Monthly Archives: December 2011

Proyek Reduksi Emisi Tidak Terkoordinasi

Sumber : Kompas – 19 Desember 2011

Beberapa aktivitas program reduksi emisi dari sektor kehutanan di Kalimantan Tengah, yang menjadi lokasi proyek percontohan nasional, belum terkoordinasi. Setidaknya ada tujuh program, yang disebut dengan aktivitas demonstrasi, di wilayah Kalteng.

Kondisi itu mengemuka pada Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD)+ Retreat yang digelar Kementerian Kehutanan di Palangkaraya, 16-17 Desember 2011. ”Siapa saja, di mana saja, dan apa saja yang dilakukan dalam proyek-proyek itu tidak terpantau dengan baik,” kata Liaison Officer REDD+ Kementerian Kehutanan di Kalimantan Tengah Jansen Tangketasik di Palangkaraya, Sabtu (17/12).

Program REDD+ merupakan mekanisme di bawah Protokol Kyoto yang memungkinkan negara-negara pemilik hutan memperoleh pendanaan dari negara-negara maju yang diwajibkan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab pemanasan global. Dana diberikan dalam persiapan program ataupun ketika program sudah disepakati, yakni memastikan kondisi hutan tetap lestari sehingga menyerap dan menyimpan karbon dioksida, salah satu unsur pembentuk GRK.

Setidaknya ada tujuh aktivitas demonstrasi di Kalteng yang semuanya melibatkan donor asing, di antaranya kerja sama Indonesia-Australia, WWF Indonesia, Starling Resources, McKinsey & Co, dan Clinton Climate Foundation.

Minimnya koordinasi antarproyek persiapan REDD+ juga disebutkan Koordinator Pemerintah Australia dalam program Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) Hanafi Guciano. ”Progres program- program di Kalteng tidak terpantau,” katanya.

IAFCP mengalokasikan hibah 100 juta dollar Australia untuk persiapan program REDD+ di Indonesia, yang sebagian besar di antaranya dikucurkan untuk mendanai sejumlah proyek di Kalimantan. Ia berharap ada semacam clearing house yang menyediakan segala informasi terkait dengan proyek-proyek di Kalteng.

Menurut Jansen, keberadaan informasi ”satu pintu” atas semua proyek persiapan REDD+ di Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Selain menghindari tumpang tindih proyek, hasil-hasil aktivitas di lapangan pun sangat bermanfaat saat REDD+ diterapkan.

Sebaliknya, tanpa ada clearing house atau informasi ”satu pintu”, Pemerintah Indonesia tidak akan memperoleh informasi penting dan berharga. Sebab, informasi-informasi hasil penelitian lapangan, seperti potensi serapan karbon dari hutan dan lahan gambut serta paparan emisi karbon per hektar, tidak tersedia di dalam negeri.

Kesiapan Kalteng

Pemerintah Provinsi Kalteng awal 2011 meresmikan Sekretariat Komisi Daerah REDD+. Sekretariat itu diharapkan menangani berbagai rencana terkait dengan program REDD+ berkoordinasi dengan Satuan Tugas REDD+ di tingkat nasional.

”Komisi daerah REDD+ ini menjadi pintu masuk dan keluar segala hal terkait dengan proyek di Kalteng,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalteng Mursid Marsono.

Namun, efektivitas kerja Komisi Daerah REDD+ Kalteng masih butuh diperkuat. Salah satu indikasinya, progres beberapa aktivitas demonstrasi di Kalteng belum terpantau.

Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Agus Sarsisto mengatakan, berbagai proyek persiapan REDD+ dibutuhkan Indonesia. Berbagai persiapan itu akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari beberapa negara yang akan menerima manfaat sejak awal apabila nantinya REDD+ benar-benar disepakati dunia untuk diterapkan. (GSA)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/12/19/03144319/proyek.reduksi.emisi.tidak.terkoordinasi

Puluhan Miliar Dana Hutan Menganggur

Sumber : Kompas – 17 Desember 2011
Oleh Gesit Ariyanto | Marcus Suprihadi |

Hampir Rp 40 miliar dana untuk melindungi hutan dari penggundulan dan degradasi menunggu diakses. Dana itu disebut dana kebijakan yng disediakan pemerintah Australia dalam skema Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP). Jumlah persisnya 4,3 juta dollar Australia.

Syarat utama mengakses dana itu harus terkait program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD+. “Asalkan memenuhi syarat, kami akan berikan dana untuk proyek di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk Kalimantan saja,” kata Koordinator Pemerintah Australia untuk IAFCP Hanafi Guciano pada REDD Plus Retreat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (17/12/2011).

