Satgas REDDplus Dinilai Gagal

Sumber : Kompas
30 Juni 2011

Satuan Tugas REDD+ dinilai gagal karena hampir semua keluaran dalam dokumen proyek belum tercapai sepenuhnya. Atas alasan itu, masa kerja satuan tugas tersebut dinilai perlu diperpanjang untuk mengisi masa transisi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), satgas harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 31 Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011.

Di samping membentuk lembaga khusus REDD+, yang mendesak adalah penyelesaian berbagai soal kehutanan. ”Bila belum bisa membentuk lembaga baru, sebaiknya tugas satgas diperpanjang. Itu satu-satunya opsi meneruskan persiapan REDD+. Bila ditarik ke sektoral, akan repot lagi,” kata Koordinator Perubahan Iklim dari HuMa, Bernardus Steni, Senin lalu.

Ketua Departemen Internasional dan Keadilan Iklim Walhi, Teguh Surya, menegaskan, perlunya audit terbuka dan pertanggungjawaban transparan kepada publik tentang kinerja Satgas REDD+. ”Sebelum dibentuk lembaga khusus untuk REDD+, harus ada evaluasi,” ujarnya.

Sembilan bulan Satgas REDD+ bertugas, kata Steni, ada delapan keluaran yang harus dihasilkan lembaga persiapan REDD+. Namun, belum ada dokumen final yang mestinya keluar sesuai dengan dokumen proyek terkait REDD+.

”Banyak yang masih rancangan,” kata Steni. Di antaranya dokumen strategi implementasi dan kerangka kerja monitoring dan evaluasi REDD+. Yang telah ditetapkan, misalnya, penunjukan lokasi percontohan program REDD+ di Kalimantan Tengah.

Steni juga melihat indikasi tidak fokus dalam bekerja. ”Idealnya lembaga itu anggotanya hanya bekerja di situ. Sekarang anggota-anggota satgas adalah birokrat kementerian sektoral sehingga masih terikat kepentingan sektor masing-masing,” ujarnya.

Anggota satgas antara lain Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hanya ketua satgas dan sekretaris yang bukan birokrat dari kementerian, yaitu Kuntoro Mangkusubroto dan Heru Prasetyo.

Selesaikan masalah

Steni dan Teguh menegaskan, sebelum lembaga khusus REDD+ terbentuk, semua tunggakan masalah kehutanan harus segera diselesaikan. ”Banyak data lahan tumpang tindih karena baseline data tak jelas,” ujar Teguh.

Selain itu, konflik lahan berjumlah ribuan. ”Banyak yang tewas,” ujar Steni.

Tata kelola juga masih parah. ”Status areal penggunaan lain juga banyak bermasalah karena status hukum kawasan tidak jelas sehingga banyak industri yang beroperasi di kawasan abu-abu ini. Ini ibarat cek kosong,” kata Steni. (ISW)

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/03185438/satgas.reddplus.dinilai.gagal

RI Still Razing Forests Despite Climate Deal

Source : Jakarta Globe
June 30, 2011
By Adianto P. Simamora,

Less than two weeks after a moratorium on forest clearing, Indonesia has lost protected forest the size of Singapore that was awarded to palm oil planters and forest
concession holders, a report by Greenomics Indonesia says. To make matters worse, the shifting status of primary forest is located in Central Kalimantan, which was
appointed a pilot project site — a place other provinces will observe for how to execute President Susilo Bambang Yudhoyono’s order to halt issuing new permits
to raze forests in the country for two years.

Greenomics said Forestry Minister Zulkifli Hasan was the first official to ignore the President’s order. Zulkifli made a decree, the report said, that converted the
status of 81,490 hectares of conservation area into production forests. The converted forests were in, among others, Tanjung Puting National Park and Sebangau
National Park in Central Kalimantan. “Zulkifli’s decree comes only 11 days after the start of the forest moratorium [by President Yudhoyono],” Greenomics’
executive director Elfian Effendi told The Jakarta Post on Tuesday.

President Yudhoyono issued a two-year moratorium on new permits both in primary forest and peatland on May 20. Protected forest and conservation areas are
part of primary forests. The 1999 Forestry Law also prohibits the conversion of protected forest and conservation areas for business interests. “The Forestry
Ministry should actually stay on the front line to protect primary forest with or without President Yudhoyono’s decree on the moratorium. Thus, sanctions should be
imposed on violators [of the moratorium] as pledged by [Cabinet Secretary] Dipo Alam,” he said. Central Kalimantan has 1.3 million hectares of protected forests
and 1.5 million hectares of conservation areas.

A map of the forest moratorium sites included all the protected and conservation areas where new permits should be banned. The President’s moratorium is part of
the implementation of the REDD partnership between Indonesia and Norway. Norway pledged US$1 billion to Indonesia to implement a UN plan called Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD Plus). “The change of function of protected and conservation forests to become production forests by
[Zulkifli] could damage the credibility of the moratorium decree in the international arena,” he said.

Forestry Ministry spokeperson Masy’hud denied that the minster had changed the status for 81,490 hectares of protected forest and conservation areas. “It is part
of the long-discussed proposal of Central Kalimantan related to the province’s spatial planning. The integrated team consisting of officials from a number of
institutions verified the proposal and submitted its final recommendation to the Forestry Ministry to decide,” he told The Jakarta Post.

“The spatial planning of Central Kalimantan is now still waiting the approval of the House of Representatives.” The President’s special staff on climate change, Agus
Purnomo, promised it would investigate Greenomics’ report. “If Greenomic’s finding is true, there should be a sanction for [violators] of the Presidential decree. But,
if the accusation is false, it is Greenomics itself then should take responsibility for the report,” he told the Post. Agus said he had received the report from
Greenomics.

Link : http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/30/ri-still-razing-forests-despite-climate-deal.html