Peta Indikatif Hapus 17 Juta Hektar Gambut

Sumber : Kompas
15 Juni 2011

Peta indikatif lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menghapus sebagian besar lahan gambut yang tersisa. Dari 21,5 juta hektar lahan gambut yang dipetakan tahun 2004, yang termaktub ke dalam peta indikatif hanya 4,5 juta hektar sehingga 17 juta hektar lahan gambut terhapus.

”Kami membandingkan secara digital data peta indikatif dengan data spasial lahan gambut dari satu-satunya peta gambut yang dibuat Wetlands International bekerja sama Kementerian Kehutanan yang dilansir tahun 2004,” kata spesialis Sistem Informasi Geografis (GIS) Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia, Kiki Taufik, Selasa (14/6) di Jakarta.

Kiki mengatakan, sejumlah lahan gambut yang tidak masuk peta indikatif berada di sekitar kawasan konsesi industri. Ia mencontohkan, lahan gambut di Semenanjung Kampar, Riau, yang berbatasan dengan konsesi pengusahaan hutan untuk industri kertas dan bubur kertas terbesar di Indonesia justru tidak masuk peta indikatif.

”Lahan gambut di Merauke yang berdekatan dengan konsesi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) juga tidak dimasukkan ke dalam peta indikatif moratorium izin baru,” kata Kiki.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Gambut Indonesia Bambang Setiadi mengatakan, sejauh ini belum ditetapkan standar deforestasi hutan atau lahan gambut. Standar ini akan diusulkan ke Konferensi Himpunan Gambut Dunia tahun depan di Oslo, Norwegia.

”Ketentuan pemerintah hanya menyebutkan batasan kedalaman gambut di atas 3 meter tidak diizinkan untuk konsesi industri. Padahal, konservasi lingkungan dari lahan gambut bukan itu,” kata Bambang.

Menurut Bambang, gambut ibarat spons yang menyerap air pada musim hujan dan melepaskan sedikit demi sedikit pada musim kemarau. Ketersediaan sumber air seperti di Kalimantan akan bergantung pada kelestarian gambut.

Konsesi industri yang menyangkut hutan atau lahan gambut, menurut Bambang, harus memperhitungkan kondisi kubah gambut. Hampir semua gambut membentuk kubah.

Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Orbita Roswintiarti mengatakan, tahun 2009-2013 ada program Indonesia’s National Carbon Accounting System, antara lain menghitung karbon atas perubahan tutupan lahan. (NAW)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/06/15/0315110/peta.indikatif.hapus.17.juta.hektar..gambut

Luas Kawasan Moratorium Bertambah

Sumber : Tempo Interaktif
15 Juni 2011
Oleh Tri Suharman

Kementerian Kehutanan menyatakan kawasan moratorium kini seluas 72 hektare. Jumlah itu bertambah 8 juta hektare dari luas semula 64 hektare. Penyebabnya, terdapat sejumlah lahan produksi yang dimaksukkan ke dalam peta moratorium.

“Tersebar di seluruh indonesia, ada di Sumatra dan Kalimantan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta, 15 Juni. Namun, ia tak menyebutkan secara terperinci lokasi lahan produksi tersebut.

Peta moratorium merupakan lampiran dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Aturan ini dibuat untuk menunjang kerja sama pemerintah dan Norwegia dalam mengurangi emisi atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Plus. Saat instruksi diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono paada 20 Mei lalu, data kawasan moratorium hanya seluas 64 hektare.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan penambahan kawasan moratorum berdasarkan usulan dari sejumlah lembaga yang mengawasi hutan di Indonesia. Namun, ia tak menyebutkan nama lembaga yang dimaksud.

Ia berharap lembaga-lembaga tersebut terus mengusulkan wilayah yang layak untuk masuk ke kawasan moratorium. “Akan semakin bagus bila kawasan moratorium terus bertambah,” kata dia.

Ia menjelaskan usulan yang diterima kementerian akan dievaluasi, kemudian menjadi bahan revisi peta moratorium. Dengan begitu, kawasan moratorium bisa diperbarui setiap enam bulan.