REDD merupakan program pengurangan emisi dari sektor kehutanan untuk mengurangi paparan polutan di atmosfer penyebab pemanasan global.

Siapa saja bisa mengakses dana itu, mulai dari kalangan perguruan tinggi, LSM, hingga pemerintah. “Misalnya, untuk mendanai upaya sinkronisasi kebijakan, membangun pusat informasi proyek, atau identifikasi persoalan lain,” kata Hanafi.

Penggunaan dana itu, di antaranya diharapkan dapat memastikan masyarakat sekitar hutan terjamin memperoleh manfaat dari penerapan program REDD+.

Menurut Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Agus Sarsito, Indonesia harus memanfaatkan berbagai peluang pendanaan untuk menyiapkan mekanisme REDD+, sebelum benar-benar diterapkan. “Agar Indonesia menjadi di antara yng pertama memperoleh manfaat dari REDD+,” kata dia.

Link : http://sains.kompas.com/read/2011/12/17/16362584/Puluhan.Miliar.Dana.Hutan.Menganggur

Taman Nasional Sebangau Diharapkan Bisa Jadi Kawasan REDD

Sumber : Media Indonesia – 17 Desember 2011
Oleh Thalita

Taman Nasional (TN) Sebangau ini sudah mengurus REDD sejak Maret 2011 lalu.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Balai TN Sebangau, Hariyadi, disela-sela acara REDD-Plus Retreat yang diadakan Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat kemarin (16/12).

“Taman Nasional ini sudah mengurus REDD dari Maret 2011 lalu. Sekarang, sudah berada di Pusat,” kata Hariyadi.

Ia mengatakan, TN Sebangau mempunyai peranan penting terhadap lahan gambut. Karena secara geologi, lahan gambut adalah tempat bermukimnya batu bara muda.

Artinya, gambut merupakan awal mula batu bara dibentuk. Jadi, ketika musim kemarau menyengat, gambut akan mudah sekali terbakar. Apalagi jika lahan gambut tersebut kering, tak terendam air. Kondisi ini sangat mudah menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut inilah kontributor terbesar bagi emisi karbon Indonesia.

“Kebakaran memang sering terjadi. Oleh karena itu, kita juga melakukan komunikasi dengan DAOP (Daerah Operasi) Palangkaraya dan Masyarakat,” papar Hariyadi.

Ia memaparkan, cara mencegah kebakaran pada lahan gambut adalah dengan menjaga lahan tersebut tidak kering kerontang. Terutama, kubah gambutnya, jangan sampai kering kerontang. Eksistensi lahan gambut memang terbilang unik. Di musim kering, gambut berfungsi seperti spons yang menyerap air. Dengan demikian, gambut akan mampu mempertahankan persediaan airnya.

Menurut data dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tahun 2010, 41% dari emisi karbon Indonesia saat ini berasal dari oksidasi lahan gambut. Oleh karena itu, pengelola TN Sebangau melakukan beberapa cara agar lahan gambut mampu mempertahankan persediaan airnya. Hariyadi menjelaskan, pertama, dengan cara membuat DAM (Bendungan). “Sekarang sudah ada 428 DAM di TN Sebangau ini,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kedua, memasang tabat (canal blocking) di beberapa kanal. “Sudah ada lima canal blocking di TN ini sekarang,” ungkapnya. Ketiga, melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan salah satu usaha dalam memulihkan ekosistem. “Melakukan penanaman di daerah-daerah yang harus ditanam. Agar tidak terjadi kebakaran lagi,” ujar Hariyadi.(*/X-12)

Link : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/17/284863/89/14/Taman-Nasional-Sebangau-Diharapkan-Bisa-Jadi-Kawasan-REDD

Pemahaman Tentang REED Belum Seragam

Sumber : Antara – 17 Desember 2011

Pemahaman tentang upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) masih beragam baik di tingkat pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi yang intensif agar tercapai kesepahaman.

“Pemahaman tentang REDD, baik dalam hal cakupan hutan, metoda perhitungan (accounting), penetapan level emisi (REL/RE) maupun sistem evaluasi dan pengawasan (MRV), masih beragam, sehingga masih perlu sosialisasi yang intensif,” kata Sekretaris Pokja LULUCF Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Doddy S Sukadri.

Ia mengatakan hal itu dalam diskusi mengenai persiapan negosiasi dan implementasi REDD Plus di Palangka Raya, Sabtu.

