended by around 1000 representatives from government, environmental and business organisations.

Mr Yudhoyono says, there are currently scores of pilot projects addressing deforestation being carried out across Indonesia using international aid as part of effort to reduce gas emission.

“This makes us a pioneer in creative ways to address climate change. It also provides us with research insights that will enrich our discussions today, and at the forthcoming global negotiations in COP17 in Durban, South Africa,” he said.

Yudhoyono pledges to intensify forest conservation to meet the reduction target in his administration’s remaining three years of government.

Indonesia loses around 1.1 million hectares forest annualy, mostly to land clearing for palm oil plantations or pulp and paper industries.

Wide scale illegal logging is also estimated to have cost Indonesia around 4 billion dollar annually.

Deforestation contributes to 20 per cent of global greenhouse gas emission, 85 per cent of which comes from Indonesia, which makes it one of the biggest contributor of greenhouse gas in the world.

Link : http://australianetworknews.com/stories/201109/3328175.htm?desktop

Conservation Offers Better Rewards Than Plantations : UNEP

Source : Jakarta Post – September 29, 2011

A United Nations Environmental Program (UNEP) report says conserving rainforests in Indonesia can generate three times more revenue than clearing them for palm oil plantations. The report estimates that the carbon value of peat-rich forests ranges from US$3,711 and $11,185 per hectare over a 25-year period, which is a higher value than the revenue from any other land uses such as — among others — agroforestry, sustainable logging and oil palm.

While the range of net present values for carbon credits from avoided deforestation of forests on peat lands is between $7,420 and $22,090 per hectare for a 25-year period. The report also says that rainforest conservation can also deliver multiple green economy benefits from battling climate change such as securing water supplies and improving livelihoods while at the same time protecting the remaining population of orangutans.

UNEP executive director Achim Steiner said that the report was important because it found that the ecosystem, the forest ecosystem in particular, also benefited societies and economics. “The forest ecosystems are not only a collection of trees. They are also part of a carbon capture and storage service that nature provides,” he said, adding that this was particularly important for Indonesia because it was the fourth-largest country in terms of carbon stocks or carbon storage in the world.

He added that the world was working toward a low carbon economy in which nations that are able to provide for the global community would become an important economic player because of their forest infrastructure. The report also estimates that many of the coastal, peat-rich forests of Sumatra, where the population of the last 6,600 endangered Sumatran orangutans live, may be worth up to today’s value of $22,000 a hectare at current carbon prices. Palm oil plantations on the same amount of cleared land would produce revenue of less than $7,400 a hectare.

The report, which involved conservation organizations PanEco Swiss, Leuser Ecosystem Foundation (YEL) and World Agroforestry Center, also calls for more international support for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) projects in key orangutan forests. It cited that deforestation contributed approximately 17 percent of global greenhouse gas emissions, and was a major contributor to climate change as well as to the loss of biodiversity and ecosystem services and thus a direct threat to Asia’s great ape the orangutan. The report notes that Indonesia is within the highest five countries for percentage of primary forest loss globally.

Aceh and North Sumatra, two provinces where Sumatran orangutans exist, suffered a total forest loss of more than 22 percent and 43 percent, respectively, from 1985 to 2009. The Norwegian government is currently supporting Indonesia in its efforts to reduce deforestation and illegal logging under a $1 billion agreement that stipulated that Indonesia pass a two-year suspension of new concessions for peat land and primary forest conversion.

Erik Solheim, the Norwegian minister of the environment and international development, said in a statement that “the [UNEP] report underlines that investing and re-investing in forests and the services they provide can be far more profitable and with social and environmental outcomes than trading away our common future for
short-term gains.” (msa)

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/29/conservation-offers-better-rewards-plantations-unep.html

Aturan Konversi Hutan Amburadul, Ancam REDD+

Sumber : Antara – 28 September 2011

Impelementasi REDD+ sebentar lagi dilakukan dan Indonesia memainkan peran penting di tingkat global. Namun masih ada kesenjangan antara cita-cita implementasi itu dengan aturan perundangan di tingkat nasional dan provinsi terkait lingkungan dan dunia usaha di lapangan.

Salah satu “aturan main” yang dianggap masih saling bertentangan alias amburadul itu adalah regulasi konversi lahan hutan. “Regulasi pemerintah untuk konversi hutan masih amburadul,” kata Wakil Ketua Umum KADIN bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Kamdani, di Jakarta, Rabu.

Dia hadir di dalam Konferensi Hutan Internasional dan Implementasi REDD+ yang digagas CIFOR, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Norwegia. Puluhan delegasi dari berbagai negara hadir di sana, termasuk dari institusi-institui internasional.

KADIN menyumbang peran penting dalam implementasi REDD+ itu, karena sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, juga terlingkup dalam tubuh asosiasi pebisnis nasional itu. Artinya, banyak uang investasi telah, sedang, dan akan ditanamkan di sektor-sektor itu dan pebisnis selalu menuntut kepastian aturan hukum.

Kamdani mengatakan, “Undang-undang yang mengatur konversi hutan di Indonesia belum jelas; antara ketentuan hutan yang layak dikonversi dan yang tidak boleh dikonversi sehingga hal itu akan menimbulkan kebingungan bagi pihak swasta di lapangan.”

Masih ada lagi masalah di lapangan yang di mata KADIN harus dientaskan. Itu adalah peran pemerintah provinsi dan kabupaten terkait konversi lahan ini. “Sulit bagi pihak swasta mendapatkan ijin konversi dan jalur birokrasi rumet,” katanya.

Belum lagi stigma buruk yang beredar di masyarakat setempat masyarakat kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan itu sendiri.

“Jika ijin dari pemda tidak diberikan, maka program kerja jelas akan berhenti,” katanya. Dia memberi contoh yang kinerja pemerintahan setempat di Kalimantan.

Sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar delapan milyar dolar Amerika Serikat untuk pendapatan ekspor tahunan. Yang terbesar tetap dari industri kertas dan pulp serta mempekerjakan langsung 1,3 juta orang. Sektor itu merupakan sumber penting pendapatan dan penghasilan di daerah pedesaan yang mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Harus ada penyelesaian yang saling menguntungkan bagi semua pihak untuk implementasi REDD+ ini. Ini bukan lagi ranah swasta ke swasta, tapi pemerintah ke pemerintah. Brasil juga mengalami hal serupa,” katanya. (ANT)Editor: Ade Marboen

Link : http://www.antaranews.com/berita/277422/aturan-konversi-hutan-amburadul-ancam-redd