Link : http://www.tempointeraktif.com/hg/wirausaha/2011/06/15/brk,20110615-340944,id.html

Implementasi REDD Libatkan Muhammadiyah

Sumber : Tempo Interaktif
15 Juni 2011
Oleh Tri Suharman

Kementerian Kehutanan melibatkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menerapkan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Keterlibatan organisasi keagamaan itu dituangkan dalam nota kesepakatan program pengurangan emisi selama empat tahun.

Nota kesepakatan itu diteken oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di kantor Kementerian, Rabu, 15 Juni 2011. Dalam nota kesepakatan itu, Muhammadiyah diminta untuk melibatkan seluruh unsur organisasinya dalam melestarikan lingkungan hidup, mulai dari pesantren, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.

Unsur organisasi Muhammadiyah akan membuat kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertukaran informasi sumber daya hutan di daerah. Sumber daya manusia Muhammadiyah juga akan ditingkatkan agar mampu memberikan pemahaman lingkungan kepada masyarakat.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan keterlibatan Muhammadiyah sangat tepat. Sebab, mereka memiliki lembaga pendidikan serta dai yang bisa memberikan penyuluhan tentang kelestarian lingkungan.

“Mereka memiliki umat yang mendengarkan ucapan dai dan lembaganya,” kata dia.

Ia pun berharap keterlibatan Muhammadiyah bisa mempercepat upaya pengurangan emisi sehingga mempermulus target kementerian mengurangi emisi 26 persen sampai 2020.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan lembaganya sangat peduli dalam pelestarian lingkungan. Itu karena ajaran Islam menyatakan kerusakan hutan akan mendatangkan azab dari Allah.

Azab tersebut tidak hanya merupakan bencana alam, tapi krisis energi, pangan, serta keuangan.

“Krisis ini akan membuat kerusakan besar bagi umat,” kata dia.

Link : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/06/15/brk,20110615-340817,id.html

Awasi Moratorium, Pemerintah Ingin Beli Citra Satelit

Sumber : Tempo Interaktif
15 Juni 2011
Oleh Tri Suharman
Kementerian Kehutanan akan menganggarkan pembelian peralatan citra satelit senilai Rp 8,9 miliar pada 2012. Pengadaan alat tersebut untuk mengawasi kawasan perhutanan yang masuk dalam peta moratorium. “Alat ini bisa memperketat pengawasan moratorium,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta, Kamis

Rekam gambar yang dihasilkan alat ini memiliki resolusi hingga jarak lima meter. Sehingga aktivitas dalam kawasan moratorium bisa diketahui dengan jelas. “Bila terjadi alih fungsi hutan bisa segera dideteksi,” kata dia.

Moratorium adalah penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Aturan ini untuk menunjang kerja sama pemerintah dan Norwegia dalam mengurangi emisi atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Plus.

Pemerintah telah menetapkan kawasan moratorium seluas 72 hektare. Kawasan itu telah diikat oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang moratorium. Hadi mengatakan kementerian akan pengeperasian langsung satelit tersebut. Untuk itu, akan dibangun pula pusat data moratorium mulai tahun depan.

Ia menerangkan bahwa pusat data tersebut dianggarkan sebesar Rp 70 miliar. Anggarannya akan diangsur pertahun selama lima tahun.  Untuk menunjang kinerja satelit, kata Hadi, akan dibentuk pula tim independen yang akan mengawasi langsung peta moratorium. Mereka melaporkan aktivitas di kawasan moratorium setiap saat. “Tim independen ini akan dibentuk dalam waktu dekat.”

Link : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/06/15/brk,20110615-341031,id.html

At UN Talks, Kyoto Protocol Hangs In The Balance

AFP
June 15,2011
By Marlowe Hood

The fate of the only international agreement that sets binding targets for curbing greenhouse gases is hanging by a thread, say veteran watchers of the UN talks unfolding here.

Failure to prolong the Kyoto Protocol’s roster of pledges beyond 2012 would mark a perilous new low for climate negotiations and their UN architecture, set down by the 1992 Rio summit, they say.