Selain masalah pemahaman itu, katanya, regulasi yang ada juga tidak mampu mengimbangi perkembangan berbagai inisiatif dalam hal implementasi REDD, terutama inisiatif yang bersifat sukarela (voluntary) dari berbagai kalangan, baik dunia usaha maupun pribadi, padahal potensinya cukup besar.

“Saat ini ada 30-40 kegiatan terkait REDD bersifat sukarela yang belum ada regulasi, sehingga terhambat impelemtasinya,” katanya dalam diskusi yang dihadiri para pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah, lembaga swadaya dan masyarakat tersebut.

Hal senada diutarakan pembicara lain dalam diskusi itu, Hanafi, bahwa pemerintah harus memikirkan dan memberi jalan bagi masuknya dana-dana swasta dalam pendanaan REDD, dengan cara menyiapkan infrastruktur pasar yang mendukung.

“Potensi swasta besar, dan hal itu harus difasilitasi,” katanya.

Hal lain yang mengemuka dalam diskusi itu yakni tidak adanya koordinasi dalam implementasi REDD yang berjalan selama ini. Hanafi memberi contoh, ada tujuh program REDD yang berjalan selama ini di Kalimantan Tengah, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengetahui perkembangan masing-masing program.

“Belajar dari pengalaman ini, perlu ada lembaga semacam pusat informasi atau clearing house, sehingga data lokasi REDD dan perkembangan kegiatan terkontrol. Selanjutnya program yang sudah ada bisa dijadikan model di tempat lain,” katanya.

Doddy mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling maju dalam menuju implementasi REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), namun tidak diimbangi kelembagaan yang memadai termasukn kapasitas sumberdaya manusianya.

“Maka diperlukan percepatan pembentukan kelembagaan REDD yang independen dan kredibel,” katanya.

REDD Plus yakni perluasan REDD hingga mencakup kawasan hutan masyarakat dan kawasan lain yang sesuai, sudah menjadi kebijakan Pemerintah dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia dan sekaligus tulang punggung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), maka semua pihak diharapkan mendukung implementasi REDD Plus tersebut.

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan luas sekitar 15 juta ha, terdiri dari sekitar 10 juta ha hutan, merupakan percontohan program REDD Plus.

Dari seluruh areal hutan di Kalteng terdapat areal gambut sekitar 3 juta ha. Areal gambut tersebut mengalami degradasi karena berbagai hal antara lain pembalakan liar dan proyek lahan sejuta hektare pada masa pemerintahan Soeharto.

Untuk Indonesia, kawasan hutan termasuk areal gambut, merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Deforestasi dan pembakaran hutan dan areal gambut sangat berperan dalam emisi GRk, sehingga rehabilitasi hutan dan lahan gambut menjadi sangat sentral dalam kerangka REDD. (B012/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

Link : http://www.antaranews.com/berita/289354/pemahaman-tentang-reed-belum-seragam

Running Out of Time, Again

Source : The Jakarta Globe- December 19, 2011
By Agus Purnomo & Yani Saloh

The UN climate change conference in Durban, South Africa, ended with an extension of the Kyoto Protocol and a commitment to put a new arrangement in placeby 2015 and in force from 2020. An extra two days of negotiations were worth the effort, as finally the world agreed that both poor and rich countries should cut their greenhouse gas emissions under a global pact with “legal force.” This is a big achievement for climate negotiations.

The Durban outcome was a product of compromise, especially for the world’s largest emitters, China and the United States. For some this is historic, for othersdisappointing.

Some see the Durban agreement as still benefitting developed nations. The youth and civil society contingent at the summit loudly demanded that their leaders listen to the people rather than to polluters. Many leaders proclaimed that they had acted to save future generations. In reality, however, this is far from true.

Indonesia’s delegation head, Rachmat Witoelar, said it was our moral obligation to ensure that the world did not suffer from a climate crisis. The world has to work together to achieve global solutions to address climate problems with the principle of common but differentiated responsibilities.

Developed countries should take moral responsibility for the historic emissions they released as their economies grew, and because poor nations will suffer most from climate catastrophe. In climate negotiations, rich nations tend to dictate the economic growth of poor nations, which are aiming to grow their economies as
developed nations have.

Indonesia has been consistent with its prior statements after becoming, at the G-20 conference in Pittsburgh in 2009, the first developing country to pledge voluntary commitments to reduce emissions. In the past year, at least six policies were issued by President Susilo Bambang Yudhoyono to adjust regulations in line with
national emissions reduction targets.

What has Indonesia received for this? Mostly criticism from local and international NGOs, as well as its own legislature and the private sector, mainly for decisions that are considered damaging to the economy or, on the contrary, deemed insufficient to fulfill the country’s commitments.

What did developed countries do? Not much but hide behind their economic and political reasons, or the global financial crisis. It is tough to find justice in the climate regime if richer countries dictate that developing countries curb their economic growth while rich countries will not change their attitudes.

China, in tandem with India, insisted that richer countries act faster to curb emissions. At the same time, developing countries need to reduce poverty and raise living standards. Developing countries expect assistance, both financial and technical, from developed countries to achieve growth through low-carbon economic
development.

Compromise in the global climate regime is difficult to achieve, as intrigues and vested interests abound. A “fast-start fund,” promised in Copenhagen two years ago as part of a long-term Green Climate Fund financing scheme, has been slow to take shape. The distribution of a $30 billion green fund to developing countries was
blocked by the United States. The US negotiator in Durban cited inadequate transparency of its governance as the reason.

A global climate plan should not be about money “begged for” by developing countries, but about morality and justice for the climate. As for Indonesia, the $1 billion the country is receiving as part of a deal with Norway to reduce emissions from deforestation is nothing compared with the revenue that Indonesia could earn from
forestry, mining and agriculture in forested areas. What Indonesia sacrifices is an example of following through on a moral obligation.

In the global arena, Indonesia’s forests play an important role in a climate change solution. Indonesia has the opportunity to cut down its forests, to convert the land into food-producing farms to feed global demand — or to implement REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) schemes as a way to achieve productivity without cutting down the trees. But if recent history is any guide, money doesn’t, as they say, grow on trees. The province of Aceh has had a moratorium on logging for more than four years, but has still received no REDD money to compensate for its efforts.

The president has shown his leadership and courage to inform the world that Indonesians are willing to be part of global climate solutions by protecting their forests and peatlands. In September, Yudhoyono reiterated his commitment to protect Indonesia’s remaining forests during the final three years of his presidency.

The Durban climate talks ended with agreements to work toward a legally enforceable deal by all countries, to go into effect by 2020, and to work toward identifying a global goal for substantially reducing global emissions by 2050. The UN secretary general, Ban Ki-moon, stated that we are running out of time. The truth is that 2015 or 2020 are already too late, and action should have started a long time ago.

If Indonesia, as a developing country, is brave enough to declare its commitments, where are the developed countries? We need leadership from developed countries that are brave enough to say: “Let’s do it, for the sake of all.” Agus Purnomo is special adviser to President Susilo Bambang Yudhoyono on climate
change. Yani Saloh is Agus’s assistant.

Link : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/running-out-of-time-again/485224

WALHI Kecam Kanada yang Keluar dari Protokol Kyoto

Sumber : Waspada – 16 Desember 2011
Oleh Hendro Koto

Direktur Ekeskutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Porkan mengecam keras sikap dari Pemerintah Kanada yang menyatakan diri keluar dari kesepakakan yang termuat dalam Protokol Kyoto. Hal ini disampaikannya hari ini, Rabu di Jakarta.

“ Keluarnya Kanada dari kesepakatan Kyoto memperlihatkan bahwa negara-negara maju tidak memiliki itikad baik dalam penyelamatan lingkungan khususunya dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)” tegasnya.

Sikap buruk yang diperlihatkan oleh Pemerintah Kanada tersebut justru akan semakin mendorong negara-negara maju lainnya seperti jepang, francis untuk juga keluar dari kesepakatan ini, dan tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi negara-negara berkembang yang selama ini menjadi diwajibkan untuk menjaga hutan dan alamnya tanpa mendapatkan skema bantuan dari negara-negara maju sesuai dengan kesepakatan Kyoto.

Untuk itu Berry meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tampil kedepan dengan memobilisasi negara-negara di Asia Tenggara dan juga Afrika yang memiliki hutan untuk mendesak dan negara-negara maju, dan jika perlu memberikan sanksi politik ataupun bentuk sanksi lainnya kepada negara maju jika negara tersebut tidak memiliiki komitmen yang kuat dalam pengurangan emisi GRK. “ Indonesia harus tampil dan leading untuk mempimpin upaya ini, isu dan momentum ini harus dapat dimanfaat oleh Indonesia seperti saat presiden Sukarno membuat KTT Non Blok guna menekan negara-negara maju untuk tidak mau menang sendiri” tandasnya.