“The collapse of the Kyoto Protocol is a plausible scenario,” said Elliot Diringer, vice president of the Pew Center on Global Climate Change, a Washington-based thinktank.

“Parties are facing a choice of limited progress or no progress. If they opt for the latter, it will leave the process in a shambles.”

New talks under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ending in Bonn on Friday, aim at building consensus for the 194-nation forum’s next high-level meeting, running November 28-December 9 in Durban, South Africa.

Agreed in skeletal form in 1997 and implemented in 2005 after agonising talks over its rulebook, Kyoto commits 37 advanced economies to trim six greenhouse gases by an overall five percent by a 2008-2012 timeframe compared to 1990.

Overstepping a national target carries a penalty in lower emissions in the next commitment period. Any shortfall carries over to the second pledge and is multiplied by 30 percent.

Washington was one of the chief architects of the protocol but never ratified the treaty.

Former president George W. Bush said Kyoto was fatally flawed because it does not require developing giants, already major polluters, to take on similar constraints.

European countries are generally on track for their emissions reductions, but Canada is poised to miss its target by a wide margin.

At the same time, emissions by China, India, Indonesia and Brazil have rocketed — nations bound by Kyoto account for less than 30 percent of global CO2 emissions, which hit record levels in 2010.

Even so, the protocol exerts tremendous force among poorer countries, which say it enshrines the responsibility of rich nations for unleashing the carbon demon.

“Developing countries have put a high priority on keeping Kyoto going,” notes Alden Meyer of the Washington-based Union of Concerned Scientists. “It’s the only agreement that does have binding commitments.”

It also contains carefully-elaborated mechanisms for accounting and verification of emissions reductions that all parties agree should not be simply tossed aside.

There are broadly three possible outcomes for Kyoto, say experts.

The least plausible is that the Protocol’s rich parties, the so-called Annex 1 nations, sign up for another five-year tour of duty with the same degree of legal constraints.

Japan and Russia have already bluntly said they will not do so.

At the other extreme, the threat of terminal deadlock looms larger.

“If they don’t reach an agreement and the whole thing stalemates, it risks blocking progress on the other track of the negotiations,” said Meyer, referring to breakthroughs made last December when ministers met in Cancun, Mexico.

These include steps toward a “green fund” for developing countries that could reach 100 billion dollars a year, a framework for monitoring national schemes to reduce emissions and transfer of clean technology.

The middle scenario is a stop-gap “political” agreement, in which there might be, for example, a three-year extension of Kyoto promises to secure deals in the other track.

But the European Union (EU) has warned tetchily that its backing for a Kyoto 2 should not be taken for granted.

“There is the impression that the EU will easily move into a second commitment period, that it is a foregone conclusion. That is not the case,” Artur Runge-Metzger, the chief negotiator, said coming into the Bonn meeting.

Unless major emerging economies such as China, India and Brazil “make a gesture,” the EU is unlikely to renew its Kyoto vows, said one European negotiator Tuesday, asking not be named.

“Ultimately, Kyoto is the only concrete decision that we can expect in Durban. It will be a defining event,” said Laurence Tubiana, director of the Institute of Sustainable Development and International Relations (IDDRI).

Link : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ih-2BG3TEz1apMx-twvB7lVxQIcQ?docId=CNG.7c89daafc598520ace67ee7e41be9139.251

Indonesia Can Achieve Growth, Environmental Protection: SBY

Source : Jakarta Globe
June 15, 2011

President Susilo Bambang Yudhoyono told CNN that Indonesia could concurrently achieve the goals of environmental protection and economic growth.

“My government has declared that we are committed to a 26 percent reduction of emissions by the year 2020.  This is a very important step,”  Yudhoyono Yudhoyono said during an interview with host Andrew Stevens for the program Talk Asia.

“We have to continue to really protect our forests, our environment and prevent destruction in the future.”

The government recently imposed a two-year moratorium to ban new permits to clear primary forests and carbon-rich peatland, but many activists believe the moratorium does not go far enough to protect Indonesia’s remaining forests.

Stevens cited China and India as emerging countries where there had been “significant environmental degradation.”

“Our philosophy is that we can achieve both – economic growth and environmental protection and my government is committed to doing that.”

Talk Asia is CNN’s weekly program in which the cable network explores the personalities behind newsmakers in the fields of arts, politics, sports and business. Some of the prominent people Talk Asia has interviewed are Chinese grand slam champion Li Na, football legend Pele and Indian tycoon Ratan Tata.

The interview with President Yudhoyono airs at 5:30 p.m. Jakarta time.

Link : http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-can-achieve-growth-environmental-protection-sby/447100

A Moratorium, Or More Of The Same?

Source : Jakarta Globe – June 15, 2011
By Erik Meijaard

In December 2007, President Susilo Bambang Yudhoyono launched Indonesia’s orangutan conservation strategy and action plan, which calls for all wild orangutan populations to be viable and stable by 2017.

The plan calls for an end to the destruction of orangutan habitat. Without such action, populations will not be stabilized by 2017.

To these ends, last month came the presidential instruction many of us hoped would be a step in the right direction. At first glance, the instruction looks good. It suspends the issuance of new licenses within primary natural forest and peatlands, in conservation forest, protected forest and production forest areas, with the aim of reducing Indonesia’s emissions of carbon dioxide that result from deforestation and forest fires.

As usual, however, the devil is in the details.

The instruction to suspend issuance of new licenses raises two problems. First, the instruction does not apply to areas with primary forest cover or peatlands that are outside the national forest estate. This has consequences for orangutans.

For example, many areas of peatland on the west coast of Sumatra with important orangutan populations do not appear on the map. These carbon-rich peatlands, which the government purportedly seeks to protect, are not covered.

Business as usual, therefore, means oil palm companies in these areas can clear what remains of these peatlands, and in doing so indirectly exterminate any remaining orangutan populations.

Second, if we compare areas covered by the suspension of new licenses and the current orangutan distribution in Sumatra and Borneo, the results are disturbing.

Approximately 27 percent of orangutans’ habitat in Sumatra remains unprotected by the instruction. In Kalimantan, this figure is as high as 56 percent. Thus, roughly a quarter of the orangutan population in Sumatra, and more than half of the population in Indonesian Borneo, will be lost under the current moratorium that allows forests to continue to be divided and converted.

Strangely, the instruction includes national parks and other nature reserves. One would think that such areas would already be exempt from new licenses.

The action plan for orangutans and the new instruction for reducing Indonesia’s carbon emissions actually seem to work against each other.

For both of them to achieve their targets (stable orangutan populations and reduced carbon emissions), there needs to be better spatial congruence.

This need not be difficult. Orangutans are generally most common in areas that happen to have the highest carbon content (essentially, forested swamp areas). This means Indonesia could achieve high carbon emission savings simply by maintaining forests that harbor orangutan populations.

This does not necessarily mean all of these forests must immediately be protected. Much more important, for both orangutans and carbon, is that they are better managed.

Orangutans can survive in well-managed timber concessions, and such forests retain high carbon value. However, according to the World Bank, for the last 25 years many concession holders have been systematically degrading the forests in their concessions until they can be reclassified as degraded land, allowing them to be converted to plantations, for either palm oil or pulpwood for the paper industry.

Orangutans do not do very well in monoculture oil palm or pulp wood tree habitats, and carbon stocks are much reduced in plantations compared with natural forests.

Kuntoro Mangkusubroto, the leader of the president’s carbon task force, had proposed including previously logged forests within the moratorium. For the orangutan’s sake, it is regrettable that this proposal was ignored.

The simple solution to Indonesia’s combined challenge of maintaining its wild orangutans and reducing its carbon emissions from deforestation is to expand the moratorium on new clearing licenses to include all important orangutan populations. Putting such a plan into action still leaves ample space on already deforested and degraded land for Indonesia to develop its agricultural and silvicultural (forest harnessing) industries.

Speaking in December 2007, Yudhoyono said: “The orangutan represents a solution, an interlinked process in which we stop deforestation, save endangered forest wildlife [and] store greenhouse gas emissions.” He added that “the orangutan and its fate brings us closer to the reality of the effects of global warming, and the opportunities that forests provide to mitigate it.”