Sementara itu Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar berpandangan bahwa sikap yang diperlihatkan oleh Pemerintah Kanada membuktikan b ahwa negara-negara maju tidak pernah serius dan lebih bersikap plin-plan dalam isu penyelamatan bumi dari emisi GRK. “ Kami sangat menyesalkan sikap tersebut, dan sekali lagi ini membuktikan bahwa negara-negara berkembang sangat mudah ditekan dan didikte oleh negara-negara maju dalam isu apapun, dan untuk itu negara-negara berkembang harus solid dan mempersatukan diri guna melawan hegemoni dari negara-negara maju tersebut” ungkapnya

TM Zulfikar juga meminta kepada Gubernur Aceh untuk membawa persoalan isu mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto kedalam pertemuan Governoor Climat Change Forum (GCF) dan jika memang dibutuhkan untuk segara membawa persoalan ini kewilayah yang lebih tinggi yakni Forum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Editor: PRAWIRA SETIABUDI

Link : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=227230:walhi-kecam-kanada-yang-keluar-dari-protokol-kyoto&catid=13:aceh&Itemid=26

Indonesia Leads International Drive to Promote REDD+

Source : Eco News- December 16, 2011
By Hayden Clarke

Indonesia’s plan is to inject around US$1 billion-worth of funding from Norway under the REDD+ agreement.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) emphasised that these official deals were a peripheral goal at the United Nations Climate Change Conference (COP17) in Durban last week.

Kalimantan’s forests have been subjected to chronic deforestation for harvesting of coffee and palm oil and the United Nations (UN) in partnership with the National REDD+ Task Force has researched the damage caused.

Supported by UNEP and other stakeholders, the research points out that land misuse comes at a cost to other productive sectors such as mining, fisheries and the livelihoods of local people as well as challenging Indonesia’s biodiversity including the iconic orang-utan.

Deforestation in the upper areas of Kalimantan’s river systems are susceptible to slower currents, with levels running low during warmer months. This makes barges, carrying mining ores, difficult to operate.

The Indonesian government and partners estimate ore-freighting by road is six times more expensive, compared to using barges. Their calculations do not include environmental impact, like logistical issues including road maintenance and vehicle expenses.

As part of its REDD+ Program, the Indonesian government is resisting any reason to clear virgin forest by choosing degraded lands to plant palm oil and other crops.

Many developed-country governments have embraced the ambition of developing-countries to join the private sector on endorsing such environmental protection measures.

These are to reduce emissions effecting forests and still allow for a comfortable transition to a low carbon, resource efficient Green economy.

United Nations Under-Secretary-General and UNEP Executive Director Achim Steiner, explains that, “REDD+ explicitly addresses the need for a balance between income growth, jobs and social equity.

“Mobilising more partnerships such as that between Norway and Indonesia, or private sector funding is vital if the full potential of forests to contribute to a Green Economy is to be realised.”

A WWF initiative, the Heart of Borneo strategy, aims to create a network of protected forest areas, in an effort to protect biodiversity.

“With just over six months until the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) in Brazil, countries ranging from Indonesia to Brazil and the Democratic Republic of the Congo are recognising that REDD+ investments can offer myriad opportunities to boost green development in the 21st Century, through optimising and enhancing ecosystem services, tackling climate change, improving water security or promoting green jobs.”

Dr Kuntoro Mangkusubroto, is the Head of the President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight and the Chair of the National REDD+ Task Force of the Republic of Indonesia. He believes, “A green economy transition is worth pursuing not only because it is the best way forward, but also for what it does to bring millions of people out of poverty while conserving their ecosystems, improving their lives and enhancing their livelihood opportunities”, said.

Norway’s Environment and International Development minister, Mr. Erik Solheim, argues that, “Efforts to reduce emissions from deforestation and forest degradation can only succeed as part of broader, green growth strategies that offer economic growth and low emission solutions for energy, agriculture and forests. Indonesia is very well positioned for success in this regard and I am pleased that Central Kalimantan is committed to demonstrate how this can be done.”

Overall the REDD+ funding, backed by smart public policies and both direct foreign investment and private sector funding, should assist Indonesia in its stated aims of realising seven per cent GDP growth a year by 2014; reducing unemployment to between five and six per cent and achieving a 26 to 41 per cent reduction in the emissions of greenhouse gases by 2020.

UNEP and other UN agencies have been requested to advise on a number of areas for intervention in Kalimantan, which would help realise multiple benefits from REDD+ for these stated goals.

Link : http://econews.com.au/news-to-sustain-our-world/indonesia-leads-international-drive-to-promote-redd/