Somewhere along the line, the president’s own intentions to act on this statement have been hijacked and diverted. Despite the oil palm industry crying wolf and shedding crocodile tears, the new instruction does not achieve the president’s stated aims.

Hopefully the good intentions put forward in one action plan to save the orangutan will not be undermined by the next action plan intended to “save” the forests.

Link : http://www.thejakartaglobe.com/opinion/a-moratorium-or-more-of-the-same/446923

Realizing REDD+ in Lombok – Finding a good way of implementing REDD+ (updated)

Date : 21 June 2011 – 22 June 2011
Place : Santosa Villas and Resort, Senggigi, Lombok

Workshop ini bertujuan menyediakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan antara para pelaksana proyek REDD+ di Indonesia dalam bentuk diskusi mengenai hal-hal penting terkait implementasi REDD+ di Lombok, termasuk hambatan-hambatan maupun berbagai peluang. Dengan demikian dapat menambah informasi bagi peserta dalam mempersiapkan dan menentukan langkah efektif dalam mengimplementasikan REDD+ di Lombok.

“Para pihak yang ingin berpartisipasi dalam workshop dapat melengkapi formulir pendaftaran terlampir (biaya mandiri oleh peserta) dan dikirimkan ke:
Mr. Han Kijoo, KOICA Project Manager di kipccf-woori@hotmail.com. Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya , atau melalui fax ke kantor KOICA Jakarta di no 021-5710467.”

Link : http://redd-indonesia.org/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=8:Realizing%20REDD+%20in%20Lombok%20-%20Finding%20a%20good%20way%20of%20implementing%20REDD+&Itemid=69

Peta Indikatif Hapus 17 Juta Hektar Gambut

Sumber : Kompas Cetak
15 Juni 2011

Peta indikatif lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menghapus sebagian besar lahan gambut yang tersisa. Dari 21,5 juta hektar lahan gambut yang dipetakan tahun 2004, yang termaktub ke dalam peta indikatif hanya 4,5 juta hektar sehingga 17 juta hektar lahan gambut terhapus.

”Kami membandingkan secara digital data peta indikatif dengan data spasial lahan gambut dari satu-satunya peta gambut yang dibuat Wetlands International bekerja sama Kementerian Kehutanan yang dilansir tahun 2004,” kata spesialis Sistem Informasi Geografis (GIS) Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia, Kiki Taufik, Selasa (14/6) di Jakarta.

Kiki mengatakan, sejumlah lahan gambut yang tidak masuk peta indikatif berada di sekitar kawasan konsesi industri. Ia mencontohkan, lahan gambut di Semenanjung Kampar, Riau, yang berbatasan dengan konsesi pengusahaan hutan untuk industri kertas dan bubur kertas terbesar di Indonesia justru tidak masuk peta indikatif.

”Lahan gambut di Merauke yang berdekatan dengan konsesi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) juga tidak dimasukkan ke dalam peta indikatif moratorium izin baru,” kata Kiki.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Gambut Indonesia Bambang Setiadi mengatakan, sejauh ini belum ditetapkan standar deforestasi hutan atau lahan gambut. Standar ini akan diusulkan ke Konferensi Himpunan Gambut Dunia tahun depan di Oslo, Norwegia.

”Ketentuan pemerintah hanya menyebutkan batasan kedalaman gambut di atas 3 meter tidak diizinkan untuk konsesi industri. Padahal, konservasi lingkungan dari lahan gambut bukan itu,” kata Bambang.

Menurut Bambang, gambut ibarat spons yang menyerap air pada musim hujan dan melepaskan sedikit demi sedikit pada musim kemarau. Ketersediaan sumber air seperti di Kalimantan akan bergantung pada kelestarian gambut.

Konsesi industri yang menyangkut hutan atau lahan gambut, menurut Bambang, harus memperhitungkan kondisi kubah gambut. Hampir semua gambut membentuk kubah.

Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Orbita Roswintiarti mengatakan, tahun 2009-2013 ada program Indonesia’s National Carbon Accounting System, antara lain menghitung karbon atas perubahan tutupan lahan. (NAW)